Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jimly Minta Hasil Simposium Tragedi 1965 Fokus pada Pelanggaran HAM Berat

Kompas.com - 31/05/2016, 18:08 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengatakan, Simposium Tragedi 1965 saat ini sudah melebar maknanya.

Menurut Jimly, hal itu yang kemudian membuat gaduh publik dan akhirnya memunculkan simposium tandingan yang digagas oleh beberapa purnawirawan TNI.

"Saat ini kesan yang ditangkap dari Simposium Tragedi 1965 sudah melebar, ada yang bilang ini terkait PKI, neokomunisme, ada juga yang bilang ini terkait investasi Tiongkok di Indonesia," kata Jimly saat diwawancarai di Gedung MK, Jakarta, Selasa (31/5/2016).

Jimly mengatakan, Simposium Tragedi 1965 seharusnya berfokus pada pembahasan pelanggaran HAM berat di masa lalu.

"Untuk itu pemerintah perlu mendinginkan suasana dulu, sekarang yang berkembang justru ke arah PKI-nya, bukan ke pelanggaran HAM di masa lalunya," ujar Jimly.

"Lebih baik ditunda dulu daripada tambah gaduh, apalagi sampai mau bongkar kuburan," kata dia.

Pemerintah saat ini diminta turut mendukung rencana purnawirawan TNI untuk menyelenggarakan simposium melawan PKI yang diselenggarakan awal Juni 2016.

Simposium melawan PKI ini dinilai sebagai tandingan Simposium Tragedi 1965 yang sebelumnya sudah digelar pemerintah.

Kompas TV Pemerintah Akan Selesaikan Kasus HAM 1965
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kecewa Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, DPR: Desas-desusnya Dijual

Kecewa Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, DPR: Desas-desusnya Dijual

Nasional
Menkominfo Benarkan Pusat Data Nasional Alami Gangguan, Pelayanan Publik Terdampak

Menkominfo Benarkan Pusat Data Nasional Alami Gangguan, Pelayanan Publik Terdampak

Nasional
Eks Wakapolri Pertanyakan Prosedur Penangkapan Pegi dalam Kasus Pembunuhan “Vina Cirebon”

Eks Wakapolri Pertanyakan Prosedur Penangkapan Pegi dalam Kasus Pembunuhan “Vina Cirebon”

Nasional
Gerindra Sebut Ridwan Kamil Bukan 'Kartu Mati' untuk Pilkada Jakarta 2024

Gerindra Sebut Ridwan Kamil Bukan "Kartu Mati" untuk Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Panggil Menkeu Hingga Gubernur BI, Bahas Kurs Rupiah yang Makin Melemah

Jokowi Panggil Menkeu Hingga Gubernur BI, Bahas Kurs Rupiah yang Makin Melemah

Nasional
Gerindra Sebut Tak Bisa Paksa Golkar Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, tapi Ingatkan...

Gerindra Sebut Tak Bisa Paksa Golkar Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, tapi Ingatkan...

Nasional
Kubu Hasto Laporkan Lagi Penyidik KPK Ke Dewas

Kubu Hasto Laporkan Lagi Penyidik KPK Ke Dewas

Nasional
Isak Ibunda Pegi: Kami Orang Miskin, Dizalimi, Tanpa Pegi Siapa yang Beri Makan?

Isak Ibunda Pegi: Kami Orang Miskin, Dizalimi, Tanpa Pegi Siapa yang Beri Makan?

Nasional
BPOM: Uji Keamanan Kratom dalam Tahap 'In Vivo' pada Hewan

BPOM: Uji Keamanan Kratom dalam Tahap "In Vivo" pada Hewan

Nasional
Pengadilan Tinggi Kuatkan Hukuman Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

Pengadilan Tinggi Kuatkan Hukuman Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

Nasional
Lewat 'Anda Sips', Antam Ajak Anak Sekolah Kumpulkan Botol Plastik dan Tanam Pohon

Lewat "Anda Sips", Antam Ajak Anak Sekolah Kumpulkan Botol Plastik dan Tanam Pohon

Nasional
Buntut Surat Desakan Muktamar Bocor, Dewan Majelis PPP Gelar Pertemuan

Buntut Surat Desakan Muktamar Bocor, Dewan Majelis PPP Gelar Pertemuan

Nasional
Indonesia dan Polandia Finalisasi Kerja Sama Penegakan Hukum Lintas Negara

Indonesia dan Polandia Finalisasi Kerja Sama Penegakan Hukum Lintas Negara

Nasional
Khawatir Ada Suap, Pengacara Pegi Setiawan Minta MA Awasi Praperadilan

Khawatir Ada Suap, Pengacara Pegi Setiawan Minta MA Awasi Praperadilan

Nasional
Moeldoko Bantah Kepuasan Publik Naik gara-gara Pemerintah Bagikan Bansos

Moeldoko Bantah Kepuasan Publik Naik gara-gara Pemerintah Bagikan Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com