Nama Kontroversial di Pengurus Akan Rugikan Golkar pada Pemilu 2019

Kompas.com - 28/05/2016, 08:08 WIB
Tujuh dari delapan calon ketua umum partai Golkar menolak voting terbuka dalam pemilihan ketum di Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar, Minggu (15/5/2016) Ihsanuddin/KOMPAS.comTujuh dari delapan calon ketua umum partai Golkar menolak voting terbuka dalam pemilihan ketum di Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar, Minggu (15/5/2016)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Kuskridho Ambardi menilai masuknya nama-nama kontroversial dalam calon kepengurusan Partai Golkar akan berakibat buruk bagi citra Golkar.

Salah satunya, akan berakibat pada perolehan suara Golkar pada pemilu 2019.

"Perlu kita perhatikan adalah yang paling banyak muncul di media, yakni ketua umum, sekjen, dilanjutkan juga ketua harian. Itu publik akan tahu siapa mereka. Saya kira itu merugikan secara elektoral," kata Kuskridho saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/5/2016).

Kuskridho mengatakan, menurunnya citra Golkar bisa terjadi bila adanya serangan dari pihak luar partai. Menjelang pemilu, kata dia, terdapat saling serang antarpartai dan antarkandidat.

Selain itu, Kuskridho mengatakan, Golkar dapat berkaca pada Partai Demokrat. Perolehan suara Demokrat turun menjadi 12 persen pada pemilu 2014 lalu saat partai itu dilanda kasus korupsi yang menimbulkan citra negatif.

"Dalam waktu bertahun-tahun menuju 2014 itu, Demokrat terjerat banyak kasus korupsi. Dan itu punya efek terhadap publik." ujar Kuskridho.

"Sama juga seperti Golkar memampang para tokoh yang punya track record buruk itu akan merugikan dirinya sendiri," ucapnya.

Kuskridho menyarankan, untuk memperbaiki citra Golkar di mata publik, Golkar harus meningkatkan kinerjanya di pemerintahan. Menurut dia, walaupun masuk dalam kabinet, hanya satu-dua orang yang dapat ambil bagian.

Sebelumnya, sudah beredar daftar kepengurusan Partai Golkar, disertai nama dan jabatan yang diemban. Anggota formatur Roem Kono pun membenarkan susunan kepengurusan dalam daftar sementara yang sudah beredar luas di kalangan wartawan itu.

Tercatat sejumlah nama yang dinilai bermasalah. Sebab, mereka pernah mendapat vonis bersalah, baik secara hukum maupun etika.

Berdasarkan dokumen kepengurusan yang didapat Kompas.com, setidaknya ada empat orang yang pernah divonis bersalah secara etika dan hukum. Mereka adalah Yahya Zaini, Nurdin Halid, Fahd El Fouz Arafi, dan Sigit Haryo Wibisono.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Vaksinasi Tak Hanya Terkait Keselamatan Manusia, tapi Juga Ekonomi

Jokowi: Vaksinasi Tak Hanya Terkait Keselamatan Manusia, tapi Juga Ekonomi

Nasional
Jokowi Minta Harga Vaksin Covid-19 Terjangkau

Jokowi Minta Harga Vaksin Covid-19 Terjangkau

Nasional
MK Tolak Permohonan Uji Materi Ketentuan soal Wakil Menteri

MK Tolak Permohonan Uji Materi Ketentuan soal Wakil Menteri

Nasional
Menurut Puan, TNI Atasi Terorisme Bagian dari Sishankamrata

Menurut Puan, TNI Atasi Terorisme Bagian dari Sishankamrata

Nasional
Peluang Sandiaga Uno hingga Khofifah Dicalonkan sebagai Ketum PPP Terbentur Aturan

Peluang Sandiaga Uno hingga Khofifah Dicalonkan sebagai Ketum PPP Terbentur Aturan

Nasional
Menko PMK Ingatkan Setiap Keluarga Bisa Adaptasi di Masa Pandemi Covid-19

Menko PMK Ingatkan Setiap Keluarga Bisa Adaptasi di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Penyuap Eks Kalapas Sukamiskin Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Penyuap Eks Kalapas Sukamiskin Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Jokowi Ingin Vaksinasi untuk Cegah Covid-19 Tak Melanggar Kaidah Kesehatan

Jokowi Ingin Vaksinasi untuk Cegah Covid-19 Tak Melanggar Kaidah Kesehatan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Pemerintah Diminta Gencar Ingatkan Risiko Penularan Covid-19

Jelang Libur Panjang, Pemerintah Diminta Gencar Ingatkan Risiko Penularan Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Ormas Islam Dilibatkan dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19

Jokowi Minta Ormas Islam Dilibatkan dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19

Nasional
Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Nasional
Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

Nasional
Sebut Ada 7.400 Orang Peneliti di Indonesia, Menristek: Kecil Sekali

Sebut Ada 7.400 Orang Peneliti di Indonesia, Menristek: Kecil Sekali

Nasional
KLHK Sebut Proyek di Pulau Rinca Tak Membahayakan Populasi Komodo

KLHK Sebut Proyek di Pulau Rinca Tak Membahayakan Populasi Komodo

Nasional
KLHK Berdalih Proyek Pariwisata di Pulau Rinca Tak Pengaruhi Populasi Komodo

KLHK Berdalih Proyek Pariwisata di Pulau Rinca Tak Pengaruhi Populasi Komodo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X