Kompas.com - 20/05/2016, 17:50 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebebasan berekspresi mengalami perubahan positif dalam 18 tahun reforamasi. Namun, dalam situasi tertentu terjadi paradoks dan belum menunjukkan adanya perbaikan.

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono mengatakan bahwa sistem hukum di Indonesia melalui konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sudah menjamin adanya kebebasan berekspresi.

Namun di sisi lain, ada peraturan yang mewarisi kebijakan represif.

"Dalam situasi tertentu kebebasan ekspresi masih belum membaik," ujar Supriyadi dalam diskusi “Quo Vadis 18 Tahun Reformasi” di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta Selatan, Jumat (20/5/2016).

Menurut catatan ICJR, setidaknya ada 40 kasus kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah di dunia maya (internet) pada 2015.

Sementara menurut laporan Amnesty International tahun 2015, kata Supriyadi, paling tidak ada 85 orang yang telah dilaporkan ke polisi terkait penyampaian pendapat dan kebebasan berekspresi di internet.

Selain itu, belakangan ini terdapat banyak praktik pelarangan buku, diskusi dan pemutaran film dengan tuduhan menyebarkan ideologi komunisme.

Supriyadi menjelaskan, maraknya pembatasan, ancaman dan kriminalisasi tersebut terjadi karena masih ada UU atau pasal yang mengancam kebebasan berekpresi di sistem hukum Indonesia.

Pascareformasi, pasal subversif dan penghinaan terhadap presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.

Namun, kemudian Pemerintah memunculkan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kotak Suara Kardus, Wakil Ketua DPR: Februari Masih Musim Hujan, Kaji Dulu

Soal Kotak Suara Kardus, Wakil Ketua DPR: Februari Masih Musim Hujan, Kaji Dulu

Nasional
Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran Tercatat 21 Orang hingga Sabtu

Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran Tercatat 21 Orang hingga Sabtu

Nasional
RSDC: Belum Ada Perintah untuk Tutup Wisma Atlet

RSDC: Belum Ada Perintah untuk Tutup Wisma Atlet

Nasional
Gerindra: Deklarasi Prabowo sebagai Capres Akan Diumumkan pada Waktu yang Tepat

Gerindra: Deklarasi Prabowo sebagai Capres Akan Diumumkan pada Waktu yang Tepat

Nasional
Berkas Tersangka Pelanggaran HAM Berat Paniai Lengkap, Persidangan Segera Digelar

Berkas Tersangka Pelanggaran HAM Berat Paniai Lengkap, Persidangan Segera Digelar

Nasional
Jokowi Cek Harga Minyak Goreng dan Belanja Sayur di Pasar Muntilan

Jokowi Cek Harga Minyak Goreng dan Belanja Sayur di Pasar Muntilan

Nasional
Berkas Lengkap, Perkara Korupsi Bupati Tabanan Bali Segera Disidangkan

Berkas Lengkap, Perkara Korupsi Bupati Tabanan Bali Segera Disidangkan

Nasional
Viryan Aziz Meninggal Dunia, Ketua KPU: Selamat Jalan, Pejuang Demokrasi

Viryan Aziz Meninggal Dunia, Ketua KPU: Selamat Jalan, Pejuang Demokrasi

Nasional
Irwan Hidayat: Adaptasi dan Inovasi Diperlukan agar Tradisi Jamu Tetap Lestari

Irwan Hidayat: Adaptasi dan Inovasi Diperlukan agar Tradisi Jamu Tetap Lestari

Nasional
Kemenag: 89.715 Calon Jemaah Sudah Lunasi Biaya Haji

Kemenag: 89.715 Calon Jemaah Sudah Lunasi Biaya Haji

Nasional
Mantan Komisioner KPU Viryan Aziz Meninggal Dunia

Mantan Komisioner KPU Viryan Aziz Meninggal Dunia

Nasional
Bertemu Menteri Saudi, Menag Yaqut Bahas Kesiapan Penyelenggaraan Haji

Bertemu Menteri Saudi, Menag Yaqut Bahas Kesiapan Penyelenggaraan Haji

Nasional
Saat PDI-P Peringatkan Koalisi Golkar, PAN, dan PPP Soal Kontestasi Politik...

Saat PDI-P Peringatkan Koalisi Golkar, PAN, dan PPP Soal Kontestasi Politik...

Nasional
Menanti Langkah Polri Berhentikan Napoleon Bonaparte...

Menanti Langkah Polri Berhentikan Napoleon Bonaparte...

Nasional
Alasan KPK Tak Tahan Eks Dirjen Kementan meski Sudah 6 Tahun Jadi Tersangka

Alasan KPK Tak Tahan Eks Dirjen Kementan meski Sudah 6 Tahun Jadi Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.