Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jangan Samakan Soeharto dengan Soekarno dan Gus Dur..."

Kompas.com - 20/05/2016, 10:47 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan aktivis mahasiswa pada era reformasi 1998, Muhammad Syafi' Ali atau yang biasa disapa Savic Ali, menilai Presiden kedua RI Soeharto belum memenuhi kriteria untuk diberi gelar sebagai pahlawan nasional.

Menurut Savic, apa yang telah dilakukan oleh Soeharto tidak bisa disandingkan dengan jasa presiden-presiden lain yang telah dinobatkan sebagai pahlawan nasional, seperti Soekarno dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

"Apa yang telah dilakukan oleh Soeharto tidak bisa disandingkan dengan Soekarno dan Gus Dur. Jangan samakan Soeharto dengan Soekarno dan Gus Dur," ujar Savic saat ditemui di Griya Gus Dur, Matraman, Jakarta Pusat, Kamis (19/5/2016).

Savic menjelaskan, Presiden Soekarno sebelum menjadi presiden adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia sekaligus proklamator.

Sementara itu, Gus Dur, kata Savic, dinobatkan sebagai pahlawan bukan karena dia pernah menjadi presiden, melainkan karena yang dilakukan dia sebelum menjadi presiden.

Savic menuturkan bahwa Gus Dur dikenal sebagai tokoh Islam moderat yang memperjuangkan hak kaum lemah, kelompok minoritas, dan pernah berjuang melawan kekuasaan yang tiran.

Menurut Savic, seorang pahlawan itu adalah orang-orang yang berani melakukan sesuatu pada saat orang lain tidak berani melakukannya.

Pahlawan merupakan orang yang menyelamatkan nyawa atau hidup orang lain, berjuang untuk orang lain dengan mempertaruhkan hidupnya.

"Soekarno dan Gus Dur memenuhi syarat itu, sedangkan Soeharto tidak memenuhi kriteria. Justru saat berkuasa, dia itu menjadi ancaman atas hidup orang lain," ujar Savic.

"Kalau dibilang sumbangsih, Belanda juga memberikan banyak peninggalan yang baik," kata Savic.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa pada saat era reformasi bergulir pada bulan Mei 1998, Soeharto bahkan dipaksa turun oleh rakyatnya sendiri.

Savic menuturkan, pemerintah perlu mengingat pada masa kepemimpinan Soeharto ada banyak persoalan yang belum selesai hingga saat ini.

Menurut dia, kekuasan Soeharto telah memberi pengalaman traumatik kepada masyarakat dengan bertindak represif.

Contohnya, sepanjang pergolakan reformasi 1998, ada banyak mahasiswa yang tewas ditembak oleh aparat keamanan yang saat itu menangani demonstrasi. Belum lagi, kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang membelit Soeharto serta kroni-kroninya.

"Saya kira tidak layak Soeharto itu diberi gelar pahlawan, bagaimana sebuah kekuasaan yang ditolak oleh rakyat bahkan diturunkan oleh rakyat dijadikan pahlawan, itu tidak masuk akal," ucapnya.

Kompas TV Pro Kontra Gelar Pahlawan Nasional Kepada Soeharto
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com