Kisah "Pengepungan" Rumah Habibie dan Dicopotnya Prabowo dari Jabatan Pangkostrad

Kompas.com - 23/05/2016, 08:59 WIB
Mantan Presiden BJ Habibie ketika memberikan orasi dalam rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional 2013 di Manado. KOMPAS.com/Ronny BuolMantan Presiden BJ Habibie ketika memberikan orasi dalam rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional 2013 di Manado.
Penulis Bayu Galih
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Aksi demonstrasi dan desakan masyarakat yang begitu besar berhasil menjatuhkan Presiden Soeharto dari kekuasaannya pada 21 Mei 1998.

Setelah menyatakan mundur, Soeharto kemudian menyerahkan jabatan presiden kepada Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie.

Namun, bukan berarti transisi kekuasaan itu berjalan mulus. Sejumlah rintangan dihadapi Habibie pada awal pemerintahan, termasuk pada 22 Mei 1998 ketika kediaman Habibie dan Istana Kepresidenan "dikepung" pasukan bersenjata tanpa sepengetahuan Panglima ABRI saat itu, Jenderal TNI Wiranto.

Hal ini diungkap BJ Habibie dalam buku Detik-detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi (2006).

Kisah ini bermula saat Pangab Wiranto melaporkan kondisi lapangan, sehari setelah Habibie dilantik pada 22 Mei 1998, sekitar pukul 09.00 WIB. Wiranto hanya bersedia memberikan laporan itu secara empat mata dengan Habibie.

Saat itu, Wiranto mengungkap, ada pasukan Kostrad dari luar Jakarta yang bergerak masuk ke Ibu Kota. Selain itu, sudah ada konsentrasi pasukan yang "mengepung" kediaman Habibie di Kuningan, juga di seputar Istana Kepresidenan.

"Dari laporan tersebut, saya berkesimpulan bahwa Pangkostrad bergerak sendiri tanpa sepengetahuan Pangab," tulis Habibie.

Saat itu, Panglima Kostrad dijabat oleh Letjen Prabowo Subianto, yang juga menantu Soeharto.

Habibie sempat curiga "ada skenario tersendiri mengenai laporan yang baru disampaikan Pangab".

Saat itu, dia berpikir untuk mengecek sendiri keadaan di lapangan. Namun, niat itu dibatalkan, dan Habibie memilih untuk percaya sepenuhnya kepada Wiranto.

Keputusan pun segera diambil. Habibie meminta Wiranto untuk mencopot Prabowo dari jabatan Pangkostrad.

"Sebelum matahari terbenam, Pangkostrad harus sudah diganti, dan kepada penggantinya diperintahkan agar semua pasukan di bawah komando Pangkostrad harus segera kembali ke basis kesatuan masing-masing," demikian perintah Presiden Habibie kepada Pangab Wiranto ketika itu.

Wiranto kemudian bertanya, siapa yang akan menggantikan Prabowo. Ketika itu, Habibie menyerahkannya kepada Wiranto.

"Terserah Pangab," ujar Habibie.

Langkah pengamanan terhadap keluarga Presiden Habibie pun dilakukan. Semua anggota keluarga Presiden dikumpulkan di Wisma Negara, yang masih berada di Kompleks Istana Kepresidenan.

Meski demikian, Habibie tetap beraktivitas seperti biasa, termasuk melakukan persiapan untuk mengumumkan Kabinet Reformasi Pembangunan.

Setelah memutuskan akan mencopot Prabowo, hal lain yang harus ditentukan adalah mencari penggantinya. Ketika itu, Wiranto mengusulkan Panglima Divisi Siliwangi Mayjen Djamari Chaniago.

Namun, karena terkendala jarak, maka, untuk sementara, Letjen Johny Lumintang ditunjuk sebagai Pangkostrad. Habibie menyetujui itu, yang menjadikan Johny Lumintang sebagai Pangkostrad selama 17 jam.

Tiga langkah

Sementara itu, penasihat militer Presiden Habibie, Letjen Sintong Panjaitan, mengatakan bahwa Habibie sempat memintanya untuk mengecek apakah ada penentangan terhadap pencopotan Prabowo itu. Sintong kemudian melakukan tiga langkah.

Pertama, Sintong bertanya kepada Jenderal Feisal Tanjung yang ketika itu baru dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan.

"Kau saja bisa diganti. Apa susahnya mengganti jabatan tentara," jawab Feisal, seperti dikutip dari buku biografi Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando (2009).

Setelah itu, Sintong bertanya kepada Pangab Wiranto. Menurut Sintong, Wiranto yang agak tersinggung dengan pertanyaan itu menyanggupi, "Kenapa tidak?"

Ketiga, Sintong kemudian bertanya kepada Kepala Staf Angkatan Darat Subagyo HS. Jawaban senada diucapkan oleh KSAD. Tiga jawaban ini pun meyakinkan Habibie bahwa tidak ada pergolakan berarti setelah Prabowo dicopot dari Pangkostrad.

Kompas TV Catatan Hitam Sejarah Reformasi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim PN Surabaya Itong Isnaiini Ditahan di Rutan KPK

Hakim PN Surabaya Itong Isnaiini Ditahan di Rutan KPK

Nasional
Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Nasional
Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Nasional
Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Nasional
Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Nasional
Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Nasional
Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Nasional
Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Nasional
Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Nasional
KPK: 'Upeti' Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

KPK: "Upeti" Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
Hakim PN Surabaya 'Ngamuk' Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Hakim PN Surabaya "Ngamuk" Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Nasional
Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Nasional
RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.