Kompas.com - 27/05/2016, 16:02 WIB
Sekjen PPP hasil Mukatamar Jakarta, Dimyati Natakusumah, di Gedung
Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Senin (4/1/2016).
Abba GabrillinSekjen PPP hasil Mukatamar Jakarta, Dimyati Natakusumah, di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Senin (4/1/2016).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dimyati Natakusumah mengatakan, meski sengketa kepengurusan antara kubu Djan Faridz dan Romahurmuziy masih berlanjut, tetapi konflik tidak terjadi dalam Fraksi PPP di DPR.

Buktinya, Dimyati menghormati terpilihnya Ketua Fraksi PPP yang baru, yakni Reni Marlinawati yang berasal dari Kubu Romahurmuziy.

"Saya ucapkan selamat kepada Bu Reni Marlinawati sebagai ketua Fraksi PPP yang baru. Jadi ya karena keluarnya surat dari pimpinan DPR, ya sudah itu yang diakui. Tidak ada lagi dualisme-dualisme," ujar Dimyati, Sekretaris Jenderal versi kepengurusan Djan Faridz saat dihubungi, Jumat (27/5/2016).

Dimyati mengatakan, dua kubu di PPP masih akan bersengketa. Namun, dia kembali menegaskan sementara ini perombakan fraksi di DPR harus diterima.

(baca: Segelintir Loyalis Djan Faridz Dianggap Tak Ingin PPP Islah)

"Nanti ke depan kalau ada hasil putusan sengketanya kembali Pak Djan Faridz yang menang, ya kan tergantung apakah tetap Bu Reni yang dipertahankan atau ganti lagi," lanjut dia.

Dimyati menambahkan, selama ini jabatan ketua fraksi memang terus berubah.

"Sebelumnya ketua fraksi Pak Arsul. Terus Pak Epyardi. Ketiga saya. Keempat sekarang Bu Reni. Itu berbeda-beda terus," tutur dia.

(baca: Lulung Tetap Tak Mau Mengakui PPP Pimpinan Romahurmuziy)

Dia pun memastikan, meski terjadi konflik kepengurusan, suara PPP di fraksi tetap satu.

"Konflik masih berproses. Intinya PPP tetap sengketa, tapi fraksi di DPR hormati yang sudah diputuskan pimpinan DPR. Jangan pecah-pecah lah kalau di DPR," kata Dia.

Kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy resmi dilantik pada pekan lalu. Kepengurusan yang dilantik ini adalah hasil dari Muktamar PPP di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, 8-10 April 2016.

Kepengurusan ini sudah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kepengurusan yang berjumlah 146 orang tersebut menampung kedua kubu.

Namun, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz belum menerima hasil kepengurusan ini.

Kompas TV SK Kepengurusan Sah, PPP Akan Islah?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Eks Dirjen Kemendagri Diduga Minta 'Uang Pelicin' agar Dana PEN Kolaka Timur Bisa Cair...

Saat Eks Dirjen Kemendagri Diduga Minta "Uang Pelicin" agar Dana PEN Kolaka Timur Bisa Cair...

Nasional
Pusako: Jika Koruptor Rp 50 Juta Dibiarkan, maka Akan Timbul Budaya Korupsi Baru

Pusako: Jika Koruptor Rp 50 Juta Dibiarkan, maka Akan Timbul Budaya Korupsi Baru

Nasional
UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Setelah Diteken, Bisa Lanjut Dibahas Turunannya

UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Setelah Diteken, Bisa Lanjut Dibahas Turunannya

Nasional
Kemenkes Pastikan Seluruh Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Gratis Ditanggung Negara

Kemenkes Pastikan Seluruh Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Gratis Ditanggung Negara

Nasional
KSAU Sebut Pesawat Tempur TNI AU Kini Tak Harus Izin Singapura jika Melintasi Kepri

KSAU Sebut Pesawat Tempur TNI AU Kini Tak Harus Izin Singapura jika Melintasi Kepri

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Usulan Ratifikasi DCA

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Usulan Ratifikasi DCA

Nasional
Bareskrim Polri Akan Jadwalkan Pemeriksaan Kedua Edy Mulyadi dalam Waktu Dekat

Bareskrim Polri Akan Jadwalkan Pemeriksaan Kedua Edy Mulyadi dalam Waktu Dekat

Nasional
Ketua Ikatan Dokter Anak Minta Pembelajaran Jarak Jauh Dilaksanakan Serentak Selama 2 Pekan

Ketua Ikatan Dokter Anak Minta Pembelajaran Jarak Jauh Dilaksanakan Serentak Selama 2 Pekan

Nasional
UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Kami Harap Dapat Jadi Solusi Persoalan Negara

UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Kami Harap Dapat Jadi Solusi Persoalan Negara

Nasional
Kasus Omicron Meningkat, PGRI Minta Pemerintah Lakukan PTM 50 Persen

Kasus Omicron Meningkat, PGRI Minta Pemerintah Lakukan PTM 50 Persen

Nasional
Omicron di Jakarta Meningkat, Pangdam Jaya Segera Tambah Kapasitas Isolasi Wisma Atlet Pademangan

Omicron di Jakarta Meningkat, Pangdam Jaya Segera Tambah Kapasitas Isolasi Wisma Atlet Pademangan

Nasional
Edy Mulyadi Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan Bareskrim Polri Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Edy Mulyadi Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan Bareskrim Polri Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Nasional
Edy Mulyadi Dilaporkan Kasus Ujaran Kebencian, Kuasa Hukum Nilai Ada Provokator

Edy Mulyadi Dilaporkan Kasus Ujaran Kebencian, Kuasa Hukum Nilai Ada Provokator

Nasional
Penutupan 90 Sekolah di Jakarta karena Kasus Omicron, KSP: Jangan Panik Berlebih

Penutupan 90 Sekolah di Jakarta karena Kasus Omicron, KSP: Jangan Panik Berlebih

Nasional
Marsdya Andyawan Resmi Jabat Panglima Komando Operasi Udara Nasional

Marsdya Andyawan Resmi Jabat Panglima Komando Operasi Udara Nasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.