Kompas.com - 21/05/2016, 08:05 WIB
Presiden Soeharto saat mengumumkan mundur dari jabatannya di Istana Merdeka, pada 21 Mei 1998. via commons.wikimedia.orgPresiden Soeharto saat mengumumkan mundur dari jabatannya di Istana Merdeka, pada 21 Mei 1998.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Minggu-minggu terakhir menjelang Soeharto berhenti sebagai Presiden RI, situasi sangat menegangkan dan penuh ketidakpastian.

Dinamika di lapangan bergulir cepat. Bahkan, intelijen sehebat apa pun tidak dapat mengantisipasinya.

Tuntutan masyarakat terus meningkat tak terkejar oleh respons pemerintah yang kelihatan selalu terlambat.

Begitulah situasi Indonesia jelang jatuhnya rezim Orde Baru, 21 Mei 1998, yang digambarkan oleh Wiranto dalam bukunya, Bersaksi di Tengah Badai. Saat itu, Wiranto menjabat Menhankam/Panglima ABRI.

Dalam kondisi seperti itu, isu dan desas-desus sangat mudah berkembang, dan akhirnya sering kali diterima masyarakat sebagai kebenaran.

Akibatnya, situasi yang sudah panas menjadi makin panas. Ketegangan meningkat, dan keadaan semakin sulit dikendalikan.

Isu-isu seputar kapan Soeharto berhenti sebagai Presiden, perombakan kabinet, bahkan kudeta ABRI berkembang di tengah masyarakat pada pertengahan Mei 1998 itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ketua Umum Partai Hanura Wiranto
Tap MPR dipakai

Wiranto bercerita, setelah kembali ke Tanah Air seusai kunjungan ke Mesir pada 15 Mei, Soeharto memanggil para menteri.

Momen itu dihadiri Menko Polhukam Feisal Tanjung, Mendagri R Hartono, Mensesneg Saadillah Mursjid, Menteri Kehakiman Muladi, Menteri Penerangan Alwi Dahlan, Kepala Bakin Moetojib, Jaksa Agung Soedtjono C Atmonegoro, dan Wiranto.

Dalam pertemuan itu, Soeharto meminta laporan perkembangan terakhir, terutama selama dirinya di luar negeri.

Wiranto mengatakan, saat itu ada hal yang tidak tersiar ke publik, yakni keinginan Soeharto menggunakan Tap MPR No V/1998. Pasalnya, situasi nasional memburuk.

Tap MPR itu tentang pemberian kewenangan khusus kepada presiden mandataris untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi kesinambungan pembangunan nasional.

Soeharto berencana membentuk badan baru semacam Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.

Soeharto ketika itu mengatakan, komando badan itu tidak akan dipimpin Menhankam/Panglima ABRI karena sudah banyak tugas yang harus diemban oleh Wiranto.

Namun, saat itu Soeharto tidak memberikan penjelasan lanjutan, dan pertemuan selesai.

Inpres Soeharto untuk Wiranto

Pada 18 Mei 1998, Soeharto menandatangani surat perintah instruksi presiden dengan nomor 16/1998. Isinya adalah mengangkat Menhankam/Panglima ABRI sebagai Panglima Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional. Wakilnya, Kepala Staf TNI AD.

Ada beberapa hal krusial sebagai tambahan kewenangan yang dimiliki Wiranto sebagai Panglima TNI dan Komando Operasi.

Pertama, kewenangan menentukan kebijakan tingkat nasional untuk menghadapi krisis yang sedang atau akan dihadapi.

Kedua, kewenangan mengambil langkah untuk mencegah dan meniadakan sumber penyebab atau mengatasi peristiwa yang mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban.

Ketiga, para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah dan daerah membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Komando Operasi tersebut.

Wiranto mengaku terkejut ketika inpres tersebut diserahkan Soeharto kepadanya pada tanggal 20 Mei malam.

"Surat ini akan digunakan atau tidak, terserah kepada kamu," ucap Soeharto kepada Wiranto ketika itu.

"Saya agak tersentak mendengar kata-kata Presiden. Benar-benar tidak seperti biasanya.... Pada saat itu, saya langsung menjawab, 'Baik, Pak, akan saya pelajari," kata Wiranto.

Wiranto merasa, pernyataan Soeharto tidak lazim saat menyerahkan inpres tersebut. Pasalnya, dalam kemiliteran, atasan lazimnya mengatakan, 'Ini saya kasih perintah, laksanakan!' Bawahan akan menjawab, "Siap, laksanakan!"

