Kompas.com - 28/05/2016, 14:37 WIB
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf di Istana Kepresidenan, Senin (18/1/2016). Indra Akuntono/KOMPAS.comKepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf di Istana Kepresidenan, Senin (18/1/2016).
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ternyata telah memberikan data aliran keuangan milik Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Oleh KPK, Nurhadi diduga terkait dengan beberapa kasus suap yang tengah ditelusuri.

"Ada permintaan dari KPK dan kami sudah penuhi, cuma saya tidak bisa bicara detail pokoknya," ujar Ketua PPATK M Yusuf, saat ditemui di Gedung Lemhanas, Jakarta, Sabtu (28/5/2016).

(Baca juga: Di Hadapan Komite Etik MA, Nurhadi Bantah Terlibat Perkara Suap di PN Jakpus)

Menurut Yusuf, permintaan tersebut disampaikan KPK tak lama setelah menangkap tangan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menurut dia, aliran keuangan yang ditelusuri PPATK berbeda dengan uang sebesar Rp1,7 miliar, yang disita penyidik KPK dari kediaman Nurhadi, beberapa hari setelah operasi tangkap tangan.

Nurhadi setidaknya telah dua kali dikaitkan dengan perkara suap di lembaga peradilan.

Untuk kasus-kasus tersebut, Nurhadi juga telah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK.

Pertama, Nurhadi diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penundaan pengiriman salinan kasasi dalam perkara korupsi pembangunan pelabuhan di Nusa Tenggara Barat, tahun 2007-2008 dengan Direktur PT Citra Gading Asritama, Ichsan Suaidi, sebagai terdakwa.

Dalam kasus tersebut, KPK menangkap tangan Kasubdit Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisna.

Sementara itu, Nurhadi juga diduga mengetahui perkara suap yang melibatkan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Sesuai Harapan Jokowi

Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Sesuai Harapan Jokowi

Nasional
AJI Bakal Cabut Tasrif Award Lin Che Wei jika Divonis Bersalah

AJI Bakal Cabut Tasrif Award Lin Che Wei jika Divonis Bersalah

Nasional
Kesaksian M Kece Ketika Dianiaya Napoleon Bonaparte: Ditampar dan Ditonjok

Kesaksian M Kece Ketika Dianiaya Napoleon Bonaparte: Ditampar dan Ditonjok

Nasional
Alasan Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Meningkat: Penyelenggaraan Mudik dan Penanganan Covid-19

Alasan Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Meningkat: Penyelenggaraan Mudik dan Penanganan Covid-19

Nasional
Bakamla dan KKP Bakal Patroli Bersama Cegah Pencurian Ikan

Bakamla dan KKP Bakal Patroli Bersama Cegah Pencurian Ikan

Nasional
Senin Pekan Depan, Komisi II DPR Putuskan Tahapan Pemilu 2024

Senin Pekan Depan, Komisi II DPR Putuskan Tahapan Pemilu 2024

Nasional
Pejabat Fungsional Kemendesa PDTT Dilantik, Gus Halim Minta Mereka Jalankan Amanah Sebaik-baiknya

Pejabat Fungsional Kemendesa PDTT Dilantik, Gus Halim Minta Mereka Jalankan Amanah Sebaik-baiknya

Nasional
Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

Nasional
Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Nasional
Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Nasional
KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

Nasional
Kasus Ade Yasin, KPK Panggil Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat

Kasus Ade Yasin, KPK Panggil Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat

Nasional
Polri: Seorang Tersangka Terosis ISIS di Sulteng Menyerahkan Diri

Polri: Seorang Tersangka Terosis ISIS di Sulteng Menyerahkan Diri

Nasional
Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan, MAKI: Kalau Tidak, Akan Jadi Kasus Korupsi

Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan, MAKI: Kalau Tidak, Akan Jadi Kasus Korupsi

Nasional
Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.