Hakim Tipikor Dinilai Kurang Perhatian MA

Kompas.com - 26/05/2016, 12:08 WIB
Liza Farihah (Peneliti LeIP), Miko Ginting (Peneliti PSHK) dan Erwin natosmal oemar (Peneliti ILR) mengadakan media briefing yang membahas proses seleksi calon hakim agung oleh Komisi Yudisial, di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jl. Diponegoro 74, Jakarta Pusat, Minggu (27/3/2016).



Kristian ErdiantoLiza Farihah (Peneliti LeIP), Miko Ginting (Peneliti PSHK) dan Erwin natosmal oemar (Peneliti ILR) mengadakan media briefing yang membahas proses seleksi calon hakim agung oleh Komisi Yudisial, di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jl. Diponegoro 74, Jakarta Pusat, Minggu (27/3/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti hukum dari Indonesian Legal Roundtable Erwin Natosmal Oemar menilai, posisi hakim tindak pidana korupsi selama ini kurang diperhatikan oleh Mahkamah Agung.

Oleh karena itu, ia mengaku tak terkejut dengan kasus dua hakim tipikor yang tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan menerima suap.

"Hakim tipikor memang posisinya saat ini dianaktirikan, tidak diurus oleh MA. Dianggap sebagai anak haram hakim," ujar Erwin, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (25/5/2016).

Ia menyebutkan, hakim adhoc tipikor mengalami perlakuan diskriminasi dari sisi fasilitas, gaji, dan remunerasi.

Fasilitas, gaji dan remunerasi yang diterima oleh hakim adhoc tipikor tidak sama dengan yang diterima oleh hakim pada umumya.

Menurut Erwin, sejumlah hakim adhoc tipikor pernah melakukan protes. Jika tak menerima fasilitas yang sama, mereka tak menjanjikan kinerja yang baik.

"Mereka dipinggirkan oleh MA dari sisi fasilitas, gaji, dan remunerasi. Itulah kondisi hakim tipikor saat ini. Mereka pernah protes dan mengatakan demikian," kata Erwin.

Selain itu, Erwin juga menilai, hakim tipikor dianggap sebagai hakim biasa yang kemudian diangkat sebagai hakim tipikor. Hal ini menyebabkan MA memberikan perlakuan yang berbeda.

"Saya menilai masih ada anggapan seperti itu dari Mahkamah Agung," kata Erwin.

Ia juga menyoroti sistem yang berlaku di Mahkamah Agung dalam memberikan penghargaan kepada para hakim.

"Sebaik apapun dia, jika sistemnya tidak mendukung maka akan tergoda juga. Padahal masyarakat berharap dengan adanya hakim ad hoc tipikor memberikan vitamin baru dalam proses pemberantasan korupsi tapi nyatanya saat ini yang diharapkan berbanding terbalik," kata Erwin.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Intensifnya Pertemuan Indonesia-AS: Permintaan 'True Friend', Investasi, dan Laut China Selatan

Intensifnya Pertemuan Indonesia-AS: Permintaan "True Friend", Investasi, dan Laut China Selatan

Nasional
Peringatan Maulid Nabi, Jokowi Ingatkan Kepedulian Sosial di Masa Pandemi

Peringatan Maulid Nabi, Jokowi Ingatkan Kepedulian Sosial di Masa Pandemi

Nasional
Polri Tangkap Oknum Petugas Lapas Pekanbaru, Diduga Kurir Narkoba di Jaringan Dikendalikan Napi

Polri Tangkap Oknum Petugas Lapas Pekanbaru, Diduga Kurir Narkoba di Jaringan Dikendalikan Napi

Nasional
Pemuda dan Masa Depan Indonesia

Pemuda dan Masa Depan Indonesia

Nasional
54 Wilayah Ini Zona Oranye Covid-19 Selama 10 Minggu, Satgas Nilai akibat Merasa Nyaman

54 Wilayah Ini Zona Oranye Covid-19 Selama 10 Minggu, Satgas Nilai akibat Merasa Nyaman

Nasional
8 Bulan Buron, Begini Kronologi Penangkapan Tersangka Penyuap Nurhadi

8 Bulan Buron, Begini Kronologi Penangkapan Tersangka Penyuap Nurhadi

Nasional
Tangkap Tersangka Penyuap Nurhadi, KPK Amankan Kendaraan dan Alat Komunikasi

Tangkap Tersangka Penyuap Nurhadi, KPK Amankan Kendaraan dan Alat Komunikasi

Nasional
Ada 4 Kabupaten/Kota Belum Catat Pasien Covid-19 yang Sembuh, Ini Alasannya

Ada 4 Kabupaten/Kota Belum Catat Pasien Covid-19 yang Sembuh, Ini Alasannya

Nasional
Pilkada Mojokerto, Saat Adik Menaker Ida Fauziyah Dampingi Petahana...

Pilkada Mojokerto, Saat Adik Menaker Ida Fauziyah Dampingi Petahana...

Nasional
KPK Tahan Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi untuk 20 Hari ke Depan

KPK Tahan Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi untuk 20 Hari ke Depan

Nasional
Doni Monardo Apresiasi 23 Presenter TV yang Terlibat Pembuatan Lagu Pencegahan Covid-19

Doni Monardo Apresiasi 23 Presenter TV yang Terlibat Pembuatan Lagu Pencegahan Covid-19

Nasional
Satgas: Persentase Kematian akibat Covid-19 di Indonesia 3,4 Persen, Dunia 2,63 Persen

Satgas: Persentase Kematian akibat Covid-19 di Indonesia 3,4 Persen, Dunia 2,63 Persen

Nasional
Menlu AS Nilai Indonesia Telah Memberi Model Hidup dengan Toleransi

Menlu AS Nilai Indonesia Telah Memberi Model Hidup dengan Toleransi

Nasional
Wapres Ingatkan Umat Islam untuk Teladani Sifat dan Karakter Nabi Muhammad

Wapres Ingatkan Umat Islam untuk Teladani Sifat dan Karakter Nabi Muhammad

Nasional
KPK Tangkap Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi di MA

KPK Tangkap Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi di MA

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X