Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gelar Doktor "Honoris Causa" untuk Megawati di Mata Mantan Menteri

Kompas.com - 24/05/2016, 11:57 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Prof Dr. Dorodjatun Kuntjoro Jakti menilai, pemberian Gelar Doktor Kehormatan kepada Megawati merupakan pengakuan Universitas Padjajaran atas kepemimpinan dan kenegarawanan Presiden kelima RI itu.

Dorodjatun mengatakan, Megawati memimpin Indonesia ketika masa krisis multidimensional dimana nilai utang yang diwariskan Orde Baru (Orba) mencapai 90 persen PDB.

(baca: Megawati Akan Menerima Gelar Doktor "Honoris Causa" dari Unpad)

Selain itu, rupiah terus melemah, kerusuhan sosial merebak akibat SARA, perekonomian terguncang akibat Tragedi 9/11, Bom Bali, serta ekonomi mandek akibat lebih dari 300.000 kasus di BPPN.

"Itulah beban yang dihadapi beliau. Namun, dengan kepemimpinan yang kuat, disertai ketegasan Ibu Megawati dalam menyelesaikan setiap masalah, maka meskipun beliau memimpin hanya dalam waktu yang singkat mampu mengatasi berbagai kesulitan akibat krisis multidimensional tersebut," kata Dorodjatun dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/5/2016).

Dorodjatun mengatakan, Megawati mampu memimpin secara langsung negosiasi penyelamatan proyek-proyek infrastruktur, khususnya terkait ketersediaan air dan listrik.

"Tanpa air tidak ada peradaban manusia, dan tanpa listrik tidak ada peradaban modern," ujar Dorodjatun menirukan arahan Megawati.

Dorodjatun juga mengungkapkan bagaimana upaya Megawati membangun kepercayaan pasar dan dunia internasional.

Hampir setiap hari, kata dia, disampaikan keterangan pers dalam bahasa Ingris dan Perancis untuk menjelaskan agenda ekonomi pemerintah.

"Pada akhirnya makro ekonomi stabil, pangan surplus, kurs stabil, dan ekonomi bergerak tumbuh 5 persen dengan tax ratio tertinggi selama 13 tahun terakhir," ujarnya.

Bahkan, lanjut dia, saat itu seluruh kerja sama dengan IMF dan World Bank bisa diselesaikan tepat waktu.

Dia menambahkan, atas apa yang dilakukan Megawati dalam kepemimpinannya, Michael Comdensus sampai mengatakan ketidakyakinannya bahwa Pemerintahan Megawati berhasil melaksanakan tepat pada waktunya.

Sementara itu, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, terkait dengan pemberian Doktor Honoris Causa dari Unpad, sebagian besar menteri Kabinet Gotong Royong memang menuliskan pengalamannya untuk menyampaikan bagaimana kepemimpinan Megawati.

Mereka menilai, Megawati mampu membawa soliditas kabinet dan fokus pada tugas-tugas menjalankan Ketetapan MPR.

Dalam tulisan testimoni tersebut juga terlihat bagaimana kepemimpinan Megawati yang selalu melindungi menterinya dan Presiden selalu menegaskan ketegasannya untuk bertangung jawab betapapun berat keputusan yang diambilnya.

"Ibu Megawati tidak pernah melakukan reshuffle karena percaya pada menterinya. Pernah beliau menegaskan bahwa sebagai Presiden dan demikian juga saat menjadi wakil Presiden, tugas utamanya adalah mengurus pemerintahan," ujar Bambang Kesowo, Menteri Sekretaris Negara di era Kabinet Gotong Royong.

"Beliau memisahkan betul urusan negara dan urusan partai. Ibu Megawati percaya dengan birokrasi yang profesional di kalangan lembaga pemerintah dan perguruan tinggi Indonesia," lanjut Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com