Kompas.com - 22/05/2016, 17:38 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, partainya membuka kemungkinan untuk berkoalisi dengan partai mana pun untuk mengusung calon kepala daerah dalam Pilkada DKI Jakarta pada 15 Februari 2017.

"Terkait politik, tidak ada yang tidak mungkin. Beberapa teman ada yang mengusulkan, menggagas, apakah dari PDI-P atau partai lain, supaya Gerindra bersama PDI-P kembali koalisi," ujar Riza seusai diskusi di Jakarta, Minggu (22/5/2016).

Menurut Riza, usulan itu bisa saja direalisasikan, lalu tinggal mencari calon yang akan diusung. Terlebih lagi, posisi Partai Gerindra saat ini cukup kuat setelah PDI-P.

Gerindra tak membatasi diri akan berkoalisi dengan partai tertentu. Saat pilkada serentak 2015, Gerindra berkoalisi dengan berbagai macam parpol untuk mengusung calon kepala daerah. Beberapa di antaranya menang.

"Bagi Gerindra, dalam pilkada ke depan, berkoalisi dengan partai mana pun baik. Kita tidak batasi KIH (Koalisi Indonesia Hebat) dan KMP (Koalisi Merah Putih) dalam pilkada," kata Riza.

Gerindra sudah menjaring tiga nama untuk mengikuti seleksi internal, yakni mantan Wakil Menteri Pertahanan Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin, Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Sandiaga Uno, dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra.

Partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto itu memberi kesempatan pada setiap bakal calon untuk bersosialisasi. Hal itu merupakan salah satu instrumen penting yang akan ditentukan dalam survei internal partai.

"Kami usung tak hanya yang kami yakini bisa menang, tapi bisa membawa perubahan yang baik," kata dia.

Gerindra mengerucutkan tiga nama bakal calon itu dengan pertimbangan rekam jejak, kemampuan, serta respons publik terhadap nama figur yang diseleksi. Partai berlambang kepala garuda itu akan memperhatikan ketiga bakal calon itu dalam satu bulan ke depan.

DPD Partai Gerindra DKI Jakarta akan menyerahkan satu nama kepada DPP Partai Gerindra pada awal Juni 2016. Namun, nama yang akan diusung nanti bisa saja berubah.

Partai Gerindra memiliki 15 kursi di DPRD DKI Jakarta. Mereka harus berkoalisi dengan parpol lain jika ingin mengusung cagub dan cawagub. Syarat untuk parpol yang ingin mengusung cagub dan cawagub adalah minimal memiliki 22 kursi di DPRD DKI Jakarta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
Tanggal 9 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Soal Sosok Capres, Zulhas: Ganjar Pasti Pancasilais, Anies Pasti Pancasilais

Soal Sosok Capres, Zulhas: Ganjar Pasti Pancasilais, Anies Pasti Pancasilais

Nasional
Sambil Menangis, Putri Candawathi Minta Maaf pada Anggota Polri yang Jadi Saksi Kasus Brigadir J

Sambil Menangis, Putri Candawathi Minta Maaf pada Anggota Polri yang Jadi Saksi Kasus Brigadir J

Nasional
Resmi Masuk PAN, Uya Kuya: Partai Modern, Tak Banyak Kontroversi

Resmi Masuk PAN, Uya Kuya: Partai Modern, Tak Banyak Kontroversi

Nasional
Momen Purnawirawan hingga Artis Uya Kuya Dipakaikan Jaket PAN oleh Zulhas

Momen Purnawirawan hingga Artis Uya Kuya Dipakaikan Jaket PAN oleh Zulhas

Nasional
RKUHP Disahkan, Hina Presiden hingga DPR Menggunakan Teknologi Informasi Diancam Hukuman Lebih Berat

RKUHP Disahkan, Hina Presiden hingga DPR Menggunakan Teknologi Informasi Diancam Hukuman Lebih Berat

Nasional
Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Nasional
Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,63 Persen

UPDATE 6 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,63 Persen

Nasional
Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Demonstrasi

Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Demonstrasi

Nasional
Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Nasional
Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Nasional
PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

Nasional
Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.