Masyarakat Sipil Bisa Laporkan Pejabat Publik yang Namanya Tercantum di "Dokumen Panama"

Kompas.com - 18/05/2016, 16:34 WIB
Kompas TV Ketua BPK Bantah Bersalah Soal Panama Papers
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — "Koalisi Selamatkan BPK" yang terdiri atas lima lembaga swadaya masyarakat (LSM) berharap, pelaporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menjadi inspirasi bagi masyarakat sipil untuk melaporkan nama-nama pejabat publik lain yang tercatat dalam "Dokumen Panama". 

Hal itu disampaikan oleh Agus Sunaryanto, wakil dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang juga Wakil Koordinator "Koalisi Selamatkan BPK" saat memenuhi panggilan Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan (MKKE BPK) di Gedung BPK, Rabu (18/5/2016).

"Kami harap pelaporan yang kami lakukan terkait Ketua BPK yang namanya tercatat di 'Dokumen Panama' ini menghasilkan efek bola salju. Artinya, masyarakat pun bisa melaporkan pejabat publik lainnya jika memang memiliki data yang lengkap. Itu sah-sah saja karena pertanggungjawaban pejabat publik itu ya ke publik," kata Agus.

(Baca: Ketua BPK Belum Serahkan LHKPN sejak 2010)

Ketika ditanya apakah ada kemungkinan koalisi tersebut melakukan pelaporan terkait nama Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan yang juga masuk dalam Dokumen Panama, mereka menjawab hal itu itu bisa saja dilakukan oleh masyarakat.

"Bukan hanya Menko Polhukam, banyak juga anggota Dewan yang namanya tercantum di 'Dokumen Panama'. Silakan saja bagi masyarakat yang memiliki bukti, jika para pejabat itu melanggar kode etik, ya dilaporkan saja," ujar Agus.

Dia pun berharap, "Dokumen Panama" yang sempat ramai dibahas sebelumnya tak hanya menjadi polemik, tetapi disertai tindak lanjut yang jelas.

(Baca: Namanya Masuk "Panama Papers", Ketua BPK Bilang Sudah "Clear")

"Jika dari situ ditemukan pelanggaran, laporkan pejabat publik terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka kepada publik," tutur dia.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz dilaporkan ke Komite Etik BPK terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh "Koalisi Selamatkan BPK" pada Selasa (26/4/2016).

(Baca: Ketua BPK Dilaporkan ke Komite Etik atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik)

Koalisi mengadukan Harry Azhar atas dugaan rangkap jabatan sebagai Direktur Sheng Yue International, ketidakjujuran dalam menyampaikan informasi kepemilikan, hingga ketidakpatuhan melaporkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) kepada KPK.

"Koalisi Selamatkan BPK" sendiri terdiri atas lima lembaga sosial masyarakat, yaitu Indonesia Budget Center (IBC), Media Link, Indonesia Parlementary Center (IPC), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Perkumpulan Inisiatif.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Nasional
ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

Nasional
Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Nasional
Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Nasional
Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Nasional
Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Nasional
Banjir Rasa Pilpres

Banjir Rasa Pilpres

Nasional
ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

Nasional
Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Drive Thru bagi Lansia, Ini yang Perlu Dipersiapkan

Vaksinasi Covid-19 Drive Thru bagi Lansia, Ini yang Perlu Dipersiapkan

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Transparan

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Transparan

Nasional
Jokowi Kenang Artidjo Alkostar: Rajin, Jujur, Punya Integritas Tinggi

Jokowi Kenang Artidjo Alkostar: Rajin, Jujur, Punya Integritas Tinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X