Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dimyati: Tidak Ada Dualisme di Fraksi PPP DPR

Kompas.com - 27/05/2016, 16:02 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dimyati Natakusumah mengatakan, meski sengketa kepengurusan antara kubu Djan Faridz dan Romahurmuziy masih berlanjut, tetapi konflik tidak terjadi dalam Fraksi PPP di DPR.

Buktinya, Dimyati menghormati terpilihnya Ketua Fraksi PPP yang baru, yakni Reni Marlinawati yang berasal dari Kubu Romahurmuziy.

"Saya ucapkan selamat kepada Bu Reni Marlinawati sebagai ketua Fraksi PPP yang baru. Jadi ya karena keluarnya surat dari pimpinan DPR, ya sudah itu yang diakui. Tidak ada lagi dualisme-dualisme," ujar Dimyati, Sekretaris Jenderal versi kepengurusan Djan Faridz saat dihubungi, Jumat (27/5/2016).

Dimyati mengatakan, dua kubu di PPP masih akan bersengketa. Namun, dia kembali menegaskan sementara ini perombakan fraksi di DPR harus diterima.

(baca: Segelintir Loyalis Djan Faridz Dianggap Tak Ingin PPP Islah)

"Nanti ke depan kalau ada hasil putusan sengketanya kembali Pak Djan Faridz yang menang, ya kan tergantung apakah tetap Bu Reni yang dipertahankan atau ganti lagi," lanjut dia.

Dimyati menambahkan, selama ini jabatan ketua fraksi memang terus berubah.

"Sebelumnya ketua fraksi Pak Arsul. Terus Pak Epyardi. Ketiga saya. Keempat sekarang Bu Reni. Itu berbeda-beda terus," tutur dia.

(baca: Lulung Tetap Tak Mau Mengakui PPP Pimpinan Romahurmuziy)

Dia pun memastikan, meski terjadi konflik kepengurusan, suara PPP di fraksi tetap satu.

"Konflik masih berproses. Intinya PPP tetap sengketa, tapi fraksi di DPR hormati yang sudah diputuskan pimpinan DPR. Jangan pecah-pecah lah kalau di DPR," kata Dia.

Kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy resmi dilantik pada pekan lalu. Kepengurusan yang dilantik ini adalah hasil dari Muktamar PPP di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, 8-10 April 2016.

Kepengurusan ini sudah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kepengurusan yang berjumlah 146 orang tersebut menampung kedua kubu.

Namun, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz belum menerima hasil kepengurusan ini.

Kompas TV SK Kepengurusan Sah, PPP Akan Islah?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com