Keluarga Korban 1998: "Pak Harto Meninggalkan Warisan yang Buruk"

Kompas.com - 19/05/2016, 20:18 WIB
KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Maria Katarina Sumarsih atau biasa disapa Sumarsih, orangtua Wawan, mahasiswa yang menjadi korban tragedi Semanggi I, beraksi saat aksi Kamisan ke-453 di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016). Dalam aksi itu mereka menuntut pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelangaran hak asasi manusia di masa lalu dan mengkritisi pelantikan Wiranto sebagai Menko Polhukam karena dianggap bertanggung jawab atas sejumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Presidium Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) Maria Katarina Sumarsih, tidak setuju jika pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI Soeharto.

Sumarsih, yang kehilangan anaknya pada trgedi Semanggi I tahun 1998 itu, menilai Soeharto tidak pantas menerima gelar pahlawan nasional meskipun banyak mengangap Soeharto telah berjasa dalam memajukan pembangunan Indonesia.

"Menurut saya, tidak pantas pahlawan nasional diberikan kepada Soeharto yang kata Menteri Sosial tinggal menunggu waktu yang tepat. Ini berarti orang sudah tidak menyuarakan lagi mengenai kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Pak Harto," ujar Sumarsih saat ditemui di Aksi Kamisan, depan Istana Negara, Kamis (19/5/2016).

Sumarsih mengatakan, meski Soeharto pernah diberi gelar sebagai Bapak Pembangunan, namun pembangunan yang dijalankan saat itu justru menjadi ladang korupsi bagi kroni-kroninya.

(Baca: Munaslub Golkar Usulkan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional)

Setelah lengser pun, Soeharto malah mewariskan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang masih marak terjadi sampai saat ini.

"Kalau ditimbang antara keburukan dan kebaikannya, lebih banyak keburukannya. Pak Harto itu meninggalkan warisan yang buruk. Bagaimana sekarang kita melihat KKN Jalan terus," kata dia.

Selain itu, munculnya wacana pemberian gelar pahlawan saat Munaslub Golkar, kata Sumarsih, menunjukkan bahwa partai itu tidak banyak berubah, masih seperti pada saat era Orde Baru.

(Baca: Dua Pertimbangan Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional Menurut Fahri Hamzah)

"Golkar tetap Golkarnya Pak Harto. Golkar yang mengutamakan kepentingan penguasa bukan kepentingan rakyat," ungkap Sumarsih.

Sebelumnya, Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya mengusulkan agar Presiden kedua RI Soeharto menjadi pahlawan nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie saat menyampaikan pidatonya pada paripurna Munaslub Golkar, di Nusa Dua, Bali, Senin (16/5/2016).

(Baca: PDI-P: Soeharto Itu Jasanya Besar, Dosanya Juga Besar )

"Partai Golkar pernah mengusulkan Soeharto jadi pahlawan nasional. Belum berhasil. Kali ini, Munas mengusulkan kembali ke DPP agar Soeharto untuk menjadi Pahlawan Nasional," kata Aburizal.

Aburizal menilai Soeharto layak mendapatkan gelar itu. DPP Golkar sendiri, lanjut dia, sudah pernah memberikan penghargaan Abdi Luhur kepada mantan Ketua Dewan Pembina Golkar itu.

"Saya serahkan ke Munas ini untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk diusulkan menjadi pahlawan nasional," ujar Aburizal.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSabrina Asril
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X