Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P dan Gerindra Sepakat Jakarta Dipimpin Sosok yang Manusiawi

Kompas.com - 26/05/2016, 13:27 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku telah beberapa kali berkomunikasi dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto, terkait Pilkada DKI Jakarta. Dalam komunikasi yang dilakukan, ada sejumlah kesepakatan yang telah diambil.

"Prinsipnya, kami dengan PDI-P sepakat bahwa Jakarta harus lebih baik dikelolanya sebagai barometer Indonesia. Ibu Kota ini harus dikelola dengan baik, (oleh sosok) yang transparan, manusiawi," kata Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/5/2016).

Pengelolaan pembangunan yang nantinya akan dilanjutkan oleh kepemimpinan berikutnya, harus mengedepankan prinsip kemanusiaan. (Baca: Gerindra Wacanakan Duet Sjafrie-Djarot dalam Pilkada DKI 2017)

Ia tak mempersoalkan jika Jakarta ke depan dibangun menjadi kota yang modern, sepanjang pembangunan yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

"Dan rakyat itu harus di-uwongke (dimanusiakan)," kata dia.

Terkait rencana komunikasi DPD Gerindra DKI Jakarta dengan DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, pada Kamis siang ini, DPP Gerindra memberikan keleluasaan kepada DPD Gerindra untuk berkomunikasi kepada siapapun.

Namun, ia menegaskan, belum ada kesepakatan dengan PDI-P soal siapa calon yang akan diusung.

"Kami belum bicara figur," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono berwacana, ingin menduetkan sosok Sjafrie Sjamsoedin dengan Djarot Saiful Hidayat.

Menurut Arief, sosok Sjafrie memiliki kecenderungan tertinggi untuk dipilih Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam Pilkada DKI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com