F.X. Lilik Dwi Mardjianto
Ketua Program Studi Jurnalistik Universitas Multimedia Nusantara

pengagum jurnalisme | penikmat sastra | pecandu tawa riang keluarga

Palu, Arit, dan Hak Sipil-Politik Warga Negara

Kompas.com - 23/05/2016, 18:53 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAmir Sodikin

Palu dan arit sedang menjadi buah bibir. Akhir-akhir ini, membicarakan kedua kata benda tersebut secara bersamaan bisa berujung maut.

Alasannya jelas, aparat penegak hukum melakukan pengawasan ketat, sering kali juga melarang dan menangkap, pengguna gambar “palu-arit” yang identik dengan Partai Komunis Indonesia dan gerakan komunisme secara umum.

Seperti halnya yang sering digunakan untuk menyebut komunisme, “penertiban” terhadap atribut berbau “palu-arit” dan hal yang serba “kiri” adalah kegiatan laten. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “laten” berarti tersembunyi, terpendam, tak kelihatan namun memiliki potensi untuk muncul.

Semua orang tentu paham, gerakan pemberantasan semua yang beraroma “kiri” pasti dilakukan dengan berbagai cara, mulai cara yang blak-blakan hingga yang tertutup khas intelijen. Sepertinya tidak berlebihan juga untuk mengatakan aktivitas mengawasi gerakan “kiri” adalah kegiatan laten.

Betapa tidak? Aktivitas itu muncul di suatu waktu, kemudian seakan sirna, lalu muncul lagi di waktu yang lain. Yang jelas, larangan penggunaan logo “palu-arit” sudah ada sejak Republik ini belum diproklamirkan, sejak zaman kolonial.

Suatu waktu, Ruth T McVey pernah menulis kucing-kucingan antara aparat dan pengguna logo palu-arit dalam bukunya, "Kemunculan Komunisme di Indonesia". Di buku itu, seperti dikutip oleh Majalah Historia, McVey mengatakan gerakan komunisme dan segala atribut yang berkaitan dilarang oleh pemerintah Hindia-Belanda.

Kalaupun ada gerakan, pemerintah akan memastikan tidak ada pegawai negeri yang menjadi peserta di sana.

Alkisah, menjelang salah satu pertemuan partai komunis di penghujung 1920, logo palu-arit dan bulan sabit merebak. Salah seorang anggota partai mendesain logo itu di batik yang digunakan di dalam pertemuan tersebut.

Menurut McVey, desain ini laku keras. Yang menarik adalah sebagian besar pembelinya adalah kelompok komunis dari kalangan Islam. Maklum saja, pertemuan itu berlangsung di markas Sarekat Islam Semarang.

Saat itu, respons pemerintah terhadap penggunaan lambang palu-arit cukup keras. Saking kerasnya, pemerintah ingin memastikan logo itu tidak ada di semua jenis pakaian.

“Bahkan sarung dengan motif palu arit dilarang oleh hukum yang baru,” tulis McVey sebagaimana dikutip di Historia.

Dasar hukum

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Irjen Ferdy Sambo Akui Rencanakan Pembunuhan Brigadir J

Irjen Ferdy Sambo Akui Rencanakan Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Wakil Ketua KPK: KPK Tak Harus Tangani Korupsi Besar

Wakil Ketua KPK: KPK Tak Harus Tangani Korupsi Besar

Nasional
Menurut Komnas HAM, Penyidik Berhak Tak Gamblang Ungkap Motif Sambo Bunuh Brigadir J

Menurut Komnas HAM, Penyidik Berhak Tak Gamblang Ungkap Motif Sambo Bunuh Brigadir J

Nasional
Polisi: Motif Sambo Bunuh Brigadir J karena Martabatnya Terluka Baru Pengakuan di BAP

Polisi: Motif Sambo Bunuh Brigadir J karena Martabatnya Terluka Baru Pengakuan di BAP

Nasional
Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri, Upaya Temukan Tersangka Korupsi Rp 78 T

Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri, Upaya Temukan Tersangka Korupsi Rp 78 T

Nasional
Kapolri Resmi Bubarkan Satgassus Polri

Kapolri Resmi Bubarkan Satgassus Polri

Nasional
Mendes Sebut 5 Provinsi Sudah Tak Miliki Desa Tertinggal

Mendes Sebut 5 Provinsi Sudah Tak Miliki Desa Tertinggal

Nasional
Motif Sambo Bunuh Brigadir J: Marah dan Emosi Martabat Keluarganya Dilukai

Motif Sambo Bunuh Brigadir J: Marah dan Emosi Martabat Keluarganya Dilukai

Nasional
Komisi II DPR Dukung Kenaikan Honor Badan Ad Hoc Pemilu 2024, Ini Alasannya

Komisi II DPR Dukung Kenaikan Honor Badan Ad Hoc Pemilu 2024, Ini Alasannya

Nasional
Mendag dan Mentan Beda Pendapat Soal Harga Mi Instan, Anggota DPR Minta Data Pangan Diperbaiki

Mendag dan Mentan Beda Pendapat Soal Harga Mi Instan, Anggota DPR Minta Data Pangan Diperbaiki

Nasional
Targetkan 1 Juta Penanaman Kelapa Genjah, Jokowi Minta Segera Siapkan Industrialisasinya

Targetkan 1 Juta Penanaman Kelapa Genjah, Jokowi Minta Segera Siapkan Industrialisasinya

Nasional
Presiden Ukraina Disebut Bakal Hadiri KTT G20 jika Putin Datang, Ini Kata Kemenlu

Presiden Ukraina Disebut Bakal Hadiri KTT G20 jika Putin Datang, Ini Kata Kemenlu

Nasional
UPDATE 11 Agustus 2022: Bertambah 5.532, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.267.137

UPDATE 11 Agustus 2022: Bertambah 5.532, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.267.137

Nasional
Ungkap Keinginan Lepas Jabatan Ketum PDI-P, Megawati: Semua Bilang, 'Ndak!'

Ungkap Keinginan Lepas Jabatan Ketum PDI-P, Megawati: Semua Bilang, "Ndak!"

Nasional
Moeldoko: Masyarakat Harus Diberi Tahu, Negara Menanggung Subsidi yang Tak Sedikit

Moeldoko: Masyarakat Harus Diberi Tahu, Negara Menanggung Subsidi yang Tak Sedikit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.