Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Bantah Ada "Orderan" Majelis Syuro untuk Pecat Fahri Hamzah

Kompas.com - 24/05/2016, 18:34 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PKS Fahri Hamzah menuding ada pimpinan Majelis Syuro PKS yang menjadi auktor intelektualis di balik pemecatannya.

Namun, tudingan adanya pesanan pemecatan itu dibantah DPP PKS.

"Di organisasi itu enggak ada istilah order-orderan. Sejak awal, PKS running by rule, not by people," kata Koordinator Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi dalam pesan singkatnya, Selasa (24/5/2016).

Dedi menjelaskan, setiap orang yang menjadi kader PKS telah memahami bahwa ada aturan yang telah dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Aturan itu harus dipatuhi dan dijalankan.

"Ketika tidak mau dan malah menentang, pasti yang bersangkutan juga tahu konsekuensinya," kata dia.

Dedi menambahkan, proses peradilan internal yang diterima Fahri telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam AD/ART.

Kendati demikian, meski telah dipecat, PKS tetap memberikan ruang islah bagi Fahri. Islah dapat dilakukan sepanjang wakil ketua DPR itu memenuhi tiga hal yang diminta DPP.

"Mengakui kesalahan, meminta maaf kepada kader dan pimpinan dan mencabut gugatan hukum," kata dia.

Lebih jauh, ia menegaskan, DPP PKS akan mengambil langkah hukum atas tudingan yang dilontarkan Fahri.

"Hanya saja perlu diingat, bila ada langkah hukum yang diambil, tetap dalam kerangka FH yang sudah dikeluarkan dari seluruh jenjang keanggotaan PKS," ucap Dedi.

Sebelumnya, Fahri menyebut ada "orderan" yang diberikan Majelis Syuro, yang sulit untuk ditolak siapa pun di PKS.

Orderan harus dipatuhi meski mereka tahu bahwa orderan yang diberikan salah. (Baca: Fahri Hamzah Sebut Pemecatannya "Order" dari Majelis Syuro PKS)

Kompas TV Fahri Menang Lawan PKS
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com