Rekomendasi Simposium Tandingan Juga Jadi Pertimbangan Pemerintah

Kompas.com - 01/06/2016, 15:24 WIB
Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional Tragedi 1965 sekaligus Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Agus Widjojo, mengatakan tim perumus simposium sudah menyiapkan hasil rekomendasi untuk dilaporkan ke Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. Hal tersebut dia katakan saat ditemui di gedung Lemhanas, Rabu (18/5/2016). Kristian ErdiantoKetua Panitia Pengarah Simposium Nasional Tragedi 1965 sekaligus Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Agus Widjojo, mengatakan tim perumus simposium sudah menyiapkan hasil rekomendasi untuk dilaporkan ke Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. Hal tersebut dia katakan saat ditemui di gedung Lemhanas, Rabu (18/5/2016).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Widjojo menilai rekomendasi dari pelaksanaan Simposium Nasional "Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain", akan memperkaya pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk menuju rekonsiliasi.

Kata dia, hasil rekomendasi dari baik simposium itu maupun simposium tragedi 1965 akan sepenuhnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan.

"Silahkan pemerintah untuk pertimbangkan semua masukan, mensinergikan dan merumuskan menjadikan satu kebijakan," kata Agus di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (1/6/2017).

(Baca: Resmi Dibuka, Simposium Purnawirawan TNI Akan Rumuskan Rekomendasi soal PKI)

Menurut Agus, pelaksanaan simposium tandingan tersebut merupakan pelaksanaan dari demokrasi. Ia menolak wacana pelaksanaan simposium tandingan merupakan upaya menghambat rekonsiliasi.

"Kalau ada pendapat yang berbeda dan simposium ini merasa perlu untuk menyampaikan pendapatnya walaupun belum dikomunikasikan dengan simposium Aryaduta, sah-sah saja menyampaikan pendapat betapapun berbedanya itu," ucap Agus.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19: Jangan Tunggu 5.000 Kasus Per Hari untuk Disiplin

Satgas Covid-19: Jangan Tunggu 5.000 Kasus Per Hari untuk Disiplin

Nasional
Dirjen EBTKE Ajak Semua Pihak Berinovasi Kembangkan Pemanfaatan Energi Surya

Dirjen EBTKE Ajak Semua Pihak Berinovasi Kembangkan Pemanfaatan Energi Surya

Nasional
Jaksa Agung Janji Usut Tuntas Dalang Kebakaran di Kejaksaan Agung

Jaksa Agung Janji Usut Tuntas Dalang Kebakaran di Kejaksaan Agung

Nasional
Warga Padang yang Tak Patuh Pakai Masker Kebanyakan Pemotor dan Pengguna Angkot

Warga Padang yang Tak Patuh Pakai Masker Kebanyakan Pemotor dan Pengguna Angkot

Nasional
UPDATE 24 September: Tambah 1.133 Kasus Covid-19 di Jakarta, Total 1.664 Pasien Meninggal

UPDATE 24 September: Tambah 1.133 Kasus Covid-19 di Jakarta, Total 1.664 Pasien Meninggal

Nasional
Satgas: Berita Konspirasi Pengaruhi Peningkatan Kasus Covid-19

Satgas: Berita Konspirasi Pengaruhi Peningkatan Kasus Covid-19

Nasional
Pengunduran Diri Febri Diansyah Disayangkan Koleganya di KPK

Pengunduran Diri Febri Diansyah Disayangkan Koleganya di KPK

Nasional
Satgas: Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Ini Terkait dengan Pilkada

Satgas: Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Ini Terkait dengan Pilkada

Nasional
Komisioner KPU: Jika Tunda Pilkada, Jangan-jangan Tahun Depan Semakin Tak Mungkin...

Komisioner KPU: Jika Tunda Pilkada, Jangan-jangan Tahun Depan Semakin Tak Mungkin...

Nasional
Jumat Besok, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Klaster Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja

Jumat Besok, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Klaster Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Jadi Tersangka

KPK Tetapkan Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Jadi Tersangka

Nasional
Komnas HAM Ingin Tak Ada Lagi Kekerasan dalam Proses Hukum

Komnas HAM Ingin Tak Ada Lagi Kekerasan dalam Proses Hukum

Nasional
Menteri ESDM: Smart Grid Dapat Tingkatkan Penetrasi Pembangkit Listik EBT

Menteri ESDM: Smart Grid Dapat Tingkatkan Penetrasi Pembangkit Listik EBT

Nasional
Kasus Aktif Harian Covid-19 di DKI Jakarta Mengalami Kenaikan

Kasus Aktif Harian Covid-19 di DKI Jakarta Mengalami Kenaikan

Nasional
Benny Tjokro Positif Covid-19, Majelis Hakim Tunda Sidang Tuntutan

Benny Tjokro Positif Covid-19, Majelis Hakim Tunda Sidang Tuntutan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X