Kompas.com - 25/05/2016, 21:50 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Ramlan Surbakti, mengatakan, Presiden Joko Widodo tak perlu takut untuk berbeda pilihan dengan partainya, PDI Perjuangan, dalam memilih calon kepala Polri.

PDI-P menyatakan mendukung Komjen Budi Gunawan sebagai pengganti Jenderal (Pol) Badrodin Haiti.

Menurut Ramlan, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial sepenuhnya. Artinya, Presiden berhak menentukan secara penuh posisi para pembantunya, termasuk menteri dan kepala Polri.

"Partai tidak bisa memaksakan pilihannya kepada Presiden sekalipun itu partai pendukung. Ini kan aneh, kita ini sistemnya presidensial, tetapi perilaku partainya seperti sistem parlementer," kata Ramlan saat dihubungi Kompas.com,Rabu (25/5/2016).

Ramlan menambahkan, dalam sistem presidensial, perilaku partai seharusnya gaduh saat membicarakan kebijakan. 

Yang terjadi, kata dia, partai justru gaduh saat penentuan menteri atau posisi penting lainnya.

"Kalau di sistem parlementer wajar partai gaduh memperebutkan posisi karena kabinet memang harus mendapatkan legitimasi partai yang ada di parlemen. Tetapi, kalau presidensial, ya aneh. Seperti di Amerika (Serikat) yang menggunakan sistem presidensial, misalnya, partai gaduh ya saat membicarakan kebijakan," kata Ramlan.

Presiden Joko Widodo akan kembali menentukan siapa yang akan menduduki jabatan kepala Polri untuk mengganti Badrodin Haiti yang memasuki masa pensiun pada Juli mendatang.

Hingga kini, belum muncul sejumlah nama yang akan diajukan ke Presiden sebagai kandidat kepala Polri. Namun, PDI Perjuangan menyatakan mendukung Budi Gunawan yang pada awal Januari lalu batal diangkat sebagai kepala Polri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Peralihan Pandemi ke Endemi, PB IDI: Tak Perlu Terburu-buru Seperti Amerika

Soal Peralihan Pandemi ke Endemi, PB IDI: Tak Perlu Terburu-buru Seperti Amerika

Nasional
Ironi 'Wakil Tuhan di Dunia', Ketika Hakim MK hingga Hakim Agung Terjerat Korupsi

Ironi "Wakil Tuhan di Dunia", Ketika Hakim MK hingga Hakim Agung Terjerat Korupsi

Nasional
Kutip Pernyataan Jokowi, Pengacara Lukas Enembe Koreksi Mahfud MD soal Dana Otsus Rp 500 Triliun

Kutip Pernyataan Jokowi, Pengacara Lukas Enembe Koreksi Mahfud MD soal Dana Otsus Rp 500 Triliun

Nasional
Asisten Jenderal Andika, Laksda Heru Kusmanto Jadi Pangkoarmada RI

Asisten Jenderal Andika, Laksda Heru Kusmanto Jadi Pangkoarmada RI

Nasional
Penyaluran BLT BBM Capai 95,9 Persen, Jokowi: Akhir Tahun Penyaluran Selesai

Penyaluran BLT BBM Capai 95,9 Persen, Jokowi: Akhir Tahun Penyaluran Selesai

Nasional
Jokowi Dapat Gelar Adat dari Kesultanan Buton yang Maknanya Laki-Laki Jujur dan Adil

Jokowi Dapat Gelar Adat dari Kesultanan Buton yang Maknanya Laki-Laki Jujur dan Adil

Nasional
Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi 3 Tahun Buntut Tak Profesional di Kasus Brigadir J

Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi 3 Tahun Buntut Tak Profesional di Kasus Brigadir J

Nasional
Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemenhan Rp 134 Triliun, Prabowo Sebut Kurang

Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemenhan Rp 134 Triliun, Prabowo Sebut Kurang

Nasional
KPK Ragukan Penjelasan Tim Medis Lukas Enembe karena Tak Bisa Jawab Hal Teknis

KPK Ragukan Penjelasan Tim Medis Lukas Enembe karena Tak Bisa Jawab Hal Teknis

Nasional
PDI-P Diprediksi Tak Akan Sendiri pada Pilpres 2024, Gabung ke Koalisi atau Bentuk Baru

PDI-P Diprediksi Tak Akan Sendiri pada Pilpres 2024, Gabung ke Koalisi atau Bentuk Baru

Nasional
Menlu Retno: ASEAN Harus Bergerak Maju, Tidak Tersandera Situasi di Myanmar

Menlu Retno: ASEAN Harus Bergerak Maju, Tidak Tersandera Situasi di Myanmar

Nasional
Mahfud: Presiden Jokowi Kecewa, Pemberantasan Korupsi Kerap Kali Gembos di MA

Mahfud: Presiden Jokowi Kecewa, Pemberantasan Korupsi Kerap Kali Gembos di MA

Nasional
Komnas HAM: Tim Ad Hoc Kasus Pembunuhan Munir Sedang Bekerja

Komnas HAM: Tim Ad Hoc Kasus Pembunuhan Munir Sedang Bekerja

Nasional
IPW Minta Kapolri Buat Tim Khusus Usut soal “Konsorsium 303” Terkait Judi Online

IPW Minta Kapolri Buat Tim Khusus Usut soal “Konsorsium 303” Terkait Judi Online

Nasional
Soal Permainan Capit Boneka, Muhammadiyah: Itu Kategori Judi, Hukumnya Haram

Soal Permainan Capit Boneka, Muhammadiyah: Itu Kategori Judi, Hukumnya Haram

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.