Resmi Dibuka, Simposium Purnawirawan TNI Akan Rumuskan Rekomendasi soal PKI

Kompas.com - 01/06/2016, 12:44 WIB
Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri usai konferensi pers  Simposium Nasional dan Apel Akbar LutfyLetjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri usai konferensi pers Simposium Nasional dan Apel Akbar "Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan ideologi Lain"di Dewan Dakwah Indonesia
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Purnawirawan TNI Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri mengatakan, simposium "Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain" akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menyikapi polemik kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Simposium yang dibuka pada hari ini, Rabu (1/6/2016), merupakan reaksi terhadap Simposium Tragedi 1965.

"Kami akan berikan rekomendasi tersebut kepada pemerintah supaya mengambil langkah yang tepat dalam melindungi Pancasila dari PKI," kata Kiki di Balai Kartini, Jakarta Selatan.

Dia mengatakan, pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 banyak memakan korban masyarakat sipil.

"Hal ini pula yang seharusnya dibahas dan di sinilah akan dibahas bersama fakta bahwa PKI dalam pemberontakannya di Madiun juga telah mengakibatkan korban berjatuhan," kata Kiki.

Ketua DPP Gerakan Bela Mayjen TNI (Purn) Budi Sujana mengatakan, diperlukan obyektivitas dan keterbukaan untuk meluruskan sejarah.

"Kami minta tolong, kalau mau bikin (simposium rekonsiliasi) mari bikin yang sama-sama, panitia sama banyak, pembicara seimbang," ujar dia.

Menyikapi simposium ini, beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, simposium yang digagas para purnawirawan TNI ini bukan simposium tandingan.

"Enggak ada masalah. Biar makin banyak masukan biar selesai semuanya masalah HAM. Enggak ada tandingan-tandingan. Bagus-bagus saja biar tambah baik," ujar Luhut seusai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Amanat Nasional (PAN) di JIExpo, Jakarta, Minggu (29/5/2016).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

Nasional
KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

Nasional
Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Nasional
KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

Nasional
Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Nasional
Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

Nasional
Meski Pandemi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Lupakan soal Karhutla

Meski Pandemi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Lupakan soal Karhutla

Nasional
Bupati Kutai Timur Jadi Tersangka Kasus Suap, Begini Konstruksi Perkaranya

Bupati Kutai Timur Jadi Tersangka Kasus Suap, Begini Konstruksi Perkaranya

Nasional
Luhut: Tidak Benar Tenaga Kerja Asing Akan Menjajah Kita

Luhut: Tidak Benar Tenaga Kerja Asing Akan Menjajah Kita

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Istrinya sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Istrinya sebagai Tersangka

Nasional
Cegah Covid-19, Relawan Gugus Tugas Sosialisasikan Protokol Kesehatan ke Pedagang Pasar

Cegah Covid-19, Relawan Gugus Tugas Sosialisasikan Protokol Kesehatan ke Pedagang Pasar

Nasional
Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Nasional
Penyaluran KUR Naik Signifikan sejak “New Normal”, Airlangga Harap Terus Berlanjut

Penyaluran KUR Naik Signifikan sejak “New Normal”, Airlangga Harap Terus Berlanjut

Nasional
Bawaslu Sebut Beban Pengawas di Pilkada 2020 Lebih Berat Akibat Covid-19

Bawaslu Sebut Beban Pengawas di Pilkada 2020 Lebih Berat Akibat Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X