Pengajuan Pahlawan Nasional untuk Soeharto Sudah Sampai di Dewan Gelar

Kompas.com - 23/05/2016, 07:23 WIB
Presiden Soeharto sedang mencoba mobil hadiah dari PM Malaysia Mahathir Muhamad, di Jakarta, 19 Mei 1994. (ARSIP FOTO) KOMPAS / JB SURATNOPresiden Soeharto sedang mencoba mobil hadiah dari PM Malaysia Mahathir Muhamad, di Jakarta, 19 Mei 1994.
EditorBayu Galih

KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, proses pengajuan gelar pahlawan nasional untuk presiden kedua RI, Soeharto, masih berjalan.

Saat ini, Khofifah menjelaskan bahwa proses pengajuan usulan itu sudah sampai di Dewan Gelar.

"Dewan Gelar yang sekarang dipimpin Menhan (Menteri Pertahanan) itu masih membutuhkan pengendapan," ujar Khofifah saat berada di Surabaya, Minggu (22/5/2016), seperti dikutip dari Antara.

"Nantinya, kalau Dewan Gelar sudah memutuskan, maka nanti SK-nya dari Mensos," kata dia.

Setelah Kementerian Sosial mengeluarkan Surat Keputusan, hasilnya pun akan disampaikan ke publik secara terbuka.

"Jadi, tunggu saja, prosesnya masih di Dewan Gelar," ucap Khofifah.

Usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto kembali mengemuka setelah diwacanakan kembali oleh Partai Golkar. Pengajuan ini bahkan menjadi salah satu keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar.

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie menilai Soeharto layak mendapatkan gelar itu. DPP Golkar sendiri, lanjut dia, sudah pernah memberikan penghargaan Abdi Luhur kepada mantan Soeharto.

"Saya serahkan ke munas ini untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk diusulkan menjadi pahlawan nasional," ujar Aburizal, yang saat itu masih menjabat ketua umum Partai Golkar.

Namun, usulan itu mendapat banyak penolakan di masyarakat. Alasannya, Soeharto dianggap bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia berat saat dia menjabat presiden.

(Baca: Upayakan Soeharto Bergelar Pahlawan Nasional, Golkar Dinilai Masih Warisan Orde Baru)

Selain itu, aksi reformasi yang terjadi pada Mei 1998 juga menjadi bukti bahwa masyarakat menolak kepemimpinan Soeharto.

Karena itu, pemberian gelar pahlawan untuk presiden yang dijatuhkan oleh rakyatnya dianggap aneh dan tak lazim. (Baca: Soeharto Diturunkan oleh Rakyat, Gelar Pahlawan untuknya Dinilai Tak Masuk Akal)



Sumber ANTARA
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Nasional
Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Nasional
Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Nasional
PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Nasional
Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Nasional
Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Nasional
Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X