Cerita Wiranto soal Inpres Soeharto yang Tak Dipakai untuk Kudeta

Kompas.com - 21/05/2016, 08:05 WIB
Presiden Soeharto saat mengumumkan mundur dari jabatannya di Istana Merdeka, pada 21 Mei 1998. via commons.wikimedia.orgPresiden Soeharto saat mengumumkan mundur dari jabatannya di Istana Merdeka, pada 21 Mei 1998.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Minggu-minggu terakhir menjelang Soeharto berhenti sebagai Presiden RI, situasi sangat menegangkan dan penuh ketidakpastian.

Dinamika di lapangan bergulir cepat. Bahkan, intelijen sehebat apa pun tidak dapat mengantisipasinya.

Tuntutan masyarakat terus meningkat tak terkejar oleh respons pemerintah yang kelihatan selalu terlambat.

Begitulah situasi Indonesia jelang jatuhnya rezim Orde Baru, 21 Mei 1998, yang digambarkan oleh Wiranto dalam bukunya, Bersaksi di Tengah Badai. Saat itu, Wiranto menjabat Menhankam/Panglima ABRI.

Dalam kondisi seperti itu, isu dan desas-desus sangat mudah berkembang, dan akhirnya sering kali diterima masyarakat sebagai kebenaran.

Akibatnya, situasi yang sudah panas menjadi makin panas. Ketegangan meningkat, dan keadaan semakin sulit dikendalikan.

Isu-isu seputar kapan Soeharto berhenti sebagai Presiden, perombakan kabinet, bahkan kudeta ABRI berkembang di tengah masyarakat pada pertengahan Mei 1998 itu.

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ketua Umum Partai Hanura Wiranto
Tap MPR dipakai

Wiranto bercerita, setelah kembali ke Tanah Air seusai kunjungan ke Mesir pada 15 Mei, Soeharto memanggil para menteri.

Momen itu dihadiri Menko Polhukam Feisal Tanjung, Mendagri R Hartono, Mensesneg Saadillah Mursjid, Menteri Kehakiman Muladi, Menteri Penerangan Alwi Dahlan, Kepala Bakin Moetojib, Jaksa Agung Soedtjono C Atmonegoro, dan Wiranto.

Dalam pertemuan itu, Soeharto meminta laporan perkembangan terakhir, terutama selama dirinya di luar negeri.

Wiranto mengatakan, saat itu ada hal yang tidak tersiar ke publik, yakni keinginan Soeharto menggunakan Tap MPR No V/1998. Pasalnya, situasi nasional memburuk.

Tap MPR itu tentang pemberian kewenangan khusus kepada presiden mandataris untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi kesinambungan pembangunan nasional.

Soeharto berencana membentuk badan baru semacam Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.

Soeharto ketika itu mengatakan, komando badan itu tidak akan dipimpin Menhankam/Panglima ABRI karena sudah banyak tugas yang harus diemban oleh Wiranto.

Namun, saat itu Soeharto tidak memberikan penjelasan lanjutan, dan pertemuan selesai.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Nasional
KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

Nasional
Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Nasional
Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Nasional
Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Nasional
Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Nasional
KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

Nasional
Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Nasional
Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Nasional
Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

Nasional
Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

Nasional
Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

Nasional
Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X