Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri: Kami Tak Bisa Segamblang Kivlan Zen Sebut PKI Bangkit Lagi

Kompas.com - 02/06/2016, 09:21 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, razia yang dilakukan kepolisian terhadap atribut Partai Komunis Indonesia bukan berarti gerakan komunis bangkit kembali.

Namun, ia mengakui, tak menutup kemungkinan munculnya gejala tersebut di masyarakat.

"Tidak bisa langsung jawab ya atau tidak (kebangkitan PKI). Kalau dibilang kebangkitan itu tidak ada, tapi kok tanda-tandanya ada. Dibilang ada, tapi ya biasa saja lah," ujar Boy, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (2/6/2016).

Pada Rabu (1/6/2016) kemarin, Mayor Jenderal (Purn) TNI Kivlan Zen mengatakan, PKI telah kembali bangkit.

(Baca: Disebut Anggota PKI yang Masuk Parlemen oleh Kivlan Zen, Ini Kata Ribka Tjiptaning)

Menurut Boy, Kivlan kini merupakan tokoh masyarakat yang dapat dengan mudah mengutarakan argumennya.

Boy mengatakan, jika kepolisian juga mendapatkan informasi tersebut, maka tak akan disampaikan secara terbuka untuk menghindari kegaduhan.

"Kami tidak bisa kemukakan secara gamblang seperti Pak Kivlan. Kami itu kategorinya laporan intelijen. Tidak bisa main adu argumen begini," kata Boy.

(Baca: Kivlan Zen Sebut PKI Bangkit dan Dipimpin Wahyu Setiaji)

Ia mengakui, kepolisian mendapatkan banyak informasi soal PKI dari intelijen. Informasi ini ditindaklanjuti dengan upaya antisipatif. 

Salah satunya dengan merazia atribut berbau PKI dan paham komunisme.

"Semuanya sedang didalami terus oleh polisi, terus dimonitor terus oleh intelejen polri dan intelejen lainnya seperti BIN dan intelejen TNI," kata Boy.

PKI bangkit

Sebelumnya, Kivlan menyatakan bahwa PKI telah membentuk struktur partai mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

(Baca: Sebut PKI Bangkit, Kivlan Dianggap "Ngarang" Cerita)

Halaman:


Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com