Berdasarkan pernyataan itu, Wiranto merasa, Soeharto ingin dirinya mempertimbangkan, bukan langsung menjalankan perintah.

"Itu pemahaman saya. Kalau saya gunakan, risikonya bagaimana. Kalau tidak saya gunakan, bagaimana kira-kira jalan keluar untuk mengatasi masalah negeri ini," kata Wiranto dalam acara Kick Andy.

Dalam perjalanan dari Cendana ke Mabes ABRI di Jalan Merdeka Barat, Wiranto mempelajari dan menganalisis dalam waktu singkat untuk mengambil sikap atas surat inpres yang mirip dengan Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) tersebut.

Tak pilih kudeta

Saat itu, Wiranto mengaku, tidak pernah terlintas di benaknya, ide untuk mengambil alih kekuasaan. Wiranto mengaku, dirinya sejak awal berpendirian, jika dua dari tiga unsur negara, yakni pemerintah dan rakyat saling berhadapan, bahkan menyerang, maka posisi ABRI bakal sangat sulit. Pasalnya, dua unsur itu harus dibela ABRI.

Atas inpres tersebut, Wiranto memiliki dua alternatif. Pertama, mempertahankan pemerintah, mengumumkan darurat militer, dan melakukan tindakan represif total.

Dengan cara itu, kata Wiranto, barangkali pemerintahan Orde Baru bisa bertahan untuk sementara waktu. Alternatif itu tidak menuntaskan masalah, bahkan akan memakan korban yang cukup besar di masyarakat.

Wiranto mengaku sempat bertanya kepada stafnya, berapa perkiraan korban jika ABRI mengosongkan gedung DPR/MPR dari kelompok demonstran. Jawaban yang diterima Wiranto saat itu, 200-250 orang akan mati.

Alternatif kedua, proses pergantian kepemimpinan dilakukan dengan cara damai. Jika alternatif ini diambil, Wiranto yakin, peristiwa jatuhnya korban dapat dihindari.

"Dengan analisis cepat ini, akhirnya sebelum sampai di Mabes ABRI, saya telah mempunyai keputusan. Pada saat Kassospol Letjen SB Yudhoyono mendengar kabar ini, ia kemudian bertanya kepada saya, 'Apakah Panglima akan mengambil alih?'" cerita Wiranto.

"Dengan tegas saya jawab, 'Tidak. Kami akan antarkan proses pergantian pemerintah secara konstitusional.' Dengan jawaban saya itu, secara spontan, saya disalami oleh para perwira di Mabes ABRI," kata Wiranto.

Setelah mengambil keputusan itu, pada malam harinya, Wiranto dibantu staf di Mabes ABRI untuk menyusun pidato. Pidato itu akan disampaikan Wiranto jika ada pergantian kekuasaan nantinya.

Pada 21 Mei pagi, Wiranto sempat menunjukkan inpres tersebut kepada Wakil Presiden BJ Habibie yang juga menjadi calon presiden ketika itu. Wiranto merasa perlu menginformasikan hal tersebut kepada Habibie.

"Kalau tidak, nanti bisa terjadi kesalahpahaman atau katakanlah kekeliruan informasi yang bisa membahayakan situasi saat itu. Saya tunjukkan bahwa saya mendapat instruksi presiden dari Presiden Soeharto. Namun, saya tidak akan menggunakannya dengan banyak pertimbangan," cerita Wiranto dalam acara Kick Andy.

Pada Kamis, 21 Mei, sekitar pukul 09.00 WIB, di ruang Credentials Room di Istana Merdeka, Soeharto mengumumkan, ia berhenti sebagai Presiden RI. (Baca: 21 Mei 1998, Berakhirnya Kekuasaan Soeharto dan Orde Baru)

Bertahun-tahun pascaperistiwa itu, Wiranto sering menerima masukan dan pertanyaan dalam seminar atau diskusi soal inpres tersebut. Sebagian masyarakat menilai, jika Wiranto mengambil alih kepemimpinan Soeharto, maka barangkali keadaan Indonesia tidak seperti sekarang.

"Secara spontan, saya menjawab, 'Ya, benar sekali, barangkali keadaan tidak seperti sekarang, tetapi justru bisa lebih buruk lagi daripada sekarang," kata Wiranto.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud-Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud-Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Nasional
19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

Nasional
Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-Sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-Sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Nasional
 Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Nasional
Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Nasional
Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Nasional
4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Nasional
KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

Nasional
Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Nasional
Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Nasional
Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.