Pernah Terlibat Skandal Video Porno, Yahya Zaini Dipercaya Novanto Masuk Kepengurusan Golkar

Kompas.com - 26/05/2016, 11:34 WIB
Politisi Partai Golkar Roem Kono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2016) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAPolitisi Partai Golkar Roem Kono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2016)
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR periode 2004-2009 Yahya Zaini yang sempat tersangkut skandal video porno dengan artis Maria Eva, masuk jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.

Dia dipercaya oleh Ketua Umum Golkar Setya Novanto dan tim formatur untuk menduduki jabatan Ketua Bidang Hubungan Legislatif dan Lembaga Politik.

"Beliau konseptor yang baik, punya waktu untuk mengurus internal partai. Wajar saja kalau dia masuk," kata anggota formatur, Roem Kono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/5/2014).

Roem mengatakan, Yahya Zaini juga berkontribusi atas kemenangan Setya Novanto pada Musyawarah Nasional Luar Biasa di Bali pekan lalu.

Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama yang bersangkutan dipercaya untuk masuk kepengurusan.

"Beliau sudah bekerja dengan baik, cukup tekun," tambah Roem.

Anggota Komisi V DPR ini yakin penunjukan Yahya Zaini tidak akan membuat citra Golkar buruk.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya kira semua orang punya kesalahan. Tapi semua manusia di dunia ini punya kesalahan. Kita jangan lihat kesalahannya," kata dia.

Skandal videoporno Yahya dengan artis Maria Eva terjadi pada November 2006. Akibat skandal tersebut, Yahya Zaini dipecat dari keanggotaannya di DPR oleh Badan Kehormatan DPR.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir, Rapat Komisi I Diwarnai Interupsi

Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir, Rapat Komisi I Diwarnai Interupsi

Nasional
Kemendikbud Ristek Minta Pansel Tunda Pengumuman Seleksi Guru PPPK

Kemendikbud Ristek Minta Pansel Tunda Pengumuman Seleksi Guru PPPK

Nasional
Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang

KPK Eksekusi Mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang

Nasional
Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Nasional
Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Nasional
Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 di Asia Tenggara

Pemerintah Diminta Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 di Asia Tenggara

Nasional
Luhut vs Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan 'Bermain' Tambang di Papua

Luhut vs Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan "Bermain" Tambang di Papua

Nasional
KPK Periksa Sekda Sebagai Saksi Dugaan Suap Pengadaan Barang di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Periksa Sekda Sebagai Saksi Dugaan Suap Pengadaan Barang di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Wapres Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

Wapres Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

Nasional
Bertemu Dubes Arab Saudi, Kemenag Lobi agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah

Bertemu Dubes Arab Saudi, Kemenag Lobi agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah

Nasional
ICW Sebut Sejumlah Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

ICW Sebut Sejumlah Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

Nasional
Indonesia Serukan Dunia Bantu Vaksinasi Covid-19 bagi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Indonesia Serukan Dunia Bantu Vaksinasi Covid-19 bagi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Nasional
Komisi X Minta Munculnya Klaster Covid-19 di Sekolah jadi Bahan Evaluasi, Bukan untuk Tunda PTM

Komisi X Minta Munculnya Klaster Covid-19 di Sekolah jadi Bahan Evaluasi, Bukan untuk Tunda PTM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.