Bahas Revisi UU Pilkada, Sentimen "Netizen" Cenderung Negatif

Kompas.com - 01/06/2016, 17:25 WIB
Ilustrasi aplikasi mobile Twitter. istIlustrasi aplikasi mobile Twitter.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembahasan Revisi UU Pilkada ternyata menarik perhatian netizen melalui media sosial Twitter.

Hasil pantauan Data Sains Indonesia pada 21-23 Mei 2016, ada 986 tweet dengan kata kunci RUU Pilkada. Rinciannya, 1,4 persen tweet bernada negatif dan 1,3 persen yang bernada positif.

Menurut Kepala Litbang Data Sains Indonesia Satia Nugraha, sentimen negatif muncul ketika banyak pemberitaan yang mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan revisi UU Pilkada.

Hal tersebut berlanjut hingga puncak tertinggi tweet negatif terkait dengan pembahasan revisi UU Pilkada yang alot di Komisi II DPR.

"Ternyata, banyak netizen yang memperhatikan perkembangan revisi UU Pilkada," kata dia saat menyampaikan keterangan pers di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (1/6/2016).

(Baca: Ini Cerita Komisi II tentang Pembahasan RUU Pilkada yang Sempat Alot...)

Satia mengatakan, pada awal pembahasan revisi UU Pilkada, respons publik masih menunjukkan sentimen positif. Hal tersebut terlihat pada tanggal 17-20 Mei 2016. Ada 35.613 tweet baik itu reply, retweet, maupun qoute tweet terkait pilkada. Sebanyak 216 tweet sentimen positif, 216 sentimen negatif, dan 35.921 netral.

Hal ini menunjukkan, publik masih berharap bahwa penyelenggaraan pilkada dapat dilaksanakan secara netral.

"Secara keseluruhan, kami melihat dukungan penyelenggaraan pilkada secara umum. Tanpa memihak atau menyerang pasangan calon atau partai politik," ujar dia.

(Baca: RUU Pilkada Tak Kunjung Selesai, KPU Dinilai Kesulitan Bikin Peraturan)

Ia mengatakan, menjelang akhir pembahasan revisi UU Pilkada, anomali masyarakat cenderung menurun. Hal ini terlihat dari sedikitnya netizen yang berkicau di Twitter terkait pembahasan revisi UU Pilkada.

Menurut dia, kemungkinan besar menurunnya partipasi publik disebabkan kurangnya informasi yang beredar di masyarakat mengenai poin-poin krusial yang dibahas di DPR. Pasalnya, selama membahas revisi UU Pilkada, DPR dan pemerintah cenderung tertutup, tanpa membuka informasi dan menyediakan wadah untuk masyarakat menyampaikan pendapatnya.

"Disinyalir memang banyaknya rapat-rapat yang dilakukan tertutup. Padahal, banyak sekali pembahasan yang penting dan patut diketahui dan mendapatkan perhatian masyarakat," ujar dia.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peringatan Bulan Bung Karno di Tengah Pandemi Covid-19

Peringatan Bulan Bung Karno di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Mendagri Terbitkan Surat Edaran soal Pelarangan Bansos untuk Kepentingan Pilkada

Mendagri Terbitkan Surat Edaran soal Pelarangan Bansos untuk Kepentingan Pilkada

Nasional
Temui Sri Mulyani, Mendagri Minta Pemotongan Anggaran Pilkada 2020 Direvisi

Temui Sri Mulyani, Mendagri Minta Pemotongan Anggaran Pilkada 2020 Direvisi

Nasional
KPU: Pelaksanaan Pilkada 2020 Harus Sesuai Protokol Kesehatan

KPU: Pelaksanaan Pilkada 2020 Harus Sesuai Protokol Kesehatan

Nasional
Era 'New Normal', Personel TNI-Polri Akan Berjaga di Mal hingga Tempat Wisata

Era "New Normal", Personel TNI-Polri Akan Berjaga di Mal hingga Tempat Wisata

Nasional
Pemerintah Jamin TNI-Polri Utamakan Pendekatan Persuasif dalam Era 'New Normal'

Pemerintah Jamin TNI-Polri Utamakan Pendekatan Persuasif dalam Era "New Normal"

Nasional
Polisi Sita 698 Kendaraan Travel Gelap yang Melanggar Larangan Mudik

Polisi Sita 698 Kendaraan Travel Gelap yang Melanggar Larangan Mudik

Nasional
KPK Berkomitmen Tingkatkan Pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

KPK Berkomitmen Tingkatkan Pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Nasional
Ini Penyebab Kasus Harian Covid-19 di Jawa Timur Meningkat

Ini Penyebab Kasus Harian Covid-19 di Jawa Timur Meningkat

Nasional
Semangat Pelaksanaan Pilkada tak Diiringi Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Semangat Pelaksanaan Pilkada tak Diiringi Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Nasional
Masyarakat Perlu Dilibatkan secara Luas dalam Stranas Pencegahan Korupsi

Masyarakat Perlu Dilibatkan secara Luas dalam Stranas Pencegahan Korupsi

Nasional
Rabu Pekan Depan, Lima Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Rabu Pekan Depan, Lima Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Nasional
PDI-P Tetap Lakukan Persiapan Pilkada, Optimistis Covid-19 Dapat Diatasi

PDI-P Tetap Lakukan Persiapan Pilkada, Optimistis Covid-19 Dapat Diatasi

Nasional
Panglima TNI Pimpin Sertijab Pangkohanudnas dan Penyerahan Jabatan Pangkogabwilhan

Panglima TNI Pimpin Sertijab Pangkohanudnas dan Penyerahan Jabatan Pangkogabwilhan

Nasional
Pemerintah: Pola Hidup Bersih dan Sehat Penting dalam Kehidupan Normal yang Baru

Pemerintah: Pola Hidup Bersih dan Sehat Penting dalam Kehidupan Normal yang Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X