Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bagikan Sertifikat Tanah, Menteri Ferry Minta Petani Tak Jual Lahan

Kompas.com - 31/05/2016, 11:25 WIB
Ramdhan Triyadi Bempah

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Program Reforma Agraria yang dicanangkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang mulai menyentuh petani-petani di Kabupaten Bogor. Melalui program ini, para petani mendapatkan kekuatan secara yuridis kepemilikan tanah serta mengendalikan pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mendukung program tersebut, Senin (30/5/2016), Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan, menyerahkan 2.775 sertifikat tanah secara gratis kepada masyarakat di empat desa yakni, Desa Pancawati, Desa Cimande, Desa Bojong Murni dan Desa Cibedug, Kabupaten Bogor.

Mayoritas penerima sertifikat tanah itu berasal dari kegiatan redistribusi tanah yang merupakan petani, dengan jumlah penerima sebanyak 1.378 kepala keluarga dengan total luas lahan 234,4 hektar.

"Pemerintah daerah yang melakukan inventarisasi, kami yang punya kewenangan. Maka kami lakukan redistribusi ini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat petani dalam rangka pemanfaatan agar mendapat manfaat dari tanah itu sendiri," ucap Ferry.

Ferry mengatakan, program reforma agraria merupakan salah satu upaya perbaikan struktur kepemilikan tanah. Saat ini, kepemilikan tanah tidak lagi diartikan sebagai kepemilikan properti di atas area tanah saja, namun termasuk pemanfaatannya.

"Dengan sertifikat kepemilikan ini, kami ingin masyarakat bisa benar-benar memanfaatkan lahan untuk pertanian seperti sayuran, cabai, bawang tomat, padi dan lainnya sehingga lahan ini tidak disalah-gunakan atau dijual-belikan untuk dibangun seperti vila liar dan lainnya. Ini sekaligus bentuk dukungan program ketahanan pangan di Kabupaten Bogor," jelasnya.

Ferry pun melarang para penerima sertifikat untuk memperjualbelikan lahan kepada pihak pengembang maupun investor dengan alasan apapun, termasuk menggadaikan sertifikat tersebut ke pihak perbankan. 

“Kami melarang keras minimal hingga 10 tahun mendatang, sertifikat tersebut tidak boleh dipindah-tangankan. Selain itu, kami juga melarang lahan tersebut dijadikan bangunan, karena tujuan kami adalah mengoptimalkan lahan pertanian. Jika ada yang terbukti melanggar, kami akan cabut kembali sertifikat kepemilikan tersebut,” tegas dia.

Dari total luas tanah yang sertifikatnya diserahkan, sebagian besar merupakan tanah sisa eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Redjo Sari Bumi seluas 255 hektar. Ferry pun meminta pemerintah daerah untuk menginventarisasi lahan HGU yang tidak termanfaatkan agar bisa diserahkan kepada masyarakat penggarap.

"Kami memberikan ruang, jika ada tanah HGU yang tidak termanfaatkan, atau pemanfaatannya tidak optimal pengelolaannya maka bisa diusulkan oleh Pemda," ujar dia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com