Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yakin Komunisme Sudah Mati, Ketua MPR Minta Aparat Hukum Tak Berlebihan

Kompas.com - 25/05/2016, 07:07 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan meyakini bahwa gerakan partai komunis di Indonesia sudah mati. Hal tersebut lantaran ideologi Pancasila semakin kuat.

"Saya tidak percaya komunis bangkit," ujar Zulkifli saat berbincang dengan wartawan di Kuala Lumpur, Selasa (24/5/2016).

"Dulu saja zaman kejayaannya tidak mampu meruntuhkan pemerintahan apalagi sekarang saat ideologinya sudah berguguran," kata dia.

Bahkan, menurut Zulkifli, di Eropa Timur pun yang pernah didominasi ideologi komunisme kini sudah berubah.

Zulkifli mengatakan, lambang partai komunis di sana banyak ditemui pada sejumlah aksesoris di emperan pasar loak. Namun, tak ada yang merasa cemas bahwa komunisme akan bangkit.

Zulkifli menduga ada yang sengaja menggiring isu kebangkitan komunisme saat ini seiring pembahasan soal rekonsiliasi untuk peristiwa tahun 1965.

"Ini isunya kan ada karena rekonsiliasi, simposium, agar pemerintah tidak punya utang sejarah masa lalu, karena itu ramai kembali," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini.

Menurut Zulkifli, apa yang terjadi di Indonesia saat ini adalah ketakutan yang tak berdasar.

Aparat penegak hukum diminta tidak terlalu berlebihan dengan melakukan penyitaan hingga pembubaran kegiatan yang dianggap berbau komunisme.

"Kalau soal kiri dan kanan jangan terlalu berlebihanlah, reaktif, atau khawatir yang berlebihan," kata Zulkifli.

Mengenai kaos bergambar palu dan arit, Zulkifli menganggap kemungkinan itu hanya tren remaja. Anak-anak muda kemungkinan tidak mengetahui sejarah kelam PKI dan mengenakannya untuk bergaya.

Oleh karena itu semestinya yang dilakukan adalah imbauan, bukan dengan penyitaan dan membawa orang yang memakainya di kantor polisi.

Zulkifli memaklumi jika sebagian masyarakat Indonesia masih trauma dengan partai komunis. Namun, masyarakat diminta bersikap bijak.

"Buat apa angkat-angkat isu atau hal yang sejarah kelam, diramaikan, kan kurang bijak. Satu pihak jangan reaktif, satu pihak buat apa permasalahkan. Kita sudah demokratis," kata dia.

Menurut Zulkifli, ancaman nyata yang semestinya ditakuti Indonesia adalah ketimpangan kesenjangan sosial antar individu. Tak hanya itu, bahkan antarpulau di Indonesia saja masih tidak merata pembangunannya.

"Harus ditindaklanjuti lebih akan keberpihakan bagi rakyat yang tidak memiliki apa-apa itu," kata dia.

Kompas TV Hati-Hati Pakai Atribut Palu Arit!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com