Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/05/2016, 15:40 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Bergabungnya Partai Golkar ke pemerintahan membuat isu perombakan kabinet kembali bergulir.

Sekretaris Fraksi Hanura di DPR, Dadang Rusdiana, menuturkan, Presiden Joko Widodo perlu mengakomodasi Golkar dengan memberikan jatah kursi menteri.

Namun, menurut dia, pemberian jatah kursi menteri tersebut tak dengan mengurangi jatah kursi menteri dari partai politik. Jokowi disarankan mengurangi menteri dari kalangan profesional yang kerap membuat gaduh.

Dadang menambahkan, menteri-menteri yang kerap membuat gaduh kabinet perlu dicopot agar tak selalu mengundang kegaduhan. (Baca: Hanura Tak Ingin Kursi Menterinya Dikurangi untuk Golkar)

"Itu kan membuat terkuras, tenaga dan pikiran," kata Dadang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5/2016).

Saat ditanyakan siapa sosok menteri yang kerap mengundang kegaduhan dan layak dicopot, Dadang menyebut nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli.

(Baca: Gaduh Para Menteri dan Tak "Mempannya" Instruksi Jokowi...)

"SS, RR, menurut saya salah satunya. Mereka kalau dibiarkan bersama sampai kapan pun akan seperti itu (gaduh)," tutur Dadang.

"Jadi, salah satunya mesti dikorbankan," lanjut dia.

Partai Golkar kembali menegaskan mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam Munaslub Golkar. (Baca: Presiden Jokowi dan Kabinet Gaduh)

"Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi keputusan Munas Partai Golkar tentang posisi Partai Golkar dalam Koalisi Merah Putih," kata Sekretaris Pimpinan Sidang Munaslub, Siti Aisyah.

(Baca: Aburizal: Tidak Pernah Sepatah Kata Pun Bicara Golkar Masuk Kabinet)

Sikap itu sebelumnya telah disampaikan saat Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar awal tahun ini.

Hingga saat ini, Presiden tidak memberi kepastian akan ada atau tidak reshuffle kabinet jilid II. Namun, Golkar sebenarnya sudah memiliki wakil di kabinet, yakni Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Polhukam.

Kompas TV Urgensi Rombak Kabinet Jilid II-Satu Meja Eps 137 Bagian 2

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawa Aku Pergi dari Sini, Aku Ingin... Keadilan

Bawa Aku Pergi dari Sini, Aku Ingin... Keadilan

Nasional
PDI-P Akui Sodorkan Nama Ke Presiden Terkait 'Reshuffle'

PDI-P Akui Sodorkan Nama Ke Presiden Terkait "Reshuffle"

Nasional
Nasib Anies Usai Surya Paloh Bertemu Jokowi: Ditinggalkan Nasdem atau Tetap Maju Bacapres?

Nasib Anies Usai Surya Paloh Bertemu Jokowi: Ditinggalkan Nasdem atau Tetap Maju Bacapres?

Nasional
Menpan-RB Sebut Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Terserap untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel

Menpan-RB Sebut Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Terserap untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel

Nasional
Demokrat Klaim Resmi Dukung Anies Capres, PDI-P: Itu Hak Partai

Demokrat Klaim Resmi Dukung Anies Capres, PDI-P: Itu Hak Partai

Nasional
PN Jakarta Selatan Ajukan Perpanjangan 30 Hari Masa Penahanan Ferdy Sambo Dkk

PN Jakarta Selatan Ajukan Perpanjangan 30 Hari Masa Penahanan Ferdy Sambo Dkk

Nasional
Buntut Kasus KSP Indosurya, Pemerintah Akan Revisi UU Koperasi

Buntut Kasus KSP Indosurya, Pemerintah Akan Revisi UU Koperasi

Nasional
Buntut Kasus KSP Indosurya, Mahfud Imbau Warga Hati-hati Simpan Uang

Buntut Kasus KSP Indosurya, Mahfud Imbau Warga Hati-hati Simpan Uang

Nasional
Bos Indosurya Divonis Lepas, Mahfud: Kasus Baru Akan Dibuka

Bos Indosurya Divonis Lepas, Mahfud: Kasus Baru Akan Dibuka

Nasional
Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

Nasional
Indonesia Kecam Kekerasan Militer Israel di Jenin yang Tewaskan 9 Warga Sipil

Indonesia Kecam Kekerasan Militer Israel di Jenin yang Tewaskan 9 Warga Sipil

Nasional
Ridwan Kamil dan Iwan Bule Berbaju Merah, Ikuti Senam Sicita PDI-P di Depan Gedung Sate

Ridwan Kamil dan Iwan Bule Berbaju Merah, Ikuti Senam Sicita PDI-P di Depan Gedung Sate

Nasional
Gibran Siap Jadi Cagub, PDI-P: Prestasi sebagai Wali Kota Solo Jadi Bahan Evaluasi

Gibran Siap Jadi Cagub, PDI-P: Prestasi sebagai Wali Kota Solo Jadi Bahan Evaluasi

Nasional
Ribuan Buruh Akan Gelar Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR 6 Februari

Ribuan Buruh Akan Gelar Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR 6 Februari

Nasional
Nasib Malang Ilham Wahyudi, Penjual Burung yang Rekeningnya Diblokir karena Namanya Mirip Tersangka KPK

Nasib Malang Ilham Wahyudi, Penjual Burung yang Rekeningnya Diblokir karena Namanya Mirip Tersangka KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.