PDI-P: Soeharto Itu Jasanya Besar, Dosanya Juga Besar

Kompas.com - 19/05/2016, 17:38 WIB
Presiden Soeharto memberikan keterangan pers seusai pertemuan dengan para ulama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan ABRI, di Istana Merdeka, Jakarta, 19 Mei 1998, dua hari sebelum mengundurkan diri menjadi presiden. (ARSIP FOTO) KOMPAS / JB SURATNOPresiden Soeharto memberikan keterangan pers seusai pertemuan dengan para ulama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan ABRI, di Istana Merdeka, Jakarta, 19 Mei 1998, dua hari sebelum mengundurkan diri menjadi presiden.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah diminta lakukan kajian secara mendalam apabila hendak memberikan gelar pahlawan kepada almarhum Soeharto, sosok kedua dalam jajaran presiden RI. Sebab, meski memiliki banyak jasa di bidang pembangunan, Soeharto juga dikenal kontroversial.

"Seperti dikatakan Gus Dur saat itu, Soeharto itu jasanya besar, tetapi dosanya juga besar," ucap Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Soepratikno, di Kompleks Parlemen, Kamis (19/5/2016).

Anggota Komisi XI itu pun membandingkan Soekarno dengan Soeharto. Jika membandingkan masa lengser keduanya, menurut dia, masih terlalu dini untuk memberikan gelar tersebut kepada Soeharto.

(Baca: "Perlu Diingat, Soeharto Dilengserkan Rakyat karena Gagal Memimpin")

"Bung Karno mendapatkan (gelar) pahlawan nasional sejak turun dari jabatannya. Hitung saja berapa puluh tahun. Hampir setengah abad," kata dia.

Isu pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto kembali muncul dalam Munaslub Golkar. Hal tersebut disampaikan Aburizal Bakrie saat menyampaikan pidatonya pada rapat paripurna Munaslub Golkar, di Nusa Dua, Bali, Senin (16/5/2016).

(Baca: Jika Diberikan kepada Soeharto, Makna Sejati Pahlawan Akan Bergeser)

"Partai Golkar pernah mengusulkan Soeharto jadi pahlawan nasional. Belum berhasil. Kali ini, munas mengusulkan kembali ke DPP agar Soeharto menjadi pahlawan nasional," kata Aburizal.

Aburizal menilai, Soeharto layak mendapatkan gelar itu. DPP Golkar sendiri, lanjut dia, sudah pernah memberikan penghargaan Abdi Luhur kepada mantan Ketua Dewan Pembina Golkar itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Suap Puluhan Miliar Terkait Pajak, Begini Modusnya

KPK Usut Dugaan Suap Puluhan Miliar Terkait Pajak, Begini Modusnya

Nasional
Epidemiolog: Varian Baru Virus Corona 40-70 Persen Lebih Cepat Menular

Epidemiolog: Varian Baru Virus Corona 40-70 Persen Lebih Cepat Menular

Nasional
Satgas Covid-19 Terapkan Isolasi Berlapis untuk Antisipasi Mutasi Virus Corona

Satgas Covid-19 Terapkan Isolasi Berlapis untuk Antisipasi Mutasi Virus Corona

Nasional
Kasus Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19 yang Berujung Pada Wacana Hukuman Mati

Kasus Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19 yang Berujung Pada Wacana Hukuman Mati

Nasional
Wapres: Peningkatan Kualitas SDM di NTB Masih Jadi Tantangan

Wapres: Peningkatan Kualitas SDM di NTB Masih Jadi Tantangan

Nasional
Gencarkan Penerapan Prokes, Puan Tinjau Sejumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Banyuwangi

Gencarkan Penerapan Prokes, Puan Tinjau Sejumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Banyuwangi

Nasional
Dipecat dari Demokrat, Jhoni Allen Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat

Dipecat dari Demokrat, Jhoni Allen Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat

Nasional
IDI: Kalau Ada Saudara Bertamu, Tetap Dipakai Maskernya

IDI: Kalau Ada Saudara Bertamu, Tetap Dipakai Maskernya

Nasional
Wapres: Pengembangan Industri Halal untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Wapres: Pengembangan Industri Halal untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Nasional
Presiden Diminta Terbitkan Perpres Baru Usai Aturan Miras Dicabut, Istana Tunggu Setneg

Presiden Diminta Terbitkan Perpres Baru Usai Aturan Miras Dicabut, Istana Tunggu Setneg

Nasional
353.647 Personel TNI AD Bakal Divaksinasi Covid-19 dalam 4 Gelombang

353.647 Personel TNI AD Bakal Divaksinasi Covid-19 dalam 4 Gelombang

Nasional
Menkes Sebut 20 Persen Penduduk Bisa Divaksin Covid-19 hingga Juni 2021

Menkes Sebut 20 Persen Penduduk Bisa Divaksin Covid-19 hingga Juni 2021

Nasional
Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun Pertamina Bety

Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun Pertamina Bety

Nasional
Cegah Jerat UU ITE, Prita Mulyasari Sarankan Pemerintah Utamakan Edukasi Penggunaan Media Sosial

Cegah Jerat UU ITE, Prita Mulyasari Sarankan Pemerintah Utamakan Edukasi Penggunaan Media Sosial

Nasional
Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X