Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelaksana Simposium Tandingan Minta Rekomendasinya Digabung dengan Simposium Tragedi 1965

Kompas.com - 30/05/2016, 18:14 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri meminta kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan untuk menunda pelaksanaan hasil rekomendasi dari Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965.

Menurut Kiki, rekomendasi dari simposium tersebut akan digabungkan dengan simposium tandingan bertajuk "Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi Lain" yang akan digelar pada 1-2 Juni 2016 mendatang.

"Kami yang minta agar rekomendasi di Hotel Aryaduta itu ditahan dulu. Nanti kami padukan dengan simposium yang kami buat," kata Kiki, saat konferensi pers di, Jakarta, Senin (30/5/2016).

Kiki mengatakan, permintaan tersebut disampaikan saat Luhut berkunjung ke Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD).

Menurut dia, di depan Jenderal TNI (Purn) Widjojo Soejono dan Jenderal TNI (Purn) Try Soetrisno, Luhut memaparkan apa yang sedang dikerjakan pemerintah, termasuk soal komunisme.

"Kami ingin menempatkan ini dalam bingkai kepentingan nasional bukan kepentingan kelompok," ucap Kiki.

Kiki mengatakan, pihaknya siap untuk duduk bersama membicarakan hasil rekomendasi dari kedua belah pihak.

"Kami sudah siap untuk duduk bersama berdialog untuk finalisasi rekomendasi," tutur Kiki.

Pada dasarnya, menurut Kiki, pihaknya setuju diadakannya rekonsiliasi pada peristiwa 1965. Untuk mencapai hal itu, ia menginginkan pembahasan rekonsiliasi dilakukan bersama-sama.

Kompas TV Pemerintah Akan Selesaikan Kasus HAM 1965
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Lewat 'Anda Sips', Antam Ajak Anak Sekolah Kumpulkan Botol Plastik dan Tanam Pohon

Lewat "Anda Sips", Antam Ajak Anak Sekolah Kumpulkan Botol Plastik dan Tanam Pohon

Nasional
Buntut Surat Desakan Muktamar Bocor, Dewan Majelis PPP Gelar Pertemuan

Buntut Surat Desakan Muktamar Bocor, Dewan Majelis PPP Gelar Pertemuan

Nasional
Indonesia dan Polandia Finalisasi Kerja Sama Penegakan Hukum Lintas Negara

Indonesia dan Polandia Finalisasi Kerja Sama Penegakan Hukum Lintas Negara

Nasional
Khawatir Ada Suap, Pengacara Pegi Setiawan Minta MA Awasi Praperadilan

Khawatir Ada Suap, Pengacara Pegi Setiawan Minta MA Awasi Praperadilan

Nasional
Moeldoko Bantah Kepuasan Publik Naik Gara-gara Pemerintah Bagikan Bansos

Moeldoko Bantah Kepuasan Publik Naik Gara-gara Pemerintah Bagikan Bansos

Nasional
Litbang Kompas: Banyak Masyarakat Ekonomi Kelas Bawah Penerima Bansos Puas dengan Kinerja Jokowi

Litbang Kompas: Banyak Masyarakat Ekonomi Kelas Bawah Penerima Bansos Puas dengan Kinerja Jokowi

Nasional
Golkar Prioritaskan Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi Maju Pilkada Jateng 2024

Golkar Prioritaskan Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi Maju Pilkada Jateng 2024

Nasional
Golkar: Ridwan Kamil Bersedia Maju di Pilkada Jakarta karena Berasumsi Anies Tak Ikut Lagi

Golkar: Ridwan Kamil Bersedia Maju di Pilkada Jakarta karena Berasumsi Anies Tak Ikut Lagi

Nasional
'Golkar Punya Potensi Tunduk 95 Persen pada Jokowi'

"Golkar Punya Potensi Tunduk 95 Persen pada Jokowi"

Nasional
Sistem PDN Kominfo Gangguan, Semua Layanan Imigrasi Terdampak

Sistem PDN Kominfo Gangguan, Semua Layanan Imigrasi Terdampak

Nasional
Usulan Perpanjangan Usia Pensiun TNI Dianggap Tak Mendesak

Usulan Perpanjangan Usia Pensiun TNI Dianggap Tak Mendesak

Nasional
Mentan Bakal Budi Dayakan Tanaman Kratom jika Sudah Diregulasi

Mentan Bakal Budi Dayakan Tanaman Kratom jika Sudah Diregulasi

Nasional
Survei Litbang Kompas: Kepuasan terkait Kondisi Ekonomi Pemerintahan Jokowi Meningkat

Survei Litbang Kompas: Kepuasan terkait Kondisi Ekonomi Pemerintahan Jokowi Meningkat

Nasional
Prasetyo Edi Disebut Heru Budi Pantas Jadi Gubernur Jakarta, PDI-P: Baru Proses Lobi

Prasetyo Edi Disebut Heru Budi Pantas Jadi Gubernur Jakarta, PDI-P: Baru Proses Lobi

Nasional
Sudah Sepakat Muktamar 2025, Ketua Majelis Pakar Sayangkan Bocornya Surat ke Mardiono

Sudah Sepakat Muktamar 2025, Ketua Majelis Pakar Sayangkan Bocornya Surat ke Mardiono

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com