Megawati Dapat Gelar Doktor "Honoris Causa", Kuliah di Unpad Diliburkan

Kompas.com - 24/05/2016, 14:33 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri akan menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Padjajaran pada Rabu (25/5/2016). Terkait rencana itu, Unpad meniadakan seluruh kegiatan akademik yang berlangsung di kampus Dipatiukur, Bandung.

"Ia betul kegiatan akademik diliburkan untuk fakultas Ekonomi dan Hukum yang di Dipatiukur," kata Direktur Tata Kelola Komunikasi Unpad, Soni Akhmad Nulhaqim saat dihubungi Kompas.com, Selasa (24/5/2016).

Soni mengatakan, acara penghargaan Doktor Honoris Causa kepada Megawati pada dasarnya tidak akan mengganggu kegiatan akademik. Namun, kuliah tetap diliburkan demi menghormati Ketua Umum DPP PDI-P itu.

"Tuan rumah kan harus menciptakan keamanan dan kenyamanan. Ini bukan sekali ini, kalau ada kehadiran Presiden dan Wapres juga kegiatan akademik kita liburkan," ucap Soni.

Megawati akan mendapatkan gelar doktor kehormatan di bidang politik dan pemerintah dari Unpad. (baca: Megawati Akan Menerima Gelar Doktor "Honoris Causa" dari Unpad)

Rektor Unpad Tri Hanggono Achmad sebelumnya mengatakan, gelar ini diberikan kepada Megawati sebagai bentuk pengakuan atas pencapaian Megawati yang dinilai mampu membawa stabilitas poliik pada masa transisi demokrasi.

"Pemberian gelar kehormatan ini sebagai pengakuan bagaimana dalam masa transisi demokrasi yang penuh tantangan, Ibu Megawati Soekarnoputri mampu membawa stabilitas politik, dan mengatasi tantangan perekonomian nasional akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan," kata Tri, seperti dikutip dari keterangan tertulis DPP PDI-P, Jumat (20/5/2016).

Hal itu dikatakan Tri Hanggono saat penyerahan toga kepada Megawati, di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat sore.

(baca: Gelar Doktor "Honoris Causa" untuk Megawati di Mata Mantan Menteri)

Gelar doktor kehormatan tersebut, lanjut Tri Hanggono, bertitik pijak dari keseluruhan kajian akademik yang dilakukan Unpad, baik pada saat Megawati berjuang menegakkan demokrasi menghadapi rezim yang otoriter, pada saat Megawati sebagai Presiden, maupun setelah tidak menjadi Presiden dan tetap memimpin PDI-P.

"Keseluruhan gagasan kenegarawanan, pemikiran politik, dan gagasan besar dalam konsolidasi demokrasi yang menjadi inti pemikiran Megawati Soekarnoputri akan disampaikan dalam pertanggungjawaban akademik", kata dia.

Ini adalah kali keempat Megawati mendapat gelar honoris causa. Sebelumnya, ia mendapatkan gelar doktor kehormatan dari luar negeri, yakni Wasseda University, Jepang; Moscow State Institute, Rusia; dan MIT Ocean University, Korea Selatan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Duga Ada 'Sosok Besar' yang Ubah Parkindo 1945 Jadi Partai Mahasiswa

Pengacara Duga Ada "Sosok Besar" yang Ubah Parkindo 1945 Jadi Partai Mahasiswa

Nasional
Saksi Ungkap Cara Kakak Bupati Terbit Atur Pemenang Tender Proyek Infrastruktur di Langkat

Saksi Ungkap Cara Kakak Bupati Terbit Atur Pemenang Tender Proyek Infrastruktur di Langkat

Nasional
Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

Nasional
Relawan Ganjar 'Pede' soal Kode Dukungan Jokowi Buat 2024

Relawan Ganjar "Pede" soal Kode Dukungan Jokowi Buat 2024

Nasional
UPDATE 23 Mei: 81.197 Spesimen DIperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 1,92 Persen

UPDATE 23 Mei: 81.197 Spesimen DIperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 1,92 Persen

Nasional
Saksi Sebut Pesaing Diberi Uang agar Perusahaan Pilihan Kakak Bupati Langkat Menang Tender

Saksi Sebut Pesaing Diberi Uang agar Perusahaan Pilihan Kakak Bupati Langkat Menang Tender

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,15 Persen, Ketiga 21,28 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,15 Persen, Ketiga 21,28 Persen

Nasional
Komnas HAM Apresiasi TNI Tetapkan 10 Prajurit Tersangka Kerangkeng Manusia Langkat

Komnas HAM Apresiasi TNI Tetapkan 10 Prajurit Tersangka Kerangkeng Manusia Langkat

Nasional
KPK Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi di PT Merpati Nusantara Airlines

KPK Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi di PT Merpati Nusantara Airlines

Nasional
Kode Jokowi di Hadapan Projo, Sinyal Dukungan untuk Capres Pilihan

Kode Jokowi di Hadapan Projo, Sinyal Dukungan untuk Capres Pilihan

Nasional
Profil Mohammad Hatta, Sang Proklamator yang Jadi Wakil Presiden Pertama Indonesia

Profil Mohammad Hatta, Sang Proklamator yang Jadi Wakil Presiden Pertama Indonesia

Nasional
Komnas HAM RI Buka Akses Aduan Masyarakat di NTT

Komnas HAM RI Buka Akses Aduan Masyarakat di NTT

Nasional
Daerah Tolak Lantik PJ Bupati, Presiden Diminta Turun Tangan, Jangan Anggap Sepele

Daerah Tolak Lantik PJ Bupati, Presiden Diminta Turun Tangan, Jangan Anggap Sepele

Nasional
Nama Satu Kata di E-KTP Sebelum Ada Permendagri 72/2022 Tetap Diakui

Nama Satu Kata di E-KTP Sebelum Ada Permendagri 72/2022 Tetap Diakui

Nasional
Pemerintah Belum Berencana Musnahkan Ternak yang Terjangkit Penyakit Kuku dan Mulut

Pemerintah Belum Berencana Musnahkan Ternak yang Terjangkit Penyakit Kuku dan Mulut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.