Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Golkar Diberi Kursi Menteri, Hanura Minta Sudirman dan Rizal Ramli Dicopot

Kompas.com - 18/05/2016, 15:40 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Bergabungnya Partai Golkar ke pemerintahan membuat isu perombakan kabinet kembali bergulir.

Sekretaris Fraksi Hanura di DPR, Dadang Rusdiana, menuturkan, Presiden Joko Widodo perlu mengakomodasi Golkar dengan memberikan jatah kursi menteri.

Namun, menurut dia, pemberian jatah kursi menteri tersebut tak dengan mengurangi jatah kursi menteri dari partai politik. Jokowi disarankan mengurangi menteri dari kalangan profesional yang kerap membuat gaduh.

Dadang menambahkan, menteri-menteri yang kerap membuat gaduh kabinet perlu dicopot agar tak selalu mengundang kegaduhan. (Baca: Hanura Tak Ingin Kursi Menterinya Dikurangi untuk Golkar)

"Itu kan membuat terkuras, tenaga dan pikiran," kata Dadang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5/2016).

Saat ditanyakan siapa sosok menteri yang kerap mengundang kegaduhan dan layak dicopot, Dadang menyebut nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli.

(Baca: Gaduh Para Menteri dan Tak "Mempannya" Instruksi Jokowi...)

"SS, RR, menurut saya salah satunya. Mereka kalau dibiarkan bersama sampai kapan pun akan seperti itu (gaduh)," tutur Dadang.

"Jadi, salah satunya mesti dikorbankan," lanjut dia.

Partai Golkar kembali menegaskan mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam Munaslub Golkar. (Baca: Presiden Jokowi dan Kabinet Gaduh)

"Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi keputusan Munas Partai Golkar tentang posisi Partai Golkar dalam Koalisi Merah Putih," kata Sekretaris Pimpinan Sidang Munaslub, Siti Aisyah.

(Baca: Aburizal: Tidak Pernah Sepatah Kata Pun Bicara Golkar Masuk Kabinet)

Sikap itu sebelumnya telah disampaikan saat Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar awal tahun ini.

Hingga saat ini, Presiden tidak memberi kepastian akan ada atau tidak reshuffle kabinet jilid II. Namun, Golkar sebenarnya sudah memiliki wakil di kabinet, yakni Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Polhukam.

Kompas TV Urgensi Rombak Kabinet Jilid II-Satu Meja Eps 137 Bagian 2

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com