JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Widjojo menilai rekomendasi dari pelaksanaan Simposium Nasional "Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain", akan memperkaya pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk menuju rekonsiliasi.
Kata dia, hasil rekomendasi dari baik simposium itu maupun simposium tragedi 1965 akan sepenuhnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan.
"Silahkan pemerintah untuk pertimbangkan semua masukan, mensinergikan dan merumuskan menjadikan satu kebijakan," kata Agus di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (1/6/2017).
(Baca: Resmi Dibuka, Simposium Purnawirawan TNI Akan Rumuskan Rekomendasi soal PKI)
Menurut Agus, pelaksanaan simposium tandingan tersebut merupakan pelaksanaan dari demokrasi. Ia menolak wacana pelaksanaan simposium tandingan merupakan upaya menghambat rekonsiliasi.
"Kalau ada pendapat yang berbeda dan simposium ini merasa perlu untuk menyampaikan pendapatnya walaupun belum dikomunikasikan dengan simposium Aryaduta, sah-sah saja menyampaikan pendapat betapapun berbedanya itu," ucap Agus.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.