Kompas.com - 30/05/2016, 18:14 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri meminta kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan untuk menunda pelaksanaan hasil rekomendasi dari Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965.

Menurut Kiki, rekomendasi dari simposium tersebut akan digabungkan dengan simposium tandingan bertajuk "Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi Lain" yang akan digelar pada 1-2 Juni 2016 mendatang.

"Kami yang minta agar rekomendasi di Hotel Aryaduta itu ditahan dulu. Nanti kami padukan dengan simposium yang kami buat," kata Kiki, saat konferensi pers di, Jakarta, Senin (30/5/2016).

Kiki mengatakan, permintaan tersebut disampaikan saat Luhut berkunjung ke Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD).

Menurut dia, di depan Jenderal TNI (Purn) Widjojo Soejono dan Jenderal TNI (Purn) Try Soetrisno, Luhut memaparkan apa yang sedang dikerjakan pemerintah, termasuk soal komunisme.

"Kami ingin menempatkan ini dalam bingkai kepentingan nasional bukan kepentingan kelompok," ucap Kiki.

Kiki mengatakan, pihaknya siap untuk duduk bersama membicarakan hasil rekomendasi dari kedua belah pihak.

"Kami sudah siap untuk duduk bersama berdialog untuk finalisasi rekomendasi," tutur Kiki.

Pada dasarnya, menurut Kiki, pihaknya setuju diadakannya rekonsiliasi pada peristiwa 1965. Untuk mencapai hal itu, ia menginginkan pembahasan rekonsiliasi dilakukan bersama-sama.

Kompas TV Pemerintah Akan Selesaikan Kasus HAM 1965
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Nasional
Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Nasional
BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

Nasional
PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

Nasional
Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Nasional
Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasional
Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Nasional
Jejak 'Private Jet' yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Jejak "Private Jet" yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Nasional
Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Nasional
Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya 'Kongkow'

Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya "Kongkow"

Nasional
Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Nasional
Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama 'Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik'

Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama "Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik"

Nasional
LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban 'Fake'

LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban "Fake"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.