Mensos Minta KY Selidiki Vonis Pemerkosa 58 Anak di Kediri

Kompas.com - 23/05/2016, 06:58 WIB
Menteri Khofifah Indar Parawansa saat berkunjung di Pendopo Shabat Swagata Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (25/4/2016) KOMPAS.com/ IRA RACHMAWATIMenteri Khofifah Indar Parawansa saat berkunjung di Pendopo Shabat Swagata Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (25/4/2016)
EditorBayu Galih

KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta Komisi Yudisial (KY) turun tangan mengecek vonis sembilan tahun dan denda Rp 250 juta kepada pengusaha Kediri yang menjadi pelaku asusila pada anak, Soni Sandra.

"Saya ketemu seorang anak yang menjadi korban dia, tapi anak itu tidak menjawab apa-apa," kata Khofifah, dikutip dari Antara, Minggu (22/5/2016).

"Sepertinya dia mengalami trauma cukup mendalam, karena itu saya kira KY perlu turun," ucapnya.

Majelis hakim memvonis Soni Sandra terlibat dalam kasus asusila dan persetubuhan pada anak dengan hukuman penjara sembilan tahun dan denda Rp 250 juta dalam sidang di Pengadilan Negeri Kota Kediri, Kamis (19/5/2016).


Khofifah mengaku heran mengapa vonis kepada pelaku  bisa lebih ringan dari ketentuan seharusnya.

"Kalau UU Perlindungan Anak memberi sanksi maksimal 15 tahun dan denda Rp 5 miliar, tapi hanya kena sembilan tahun dan denda Rp 250 juta, tentu tidak sebanding dengan trauma yang dialami puluhan anak yang menjadi korban," kata Khofifah.

Sesungguhnya, jika korban anak-anak dan bisa timbul trauma yang dalam dan berjangka panjang, maka bisa mendapat pemberatan seumur hidup dan hukuman mati.

"Jika korban tidak satu anak, maka bisa ditambahkan hukuman kebiri kimiawi, alat deteksi elektronik atau publikasikan identitas," kata Khofifah.

Wakil Ketua Komisi Yudisial Farid Wajdi meminta masyarakat tidak berprasangka negatif atas vonis tersebut. (Baca: Tanggapan KY soal Vonis 9 Tahun Penjara untuk Pemerkosa 58 Anak di Kediri)

Ia menjelaskan, seluruh materi dalam persidangan suatu perkara merupakan otoritas hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan.

Namun, kewenangan tersebut tidak harus menjadikan hakim mengenyampingkan independensinya dan menjadi tempat berlindung bagi pelaku kejahatan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber ANTARA
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X