Perlukah Kementerian Penerbangan Nasional Republik Indonesia?

Apabila kita cermat mengamati dari sejak keberadaan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma hingga kejadian tabrakan pesawat pada tanggal 4 April 2016 lalu, kiranya jelas harus ada tindakan yang serius dan fundamental sifatnya untuk mencegah terulangnya kecelakaan mengerikan itu.  

Sekedar informasi saja, merujuk kepada sumber yang layak dipercaya, bahwa di tahun 2015 di Indonesia telah terjadi banyak sekali peristiwa “nyaris tabrakan” pesawat terbang di udara. Tidak sedikit yang tertolong, hanya karena pada pesawat terkait telah terpasang peralatan canggih yang bernama TCAS (Traffic Collision Avoidance System). 

Pada hakikatnya kejadian tabrakan pesawat di Halim adalah "hasil" dari sekian banyak kejadian yang “nyaris” alias berhasil “selamat” secara tidak sengaja. 

Hal itu juga cerminan dari betapa padatnya traffic penerbangan di Lanud Halim yang berada dalam suatu kondisi yang sudah tidak mampu lagi dikelola dengan baik sesuai prosedur standar dan aturan keselamatan penerbangan yang berlaku.  

Alangkah tidak masuk akal, bila seorang pilot yang hendak take off tidak mengecek ulang untuk memperoleh keyakinan serta melihat dengan seksama bahwa runway sudah “clear”.  

Demikian pula, sulit sekali memahami ada gerakan pesawat terbang yang menyeberang landasan tanpa dapat termonitor dengan baik oleh petugas menara pengawas di tower dan pilot di pesawat yang akan take off.  

Bagaimana mungkin seorang petugas pengawas lalu lintas udara memberikan ijin take off pada pilot tanpa meyakini sepenuhnya bahwa runway telah benar-benar aman.  

Sangat sulit untuk dapat menerima logika dari petugas yang menarik pesawat terbang menyeberangi landasan pada saat yang sangat kritis dan tidak menyadari bahwa ada pesawat lain akan take off.

Semua hal yang sulit diterima akal sehat tersebut dengan jelas dan terang benderang memperlihatkan betapa siklus kegiatan penerbangan komersial di Halim sudah berada pada kondisi yang sangat berbahaya. 

Untuk kondisi yang sudah sangat sulit dikendalikan dengan kemampuan personil dan peralatan yang dimiliki ini, tidak ada pilihan lain, harus segera dicarikan solusi yang amat sangat segera guna menyelesaikannya.  

Google Maps Layout bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Belum lagi fungsi lain dari Pangkalan Udara Halim yang diperuntukkan bagi keselamatan dan keamanan kegiatan penerbangan Kepala Negara dan Tamu Negara setingkat.  

Tugas-tugas yang dibebankan kepada Pangkalan Udara Halim seperti menjadi “home-base” kegiatan penerbangan dukungan penanggulangan bencana alam (seperti saat Tsunami Aceh) beserta dukungan logistiknya pasti akan sangat sulit untuk dilaksanakan.  

Demikian pula tugas-tugas sebagai “pusat penanggulangan krisis” bila terjadi terorisme berupa pembajakan pesawat terbang (seperti peristiwa pembajakan pesawat Garuda Woyla). Tidak dapat dibayangkan bagaimana dapat dilakukan sesuai prosedur  dan aturan yang ada.

Selain itu, keberadaan instalasi dan institusi penting di Halim tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Di kawasan Halim terdapat Markas Besar Komando Pertahanan Udara Nasional yang merupakan bagian penting dari sistem pertahanan nasional Negara ini.