Kompas.com - 18/05/2016, 12:30 WIB
Calon presiden nomor urut dua Joko Widodo dan istrinya, Iriana menunjukkan surat suara yang telah dilipat setelah mencoblos di TPS 18 Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/7).
AGUS SUSANTOCalon presiden nomor urut dua Joko Widodo dan istrinya, Iriana menunjukkan surat suara yang telah dilipat setelah mencoblos di TPS 18 Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/7).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diminta untuk segera menunjuk pelaksana otoritas terkait pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, apakah diajukan DPR atau pemerintah.

Sebab, jika pembahasannya tidak dimulai tahun ini maka pembentukan UU tersebut akan terlambat.

"Otoritas berkewenangan untuk membentuk RUU Pemilu ini belum ditunjuk," kata Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra, dalam seminar di PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (18/5/2016).

"Terlihat pemerintah dan dan DPR belum menunjukan langkah seriusnya," ucapnya.

Menurut Saldi, Presiden harus segera minta kepada Mendagri dan Menkumham untuk memperhatikan pembuatan RUU Pemilu.

Saat ini naskah akademik RUU pemilu sudah dipersiapkan, namun dibutuhkan waktu pembahasan yang tidak sedikit.

Negara dinilai Saldi punya waktu tiga tahun, jika pemilu 2019 diperkirakan diselenggarakan April, Mei, Juni.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Saldi, pelaksanaan pemilu serentak 2019 membutuhkan energi yang besar. Jika Presiden dan DPR tidak memulai persiapan RUU Pemilu tahun ini, dikhawatirkan tidak cukup waktu jika ada kelemahan dalam UU Pemilu 2019.

"Kalau tidak dimulai tahun ini dan dimulai tahun depan, bisa saja RUU diselesaikan. Tapi kami tidak punya cukup waktu untuk memperhitungkan kelemahan-kelemahan yang mungkin muncul," kata Saldi.

Saldi melanjutkan, negara tidak memiliki cukup waktu untuk memperhitungkan apakah norma-norma yang disusun dalam RUU saling mendukung atau bertentangan.

"Jika ada pasal yang berbenturan, hal ini akan diselesaikan oleh penafsiran penyelenggaraan pemilu," ujarnya.

Saldi pun berharap Presiden bukan hanya mengurusi masalah infrastruktur, namun juga permasalahan politik dan hukum, seperti RUU Pemilu 2019.

"Pembangunan infrastruktur memang penting tapi masalah politik dan hukum juga harus diperhatikan," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Sebaran 176 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE: Sebaran 176 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Kopassus-Brimob Bentrok akibat Rokok, Polda Papua: Tindakan Disiplin Tetap Dilakukan

Kopassus-Brimob Bentrok akibat Rokok, Polda Papua: Tindakan Disiplin Tetap Dilakukan

Nasional
UPDATE 29 November: Vaksinasi Covid-19 Baru 45,65 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 29 November: Vaksinasi Covid-19 Baru 45,65 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Antisipasi Varian Omicron, PPP Minta Pemerintah Awasi Dugaan Mafia Karantina

Antisipasi Varian Omicron, PPP Minta Pemerintah Awasi Dugaan Mafia Karantina

Nasional
Komnas HAM Minta Kemenkominfo Evaluasi Pejabat KPI Pusat

Komnas HAM Minta Kemenkominfo Evaluasi Pejabat KPI Pusat

Nasional
Cegah Varian Omicron, Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Karantina

Cegah Varian Omicron, Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Karantina

Nasional
Antisipasi Kenaikan Covid-19 Saat Nataru, Polri Dirikan Pos Pengamanan dan Pelayanan

Antisipasi Kenaikan Covid-19 Saat Nataru, Polri Dirikan Pos Pengamanan dan Pelayanan

Nasional
Sudah 10 Hari Angka Kesembuhan Covid-19 Ada di Puncaknya, Satgas Nilai Ini Kondisi Rawan

Sudah 10 Hari Angka Kesembuhan Covid-19 Ada di Puncaknya, Satgas Nilai Ini Kondisi Rawan

Nasional
UPDATE: 233.863 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE: 233.863 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 29 November: Total Ada 143.819 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 29 November: Total Ada 143.819 Pasien Covid-19 Meninggal

Nasional
Khawatir Omicron Muncul di Indonesia, Gus Muhaimin Minta Akses Masuk WNA Ditutup

Khawatir Omicron Muncul di Indonesia, Gus Muhaimin Minta Akses Masuk WNA Ditutup

Nasional
UPDATE 29 November: Ada 3.272 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 29 November: Ada 3.272 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 29 November: Ada 7.960 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 29 November: Ada 7.960 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 29 November: Tambah 419, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.333

UPDATE 29 November: Tambah 419, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.333

Nasional
PA 212 Ubah Lokasi Reuni Akbar Menjadi di Masjid Az Zikra, Bogor

PA 212 Ubah Lokasi Reuni Akbar Menjadi di Masjid Az Zikra, Bogor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.