Luhut dan Nusron Wahid Masuk dalam Kepengurusan Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua anak buah Presiden Joko Widodo di-dapuk sebagai pengurus DPP Partai Golkar. Tidak tanggung-tanggung, keduanya menempati posisi yang cukup strategis di kepengurusan.

Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Badan Nasional Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid.

Luhut diangkat menjadi Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar. Sementara itu, Nusron di-dapuk sebagai Koordinator Pemenangan Pemilu Indonesia I meliputi wilayah Jawa dan Sumatera.

(Baca: Kepengurusan Baru Golkar "Gemuk", Diisi Lebih dari 200 Orang)

Menurut Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid, alasan utama keduanya dimasukkan ke kepengurusan lantaran mereka merupakan kader Golkar yang memiliki konstituen yang jelas di daerah.

"Karena kapasitas dan kompetensinya, mereka dimasukkan untuk mengakselerasi program kerja di wilayah," kata Nurdin di Kantor DPP Partai Golkar, Senin (30/5/2016).

Nurdin pun tak mempersoalkan jika keduanya harus rangkap jabatan. Menurut dia, di dalam memanajemen kepengurusan, setiap orang tak perlu harus selalu hadir secara fisik.

(Baca: Luhut Tolak Jadi Anggota Dewan Kehormatan Golkar)

"Saya juga dulu pengurus Sumatera Utara, tetapi fisik saya di Jakarta," kata dia.

Saat disinggung apakah pihaknya telah meminta izin kepada Jokowi untuk menempatkan mereka di kepengurusan, menurut Nurdin, itu menjadi tugas keduanya untuk menjelaskan kepada Presiden.

"Yang penting Golkar butuh beliau (Nusron dan Luhut). Izin itu urusan mereka," ujar dia.

Luhut menyatakan telah menolak posisi barunya di Partai Golkar itu. Dia mengaku Presiden Jokowi sudah mengamanatkan kepada para menterinya untuk tidak rangkap jabatan. Oleh karena itu, dia lebih memilih fokus mengerjakan tugasnya di kabinet.