Ini Saran Perludem agar Sistem Proporsional Terbuka Berjalan Efektif

Kompas.com - 22/05/2016, 23:00 WIB
Ilustrasi pemilu KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASAIlustrasi pemilu
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com -Sistem pemilihan umum (Pemilu) yang berbasis sistem proporsional terbuka dirasa kurang efektif sebab mengakibatkan politik berbiaya tinggi dalam penyelenggaraan pemilu.

Namun, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai sistem ini masih bisa digunakan, dibanding dengan sistem lain yakni sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional setengah terbuka.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memperkuat sistem proporsional terbuka dalam Pemilu serentak 2019 mendatang.

Salah satunya, yakni dengan cara mengharuskan calon anggota legislatif (caleg) menjadi kader partai minimal 12 bulan sebelum masa pemilihan.


Menurut Titi, hal itu berguna supaya partai politik (parpol) tak hanya menjadi kendaraan bagi orang-orang yang hanya bermodalkan popularitas semata.

"Intinya kami tidak ingin menghalangi orang-orang berkualitas di luar parpol untuk masuk. Tapi jangan sampai calon legislatif (caleg) tak punya ikatan dengan partai karena sejatinya partai tempat memperjuangkan kepentingan rakyat," tutur Titi saat dihubungi Kompas.com Minggu (22/5/2016).

Dia menambahkan, dengan diberlakukannya aturan tersebut dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu 2019, maka para caleg pun akan dipaksa untuk memiliki karya kepada calon pemilihnya.

Dengan demikian, cara tersebut akan meminimalisir praktik transaksional dalam pemilu.

"Dengan begitu masyarakat memilih caleg karena paham hasil kerjanya, bukan sekadar karena popularitas," lanjut Titi.

(Baca: DPR Yakin RUU Pemilu Selesai Dibahas Akhir 2017)

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Nasional
Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Nasional
Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Nasional
Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Nasional
Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Nasional
Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Nasional
Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Nasional
Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X