"Reshuffle" Kabinet Jilid II Penuh Muatan Politis

Kompas.com - 26/05/2016, 12:21 WIB
Presiden Joko Widodo saat menghadiri penutupan Musrenbangnas di Istana Negara,Rabu (11/5/2016). Biro Pers lstanaPresiden Joko Widodo saat menghadiri penutupan Musrenbangnas di Istana Negara,Rabu (11/5/2016).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana Presiden Joko Widodo untuk merombak Kabinet Kerja dinilai penuh dengan muatan politis. Terlebih lagi, setelah Partai Golkar resmi mendukung pemerintahan dan keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP).

Pengamat politik dari IndoStrategi Andar Nubowo mengatakan, reshuffle kabinet saat ini lebih bersifat politis karena hanya mengakomodasi partai-partai pendukung baru, seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar.

Akibatnya, isu perombakan kabinet membuat para menteri berjuang keras agar tidak masuk daftar buangan.

"Efeknya pemerintah akan tampak kerjanya. Meskipun sana-sini masih butuh perbaikan kinerja dan kerja," kata Andar saat dihubungi Kompas.com, Kamis (26/5/2016).

Ia mengatakan, perombakan jilid II sudah muncul lama. Presiden Jokowi seperti memanfaatkan isu ini untuk melakukan transaksi politik dengan partai-partai KMP, termasuk Golkar.

"Jokowi punya alasan kuat yang dia kondisikan sendiri untuk melakukan reshuffle. Ini tentu tujuannya bukan soal teknokratik, tetapi lebih pada kebutuhan politik dalam membangun koalisi besar untuknya," ujar dia.

Menurut dia, seharusnya kebutuhan utama Kabinet Kerja ialah menteri-menteri yang mampu bekerja secara profesional, tidak sekadar mewakili kepentingan partai di pemerintahan.

Nanda melihat momentum reshuffle kabinet kedua ini semakin terasa setelah Partai Golkar melakukan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dan mempersiapkan kepengurusan.

Nanda menilai, Golkar mempunyai cukup banyak kader. Namun, Jokowi tetap harus mencari menteri yang profesional dalam bekerja. 

"Akibatnya, jika perombakan Kabinet Kerja hanya bertujuan untuk kepentingan politik, tidak dimungkiri dapat terjadi kegaduhan di internal partai politik," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Nasional
Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Nasional
85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

Nasional
Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Nasional
Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Nasional
Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Nasional
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X