Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendukung Jokowi Bentuk Partai Baru

Kompas.com - 01/06/2016, 18:41 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Indonesia Kerja (Pika) Hartoko Adi Oetomo mengatakan, Pika didirikan oleh para pendukung Presiden Joko Widodo dari seluruh Indonesia sejak 1 Juni 2016. Namun, partai ini tidak terbentuk atas nama relawan Joko Widodo.

"Hampir semua para pendiri adalah orang-orang yang di proses wali kota, gubernur, maupun pilpres adalah para pendukungnya Jokowi. Pika bukan milik Presiden Joko Widodo dan tidak didirikan oleh dan atas perintah Presiden. Namun, kami mendukung pemerintahan Joko Widodo," kata Hartoko dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/6/2016).

Hartoko mengatakan, partai dengan jargon "kerja, kerja, kerja" ini dibentuk oleh kalangan profesional yang tidak dikenal publik dan memiliki latar belakang golongan putih atau golput. Kata dia, kalangan profesional saat ini tidak terwakili oleh kepentingan partai politik.

"Partai politik menjadi wilayah privat yang dimiliki oleh pribadi, keluarga, maupun kelompok elite. Kami ingin mengembalikan Pika ini menjadi wilayah publik karena partai politik pada prinsipnya memperjuangkan kepentingan masyarakat," ucap Hartoko.

Hartoko berharap, Pika dapat menyadarkan masyarakat yang tak percaya pada sistem bernegara. Ia mengajak masyarakat yang selama ini golput untuk mengembalikan Indonesia kepada cita-cita pendiri bangsa.

Saat ini, Pika sedang melakukan melengkapi kepengurusan di 34 provinsi di Indonesia untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Kepengurusan di tingkat Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan Pengurus Anak Cabang (PAC) Pika kini sudah mencapai sekitar 60 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com