Kompas.com - 24/05/2016, 14:33 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri akan menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Padjajaran pada Rabu (25/5/2016). Terkait rencana itu, Unpad meniadakan seluruh kegiatan akademik yang berlangsung di kampus Dipatiukur, Bandung.

"Ia betul kegiatan akademik diliburkan untuk fakultas Ekonomi dan Hukum yang di Dipatiukur," kata Direktur Tata Kelola Komunikasi Unpad, Soni Akhmad Nulhaqim saat dihubungi Kompas.com, Selasa (24/5/2016).

Soni mengatakan, acara penghargaan Doktor Honoris Causa kepada Megawati pada dasarnya tidak akan mengganggu kegiatan akademik. Namun, kuliah tetap diliburkan demi menghormati Ketua Umum DPP PDI-P itu.

"Tuan rumah kan harus menciptakan keamanan dan kenyamanan. Ini bukan sekali ini, kalau ada kehadiran Presiden dan Wapres juga kegiatan akademik kita liburkan," ucap Soni.

Megawati akan mendapatkan gelar doktor kehormatan di bidang politik dan pemerintah dari Unpad. (baca: Megawati Akan Menerima Gelar Doktor "Honoris Causa" dari Unpad)

Rektor Unpad Tri Hanggono Achmad sebelumnya mengatakan, gelar ini diberikan kepada Megawati sebagai bentuk pengakuan atas pencapaian Megawati yang dinilai mampu membawa stabilitas poliik pada masa transisi demokrasi.

"Pemberian gelar kehormatan ini sebagai pengakuan bagaimana dalam masa transisi demokrasi yang penuh tantangan, Ibu Megawati Soekarnoputri mampu membawa stabilitas politik, dan mengatasi tantangan perekonomian nasional akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan," kata Tri, seperti dikutip dari keterangan tertulis DPP PDI-P, Jumat (20/5/2016).

Hal itu dikatakan Tri Hanggono saat penyerahan toga kepada Megawati, di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat sore.

(baca: Gelar Doktor "Honoris Causa" untuk Megawati di Mata Mantan Menteri)

Gelar doktor kehormatan tersebut, lanjut Tri Hanggono, bertitik pijak dari keseluruhan kajian akademik yang dilakukan Unpad, baik pada saat Megawati berjuang menegakkan demokrasi menghadapi rezim yang otoriter, pada saat Megawati sebagai Presiden, maupun setelah tidak menjadi Presiden dan tetap memimpin PDI-P.

"Keseluruhan gagasan kenegarawanan, pemikiran politik, dan gagasan besar dalam konsolidasi demokrasi yang menjadi inti pemikiran Megawati Soekarnoputri akan disampaikan dalam pertanggungjawaban akademik", kata dia.

Ini adalah kali keempat Megawati mendapat gelar honoris causa. Sebelumnya, ia mendapatkan gelar doktor kehormatan dari luar negeri, yakni Wasseda University, Jepang; Moscow State Institute, Rusia; dan MIT Ocean University, Korea Selatan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kabar Lili Pintauli Suap Dewas agar Tak Disidang Etik, Ini Kata KPK

Soal Kabar Lili Pintauli Suap Dewas agar Tak Disidang Etik, Ini Kata KPK

Nasional
Wapres dan Menkes Beda Sikap soal Masker, Pemerintah Diminta Satu Suara

Wapres dan Menkes Beda Sikap soal Masker, Pemerintah Diminta Satu Suara

Nasional
Memasuki Masa Liburan Sekolah, Kemenkes Minta Guru Pantau Status Vaksinasi Murid

Memasuki Masa Liburan Sekolah, Kemenkes Minta Guru Pantau Status Vaksinasi Murid

Nasional
Presiden ACT Sampaikan Permohonan Maaf ke Donatur dan Masyarakat Indonesia

Presiden ACT Sampaikan Permohonan Maaf ke Donatur dan Masyarakat Indonesia

Nasional
PPATK Sudah Sampaikan Dugaan Penyelewengan Dana ACT ke BNPT dan Densus 88

PPATK Sudah Sampaikan Dugaan Penyelewengan Dana ACT ke BNPT dan Densus 88

Nasional
Cegah Turunnya Wisawatan ke TN Komodo, Sandiaga: Kita Bangun Destinasi Penyangga di Labuan Bajo dan Wae Rebo

Cegah Turunnya Wisawatan ke TN Komodo, Sandiaga: Kita Bangun Destinasi Penyangga di Labuan Bajo dan Wae Rebo

Nasional
Bertolak ke Semarang, Jokowi Akan Hadiri Upacara Hari Bhayangkara Besok

Bertolak ke Semarang, Jokowi Akan Hadiri Upacara Hari Bhayangkara Besok

Nasional
Keliling Indonesia untuk Konsolidasi Partai, PDI-P: Mbak Puan Ketua Bidang Politik

Keliling Indonesia untuk Konsolidasi Partai, PDI-P: Mbak Puan Ketua Bidang Politik

Nasional
PPATK Sudah Proses Indikasi Penyelewengan Dana ACT Sejak Lama

PPATK Sudah Proses Indikasi Penyelewengan Dana ACT Sejak Lama

Nasional
UPDATE 4 Juli: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 96,7 Persen, Dosis Kedua 81,2 Persen

UPDATE 4 Juli: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 96,7 Persen, Dosis Kedua 81,2 Persen

Nasional
Wapres dan Menkes Beda Pendapat soal Masker, Pemerintah Diminta Konsisten

Wapres dan Menkes Beda Pendapat soal Masker, Pemerintah Diminta Konsisten

Nasional
Gelombang Subvarian BA.4 dan BA.5 Diprediksi Lebih Lama dari Delta, Warga Diminta Waspada sampai Oktober

Gelombang Subvarian BA.4 dan BA.5 Diprediksi Lebih Lama dari Delta, Warga Diminta Waspada sampai Oktober

Nasional
PPATK Temukan Indikasi Penyelewengan Dana ACT untuk Kepentingan Pribadi dan Aktivitas Terlarang

PPATK Temukan Indikasi Penyelewengan Dana ACT untuk Kepentingan Pribadi dan Aktivitas Terlarang

Nasional
Pemerintah Diminta Tangani PMK Sebelum Idul Adha agar Tak Ganggu Ekonomi

Pemerintah Diminta Tangani PMK Sebelum Idul Adha agar Tak Ganggu Ekonomi

Nasional
PKS Sebut Belum Ada Ajakan Gabung Koalisi Gerindra-PKB

PKS Sebut Belum Ada Ajakan Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.