PPP Rombak Pengurus Fraksi di DPR-MPR

Kompas.com - 27/05/2016, 16:44 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (29/4/2016) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRASekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (29/4/2016)
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan merombak seluruh struktur pengurus fraksinya, baik yang ada di DPR maupun di MPR.

Perombakan tersebut dilakukan setelah Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan PPP pimpinan M Romahurmuziy.

Sekjen DPP PPP Arsul Sani mengatakan, struktur fraksi yang baru telah mengakomodasi semua kubu di PPP. Hal itu untuk membangun rekonsiliasi di tubuh PPP.

"Yang di MPR dipimpin Pak Arwani Thomafi. Beliau sebelumnya adalah salah satu Ketua DPP kubu Djan Faridz," kata Sekjen DPP PPP Arsul Sani dalam pesan singkatnya, Jumat (27/5/2016).

"Di Fraksi PPP di DPR, Wakil Ketua adalah Ibu Wardatul Asriah," lanjut dia.

Wardatul merupakan Wakil Ketua Umum DPP PPP kubu Djan Faridz, sekaligus merupakan istri dari mantan Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali.

(baca: Dimyati: Tidak Ada Dualisme di Fraksi PPP DPR)

Selain itu, ada pula nama Mukhlisin yang menjabat sebagai Wakil Bendahara Fraksi PPP. Mukhlisin merupakan salah seorang Wasekjen kubu Djan.

"Keseluruhan susunan fraksi yang baru ini, kubu Surabaya, Jakarta, maupun Bandung, semua terakomodir dengan baik," kata dia.

Struktur yang baru ini telah ditandatangani oleh Ketua DPR Ade Komarudin pada awal pekan ini.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X