Hakim Tipikor Dinilai Kurang Perhatian MA

Kompas.com - 26/05/2016, 12:08 WIB
Liza Farihah (Peneliti LeIP), Miko Ginting (Peneliti PSHK) dan Erwin natosmal oemar (Peneliti ILR) mengadakan media briefing yang membahas proses seleksi calon hakim agung oleh Komisi Yudisial, di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jl. Diponegoro 74, Jakarta Pusat, Minggu (27/3/2016).



Kristian ErdiantoLiza Farihah (Peneliti LeIP), Miko Ginting (Peneliti PSHK) dan Erwin natosmal oemar (Peneliti ILR) mengadakan media briefing yang membahas proses seleksi calon hakim agung oleh Komisi Yudisial, di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jl. Diponegoro 74, Jakarta Pusat, Minggu (27/3/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti hukum dari Indonesian Legal Roundtable Erwin Natosmal Oemar menilai, posisi hakim tindak pidana korupsi selama ini kurang diperhatikan oleh Mahkamah Agung.

Oleh karena itu, ia mengaku tak terkejut dengan kasus dua hakim tipikor yang tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan menerima suap.

"Hakim tipikor memang posisinya saat ini dianaktirikan, tidak diurus oleh MA. Dianggap sebagai anak haram hakim," ujar Erwin, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (25/5/2016).

Ia menyebutkan, hakim adhoc tipikor mengalami perlakuan diskriminasi dari sisi fasilitas, gaji, dan remunerasi.

Fasilitas, gaji dan remunerasi yang diterima oleh hakim adhoc tipikor tidak sama dengan yang diterima oleh hakim pada umumya.

Menurut Erwin, sejumlah hakim adhoc tipikor pernah melakukan protes. Jika tak menerima fasilitas yang sama, mereka tak menjanjikan kinerja yang baik.

"Mereka dipinggirkan oleh MA dari sisi fasilitas, gaji, dan remunerasi. Itulah kondisi hakim tipikor saat ini. Mereka pernah protes dan mengatakan demikian," kata Erwin.

Selain itu, Erwin juga menilai, hakim tipikor dianggap sebagai hakim biasa yang kemudian diangkat sebagai hakim tipikor. Hal ini menyebabkan MA memberikan perlakuan yang berbeda.

"Saya menilai masih ada anggapan seperti itu dari Mahkamah Agung," kata Erwin.

Ia juga menyoroti sistem yang berlaku di Mahkamah Agung dalam memberikan penghargaan kepada para hakim.

"Sebaik apapun dia, jika sistemnya tidak mendukung maka akan tergoda juga. Padahal masyarakat berharap dengan adanya hakim ad hoc tipikor memberikan vitamin baru dalam proses pemberantasan korupsi tapi nyatanya saat ini yang diharapkan berbanding terbalik," kata Erwin.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X