Soeharto Lengser, Mahasiswa Tuntut Pembersihan Total Rezim Orde Baru

Kompas.com - 21/05/2016, 09:19 WIB
Mahasiswa bergembira di  Gedung DPR/MPR saat Soeharto mengumumkan pengunduran diri sebagai presiden RI, 21 Mei 1998
 *** Local Caption *** 

SAPTONOMahasiswa bergembira di Gedung DPR/MPR saat Soeharto mengumumkan pengunduran diri sebagai presiden RI, 21 Mei 1998 *** Local Caption ***
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pagi itu, Kamis, 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya atas desakan mahasiswa dan masyarakat. Aksi unjuk rasa besar-besaran selama beberapa hari akhirnya berbuah hasil.

Setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden, kursi kepresidenan kemudian diserahkan kepada wakilnya, Bacharuddin Jusuf Habibie.

Di antara suka cita mahasiswa yang saat itu sudah berhasil menduduki gedung DPR/MPR, ada pula perbedaan pandangan atas pengunduran diri Soeharto itu.

Masinton Pasaribu, mantan aktivis 1998 yang kini menjadi politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), menceritakan saat itu mahasiswa terbagi menjadi dua.

Sebagian mahasiswa menganggap dengan mundurnya Soeharto berarti perjuangan mahasiswa sudah selesai. Sebagian lagi menganggap perjuangan belum selesai.

"Sebagian merasa ada yang sudah cukup. Tapi kami berpandangan itu tidak cukup karena Habibie merupakan bagian dari Orde Baru. Kami menganggap penggantinya juga adalah pewaris dari rezim yang sama," ujar Masinton saat diwawacarai di kawasan Thamrin, Selasa (17/5/2016).

Pasca pengunduran diri Soeharto itu, ada sebagian mahasiswa yang memilih untuk bertahan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mahasiswa yang bertahan menganggap Habibie merupakan bagian dari rezim Orde Baru, karena itu penyerahan jabatan presiden kepada Habibie harus ditolak. Perlawanan mahasiswa tetap berlanjut.

Masinton menjelaskan, setelah Soeharto lengser mahasiswa terus melakukan unjuk rasa menolak seluruh perangkat Orde Baru, mendesak Partai Golkar dibubarkan dan mendorong pencabutan dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) serta mendorong pengadilan terhadap Soeharto.

Selain itu, mahasiswa juga menginginkan dibentuknya pemerintahan transisi. Mereka memandang bahwa Orde Baru harus benar-benar berakhir.

Oleh karena itu, pemerintahan transisi ini diharapkan diisi orang-orang yang memiliki perhatian akan demokrasi dan bersih dari rezim Orde Baru.

"Ada beberapa isu yang muncul saat itu. Termasuk mendorong pembentukan pemerintahan transisi. Kami buat kriterianya. Orang yang dinilai memiliki perjuangan menegakkan demokrasi, hak asasi manusia, tidak korup dan juga bukan bagian dari Orde Baru," ujar Masinton.

Kompas TV Catatan Hitam Sejarah Reformasi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAL: Armada RI Harus Mampu Tunjukkan Kekuatan yang Getarkan Lawan maupun Kawan

KSAL: Armada RI Harus Mampu Tunjukkan Kekuatan yang Getarkan Lawan maupun Kawan

Nasional
Malam Ini, Baleg Dijadwalkan Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022

Malam Ini, Baleg Dijadwalkan Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
Penyebaran Omicron Meluas, Pemerintah Belum Tambah Daftar Negara yang Dilarang Masuk RI

Penyebaran Omicron Meluas, Pemerintah Belum Tambah Daftar Negara yang Dilarang Masuk RI

Nasional
Polri Geser KPK Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Kapolri: Kerja Keras Seluruh Personel

Polri Geser KPK Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Kapolri: Kerja Keras Seluruh Personel

Nasional
Waketum PPP Sebut Jokowi Belum Sampaikan Rencana Reshuffle ke Partai Koalisi

Waketum PPP Sebut Jokowi Belum Sampaikan Rencana Reshuffle ke Partai Koalisi

Nasional
Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

Nasional
Pemerintah Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19 Saat KTT G20

Pemerintah Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19 Saat KTT G20

Nasional
Yasonna Harap Revisi UU Cipta Kerja dan UU PPP Dibahas Secara Paralel

Yasonna Harap Revisi UU Cipta Kerja dan UU PPP Dibahas Secara Paralel

Nasional
Hal yang Memberatkan Tuntutan Robin: Rusak Citra KPK dan Polri

Hal yang Memberatkan Tuntutan Robin: Rusak Citra KPK dan Polri

Nasional
Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia 7.526, di Bawah Rata-rata Global

Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia 7.526, di Bawah Rata-rata Global

Nasional
Kenaikan Hartanya Dipertanyakan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Punya 13 Lahan-Bangunan Senilai Rp 11 Miliar

Kenaikan Hartanya Dipertanyakan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Punya 13 Lahan-Bangunan Senilai Rp 11 Miliar

Nasional
Kasus Aktif Luar Jawa-Bali Capai 52,46 Persen dari Kasus Nasional Selama PPKM

Kasus Aktif Luar Jawa-Bali Capai 52,46 Persen dari Kasus Nasional Selama PPKM

Nasional
Gabung ke Polri, Eks Pegawai KPK Sebut Diberi Tugas Awasi Dana Covid-19 dan Proyek Strategi Nasional

Gabung ke Polri, Eks Pegawai KPK Sebut Diberi Tugas Awasi Dana Covid-19 dan Proyek Strategi Nasional

Nasional
Jokowi: Kita Harus Temukan Cara Baru untuk Mendahului Negara Lain

Jokowi: Kita Harus Temukan Cara Baru untuk Mendahului Negara Lain

Nasional
Muhadjir Tekankan Pentingnya Lembaga Pendidikan Islam Seimbangkan Ilmu Agama dan Terapan

Muhadjir Tekankan Pentingnya Lembaga Pendidikan Islam Seimbangkan Ilmu Agama dan Terapan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.