Perppu Kebiri Terbit, Jokowi Dinilai Tak Mengerti Masalah Kekerasan Seksual

Kompas.com - 26/05/2016, 10:49 WIB
HANDINING Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dianggap memandang kekerasan seksual hanya semata-mata soal libido. Kekerasan seksual tidak dilihat sebagai konsep penyerangan atas tubuh manusia melalui tindakan seksual.

Hal itu disampaikan Ketua Subkomisi Pemantauan Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin, menyikapi terbitnya peraturan pemerintah penggantian undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perppu itu ditandatangani Presiden Joko Widodo menyikapi maraknya kekerasan seksual terhadap anak.

Mariana mengatakan, kekerasan seksual seharusnya dilihat sebagai diskriminasi gender atau kekerasan berbasis gender, tidak hanya reaksi atas serangan seksual pada anak-anak. Padahal, kekerasan berbasis gender rentan terjadi pada anak-anak perempuan.

Selain itu, tidak adanya perhatian pada perempuan dewasa menunjukkan bahwa persepsi atas kejahatan kemanusiaan ini hanya berlaku pada anak-anak.

"Intinya perppu itu tidak relevan sama sekali. Kekerasan seksual itu bukan semata-mata soal libido karena serangan seksual itu lebih kepada agresi yang sama dengan pembunuhan atau kriminal berat lainnya. Kalau hukumannya kebiri itu artinya tidak mengerti masalah," ujar Mariana saat dihubungi Kompas.com, Kamis (26/5/2016).

Mariana mengatakan, Pemerintah seharusnya mengenali dulu apa itu definisi kekerasan seksual seperti dalam draf Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. RUU tersebut, kata Mariana, juga mengatur soal kasus kekerasan seksual dimana korban atau pelakunya adalah anak.

Artinya, RUU PKS dinilai lebih komprehensif untuk menanggulangi persoalan kekerasan seksual, tidak hanya sekedar menjatuhkan hukuman kepada pelaku tanpa memperhatikan hak korban. (baca: Ini Isi Lengkap Perppu Kebiri)

"RUU itu kan bisa diadopsi. Kelihatannya soal kekerasan seksual ini Pemerintah hanya melihat soal membatasi libido. Padahal, ada isu kekerasan berbasis gender," kata Mariana.

Hasil pemantauan Komnas Perempuan sejak tahun 1998 menunjukkan tindak perkosaan telah mengalami perkembangan bentuk, tidak lagi hanya dilakukan melalui penetrasi alat kelamin pelaku kepada korban, tetapi juga dengan cara-cara lainnya. (baca: Ini Efek Hukuman Kebiri Kimiawi pada Tubuh)

Dalam konteks konflik bersenjata, perkosaan bahkan tidak selalu dilakukan karena dorongan hasrat seksual, tetapi sebagai strategi penundukkan lawan.

Sebagaimana kasus kekerasan terhadap perempuan lainnya, perkosaan terjadi akibat adanya relasi kuasa yang timpang, dimana pelaku memiliki kekuasaan, sementara korban berada dalam posisi yang lemah.

(baca: Hukuman Kebiri Dianggap Tak Selesaikan Masalah Kejahatan Seksual)

Perkosaan merupakan cara penundukan dan penguasaan, bukan semata soal nafsu seksual. Menghentikan perkosaan dengan menyasar hasrat seksual atau alat kelamin semata (pengebirian), bukanlah penyikapan yang tepat.

Hukuman kebiri, kata Mariana, hanya akan menyederhanakan tindak perkosaan dan juga menegasikan kompleksitasnya pengalaman korban.

Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara.

Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

(baca: Hukuman Kebiri Menyasar Kejahatan Seksual Berulang, Beramai-ramai, dan Paedofil)

Hukuman tambahan ini menyasar pelaku kejahatan seksual berulang, beramai-ramai dan paedofil atau terhadap anak dibawah umur. Perppu akan segera dikirimkan ke DPR.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSandro Gatra

Terkini Lainnya

Beredar Pesan Berantai soal Difteri Serang 600 Warga di Solo, Ini Penjelasan Dinkes

Beredar Pesan Berantai soal Difteri Serang 600 Warga di Solo, Ini Penjelasan Dinkes

Regional
Berbagai Alasan Sirkus Hewan Masih Ditemukan, Salah Satunya Regulasi Lemah

Berbagai Alasan Sirkus Hewan Masih Ditemukan, Salah Satunya Regulasi Lemah

Nasional
KPU Dorong Pemilih yang Pindah TPS Ajukan Uji Materi ke MK

KPU Dorong Pemilih yang Pindah TPS Ajukan Uji Materi ke MK

Nasional
LSI Sebut Elektabilitas di Bawah 1 Persen, PSI Masih Optimistis Lolos ke Parlemen

LSI Sebut Elektabilitas di Bawah 1 Persen, PSI Masih Optimistis Lolos ke Parlemen

Nasional
 2 Guru SD yang Tertangkap Nyabu di Rumah Dinas Tak Pernah Bermasalah di Sekolah

2 Guru SD yang Tertangkap Nyabu di Rumah Dinas Tak Pernah Bermasalah di Sekolah

Regional
Pura-pura Ambeien Saat Akan Diperiksa, Kurir Buang Sabu ke Tong Sampah Toilet Bandara

Pura-pura Ambeien Saat Akan Diperiksa, Kurir Buang Sabu ke Tong Sampah Toilet Bandara

Regional
Selasa Pekan Depan, KPU Tentukan Moderator Debat Ketiga Pilpres

Selasa Pekan Depan, KPU Tentukan Moderator Debat Ketiga Pilpres

Nasional
Ketika Ganjar Ajak Pengemis Makan Siang dan Selawat Bersama

Ketika Ganjar Ajak Pengemis Makan Siang dan Selawat Bersama

Nasional
Ratusan Anak di Bawah Umur Terlibat Kecelakaan Setiap Tahun

Ratusan Anak di Bawah Umur Terlibat Kecelakaan Setiap Tahun

Regional
Pencuri Gagal Bawa Kabur Mobil Ferrari karena Tak Tahu Cara Mengemudikannya

Pencuri Gagal Bawa Kabur Mobil Ferrari karena Tak Tahu Cara Mengemudikannya

Internasional
BPN Prabowo Sebut Elektabilitas Jokowi di Jateng Turun, Ini Kata Wakil Ketua TKN

BPN Prabowo Sebut Elektabilitas Jokowi di Jateng Turun, Ini Kata Wakil Ketua TKN

Nasional
Moeldoko Klaim Pemerintah Sudah Tekan Kebakaran Hutan dan Lahan

Moeldoko Klaim Pemerintah Sudah Tekan Kebakaran Hutan dan Lahan

Nasional
'Kami Pun Muak dengan Komentar yang Dibuat oleh Shamima'

"Kami Pun Muak dengan Komentar yang Dibuat oleh Shamima"

Internasional
Gunung Agung Erupsi, Tinggi Kolom Abu Mencapai 700 Meter

Gunung Agung Erupsi, Tinggi Kolom Abu Mencapai 700 Meter

Regional
Polisi Tangkap Kurir yang Hendak Selundupkan Sabu di Selangkangan Via Bandara di Palembang

Polisi Tangkap Kurir yang Hendak Selundupkan Sabu di Selangkangan Via Bandara di Palembang

Regional

Close Ads X