Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jangan Samakan Soeharto dengan Soekarno dan Gus Dur..."

Kompas.com - 20/05/2016, 10:47 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan aktivis mahasiswa pada era reformasi 1998, Muhammad Syafi' Ali atau yang biasa disapa Savic Ali, menilai Presiden kedua RI Soeharto belum memenuhi kriteria untuk diberi gelar sebagai pahlawan nasional.

Menurut Savic, apa yang telah dilakukan oleh Soeharto tidak bisa disandingkan dengan jasa presiden-presiden lain yang telah dinobatkan sebagai pahlawan nasional, seperti Soekarno dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

"Apa yang telah dilakukan oleh Soeharto tidak bisa disandingkan dengan Soekarno dan Gus Dur. Jangan samakan Soeharto dengan Soekarno dan Gus Dur," ujar Savic saat ditemui di Griya Gus Dur, Matraman, Jakarta Pusat, Kamis (19/5/2016).

Savic menjelaskan, Presiden Soekarno sebelum menjadi presiden adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia sekaligus proklamator.

Sementara itu, Gus Dur, kata Savic, dinobatkan sebagai pahlawan bukan karena dia pernah menjadi presiden, melainkan karena yang dilakukan dia sebelum menjadi presiden.

Savic menuturkan bahwa Gus Dur dikenal sebagai tokoh Islam moderat yang memperjuangkan hak kaum lemah, kelompok minoritas, dan pernah berjuang melawan kekuasaan yang tiran.

Menurut Savic, seorang pahlawan itu adalah orang-orang yang berani melakukan sesuatu pada saat orang lain tidak berani melakukannya.

Pahlawan merupakan orang yang menyelamatkan nyawa atau hidup orang lain, berjuang untuk orang lain dengan mempertaruhkan hidupnya.

"Soekarno dan Gus Dur memenuhi syarat itu, sedangkan Soeharto tidak memenuhi kriteria. Justru saat berkuasa, dia itu menjadi ancaman atas hidup orang lain," ujar Savic.

"Kalau dibilang sumbangsih, Belanda juga memberikan banyak peninggalan yang baik," kata Savic.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa pada saat era reformasi bergulir pada bulan Mei 1998, Soeharto bahkan dipaksa turun oleh rakyatnya sendiri.

Savic menuturkan, pemerintah perlu mengingat pada masa kepemimpinan Soeharto ada banyak persoalan yang belum selesai hingga saat ini.

Menurut dia, kekuasan Soeharto telah memberi pengalaman traumatik kepada masyarakat dengan bertindak represif.

Contohnya, sepanjang pergolakan reformasi 1998, ada banyak mahasiswa yang tewas ditembak oleh aparat keamanan yang saat itu menangani demonstrasi. Belum lagi, kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang membelit Soeharto serta kroni-kroninya.

"Saya kira tidak layak Soeharto itu diberi gelar pahlawan, bagaimana sebuah kekuasaan yang ditolak oleh rakyat bahkan diturunkan oleh rakyat dijadikan pahlawan, itu tidak masuk akal," ucapnya.

Kompas TV Pro Kontra Gelar Pahlawan Nasional Kepada Soeharto
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com