Tak Berkaca pada Pelaksanaan Tahun 2015, RUU Pilkada Punya Banyak Kelemahan

Kompas.com - 01/06/2016, 18:33 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Rahmadanil mengatakan proses pembahasan revisi UU Pilkada sangat kental akan kepentingan individu dan partai politik.

Padahal, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah seharusnya menjadikan kelemahan dan evaluasi pelaksanaan pilkada 2015 sebagai perbaikan dalam revisi UU Pilkada tersebut.

"Sangat disayangkan proses pembahasan ini memakan satu bulan lebih. Tetapi pendekatan yang dilakukan DPR tidak sesuai dengan harapan publik," kata Fadli, saat ditemui di Jakarta, Rabu (1/6/2016).

Menurut dia, DPR dan pemerintah seharusnya membuka partipasi publik serta melihat bahan-bahan evaluasi yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat sipil.

(Baca: Revisi UU Pilkada Tertutup, DPR Tidak Membahas Masalah Krusial)

Jika hal tersebut dilakukan, kata Fadli, DPR tidak akan membahas panjang poin yang tidak substantif. Dia mencontohkan poin tidak substantif yang justru menyita waktu DPR itu seperti kewajiban mundur atau tidaknya anggota DPR saat maju sebagai calon kepala daerah hingga syarat jumlah dukungan.

Dua hal itu membuat pembahasan RUU Pilkada alot tetapi ujung-ujungnya tidak ada perubahan.

"Ini kan seharusnya tidak perlu dibahas karena sudah ada keputusan Mahkamah Konsitusi (MK). Tapi ini malah didebatin panjang lebar, panjang lebar," ujar dia.

DPR, di sisi lain, justru tidak membahas calon yang berstatus terpidana bebas bersyarat. Padahal, dalam pelaksanaan pilkada 2015 lalu, masalah itu sempat menjadi polemik.

(Baca: Disepakati, Revisi UU Pilkada akan Disahkan pada 2 Juni)

"Kasus ini kan terjadi di Manado dan kota lainnya, sampai pelaksanaan pilkadanya ditunda. Sampai akhirnya masalah ini hanya ditarik ulur dan pada akhirnya tidak dibahas," kata dia.

Selain itu, kata dia, DPR juga tidak membahas masalah sengketa pencalonan. Dari pelaksanaan pilkada serentak 2015, ada lima daerah yang ditunda penyelenggaraan pilkadanya disebabkan penyelesaian sengketanya berlarut-larut.

"Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) kabupaten/kota bukan disiapkan untuk menyelesaikan masalah sengketa pencalonan. Seharunya revisi UU Pilkada menjawab masalah ini," ujar Fadli.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X