Dalam RUU Pemilu 2019, PAN Tetap Dukung Sistem Proporsional Terbuka

Kompas.com - 20/05/2016, 23:28 WIB
Yandri Susanto Kompas.com / Dani PrabowoYandri Susanto
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) tetap mendukung penggunaan sistem proporsional terbuka dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu yang tengah disiapkan pemerintah. PAN tak berubah sikap meski para pegiat antikorupsi dan beberapa partai mewacanakan penggunaan sistem proporsional tertutup untuk menekan biaya politik.

Menurut Yandri, saat ini sudah zamannya memilih langsung. Selain itu, Yandri menilai sistem proporsioanal terbuka lebih adil dibandingkan sistem proporsional tertutup.

Pada sistem proporsional terbuka, pemilih bisa memiling langsung anggota dewan yang diinginkan. Sementara pada sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih lambang partai. Partai kemudian memilihkan calon yang akan masuk dalam parlemen.

(Baca: Pemerintah Segera Siapkan Naskah Akademik RUU Pemilu)

"Kami hargai pendapat mereka sebagai debat puiblik atau pernyataan publik silakan saja. PAN punya sikap sendiri. Sekarang zamannya memilih langsung. PAN berharap walau ada banyak partai memutuskan tertutup, terbuka lebih adil," ujar Yandri dalam jumpa pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN, Jumat (20/5/2016).

Yandri menuturkan dalam sistem proporsional terbuka, calon anggota legislatif memiliki kesempatan yang sama untuk bertarung meraih dukungan masyarakat. Sistem ini diyakini menutup faktor faktor kedekatan dengan ketua umum partai.

"Itu bertujuan dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi kita. Kami menghormati argumentasi pihak lain. Tapi kami menunggu hingga proses ini selesai. PAN Insya Allah tetap pada sistem yang sekarang," ucap Yandri.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyuap Eks Kalapas Sukamiskin Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Penyuap Eks Kalapas Sukamiskin Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Jokowi Ingin Vaksinasi untuk Cegah Covid-19 Tak Melanggar Kaidah Kesehatan

Jokowi Ingin Vaksinasi untuk Cegah Covid-19 Tak Melanggar Kaidah Kesehatan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Pemerintah Diminta Gencar Ingatkan Risiko Penularan Covid-19

Jelang Libur Panjang, Pemerintah Diminta Gencar Ingatkan Risiko Penularan Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Ormas Islam Dilibatkan dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19

Jokowi Minta Ormas Islam Dilibatkan dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19

Nasional
Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Nasional
Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

Nasional
Sebut Ada 7.400 Orang Peneliti di Indonesia, Menristek: Kecil Sekali

Sebut Ada 7.400 Orang Peneliti di Indonesia, Menristek: Kecil Sekali

Nasional
KLHK Sebut Proyek di Pulau Rinca Tak Membahayakan Populasi Komodo

KLHK Sebut Proyek di Pulau Rinca Tak Membahayakan Populasi Komodo

Nasional
KLHK Berdalih Proyek Pariwisata di Pulau Rinca Tak Pengaruhi Populasi Komodo

KLHK Berdalih Proyek Pariwisata di Pulau Rinca Tak Pengaruhi Populasi Komodo

Nasional
Selain Ulin Yusron, Ini 10 Relawan dan Politisi Pendukung Jokowi-Maruf di Kursi Komisaris BUMN

Selain Ulin Yusron, Ini 10 Relawan dan Politisi Pendukung Jokowi-Maruf di Kursi Komisaris BUMN

Nasional
Puan: DPR Dukung Diplomasi Menhan Prabowo Guna Kemajuan Alutsista

Puan: DPR Dukung Diplomasi Menhan Prabowo Guna Kemajuan Alutsista

Nasional
Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Nasional
Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Nasional
Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Nasional
Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X