Kompas.com - 23/05/2016, 13:40 WIB
Kapolri Jenderal Badtodin Haiti dan Wakapolri Komjen Budi Gunawan. Fabian Januarius KuwadoKapolri Jenderal Badtodin Haiti dan Wakapolri Komjen Budi Gunawan.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan menolak jika jabatan Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti yang akan habis pada Juli 2016, diperpanjangang oleh Presiden Joko Widodo. Pasalnya, tidak ada satu aturan pun yang mengatur perpanjangan masa jabatan tersebut.

"Saya baca tidak ada untuk memberikan peluang memperpanjang, yang ada memperpanjang sesuai dengan keahliannya," kata Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Junimart Girsang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/5/2016).

Junimart mengatakan, penunjukan Kapolri memang merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, hak prerogatif tersebut tetap harus diikuti oleh aturan hukum yang berlaku.

Presiden harus bisa menjelaskan dasar hukum apa yang digunakan untuk memperpanjang masa jabatan Badrodin.

(Baca: Fadli Zon Dukung Masa Jabatan Badrodin sebagai Kapolri Diperpanjang)

"PDI-P selalu bicara sesuai dengan UU karena apapun katanya, ini negara hukum, jadi segala sesuatu menurut hukum. Tunggu saja Wanjakti sampaikan ke Kompolnas dan ke Presiden," tambah Junimart.

Junimart meyakini masih banyak Jenderal polisi bintang tiga lainnya yang layak memimpin Korps Bhayangkara.

PDI-P, kata dia, masih mendukung Budi Gunawan sebagai Kapolri. PDI-P menganggap mantan ajudan Megawati Soekarnoputri tersebut paling potensial. (baca: Ini Alasan PDI-P Usulkan Budi Gunawan Jadi Kapolri)

"Dari awal PDI-P mendukung Budi Gunawan, karena menurut PDI-P Budi Gunawan adalah orang yang pas jabat Kapolri. Apalagi umurnya juga masih memungkinkan. Kenapa tidak kita dukung?" ucapnya.

Saat pemilihan kepala Polri Januari 2015 lalu, Jokowi mengusulkan Budi Gunawan kepada DPR. Namun, Budi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

(Baca: Perpanjangan Masa Jabatan Kapolri Dinilai Ganggu Regenerasi Polri)

Jokowi pun akhirnya membatalkan pelantikan Budi meski yang bersangkutan sudah lolos uji kepatutan dan kelayakan di DPR dan memenangi gugatan di praperadilan.

Jokowi akhirnya menunjuk Badrodin Haiti sebagai Kapolri dan Budi Gunawan menjadi Wakapolri.

Hingga saat ini, belum jelas sikap Presiden soal jabatan kepala Polri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Nasional
Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

Nasional
AMAN: Kemungkinan Tukar Guling Lahan Konsesi untuk IKN Akan Ancam Masyarakat Adat di Wilayah Lain

AMAN: Kemungkinan Tukar Guling Lahan Konsesi untuk IKN Akan Ancam Masyarakat Adat di Wilayah Lain

Nasional
Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

Nasional
Kemenlu Dorong Uni Emirat Arab Bantu Lepaskan ABK WNI yang Ditahan Milisi Houthi

Kemenlu Dorong Uni Emirat Arab Bantu Lepaskan ABK WNI yang Ditahan Milisi Houthi

Nasional
Pemerintah Alokasikan Anggaran Penurunan Stunting 2022 Rp 25 Triliun

Pemerintah Alokasikan Anggaran Penurunan Stunting 2022 Rp 25 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.