Presiden Diminta Segera Siapkan RUU untuk Pemilu 2019

Kompas.com - 18/05/2016, 12:30 WIB
Calon presiden nomor urut dua Joko Widodo dan istrinya, Iriana menunjukkan surat suara yang telah dilipat setelah mencoblos di TPS 18 Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/7).
AGUS SUSANTOCalon presiden nomor urut dua Joko Widodo dan istrinya, Iriana menunjukkan surat suara yang telah dilipat setelah mencoblos di TPS 18 Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/7).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diminta untuk segera menunjuk pelaksana otoritas terkait pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, apakah diajukan DPR atau pemerintah.

Sebab, jika pembahasannya tidak dimulai tahun ini maka pembentukan UU tersebut akan terlambat.

"Otoritas berkewenangan untuk membentuk RUU Pemilu ini belum ditunjuk," kata Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra, dalam seminar di PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (18/5/2016).

"Terlihat pemerintah dan dan DPR belum menunjukan langkah seriusnya," ucapnya.


Menurut Saldi, Presiden harus segera minta kepada Mendagri dan Menkumham untuk memperhatikan pembuatan RUU Pemilu.

Saat ini naskah akademik RUU pemilu sudah dipersiapkan, namun dibutuhkan waktu pembahasan yang tidak sedikit.

Negara dinilai Saldi punya waktu tiga tahun, jika pemilu 2019 diperkirakan diselenggarakan April, Mei, Juni.

Menurut Saldi, pelaksanaan pemilu serentak 2019 membutuhkan energi yang besar. Jika Presiden dan DPR tidak memulai persiapan RUU Pemilu tahun ini, dikhawatirkan tidak cukup waktu jika ada kelemahan dalam UU Pemilu 2019.

"Kalau tidak dimulai tahun ini dan dimulai tahun depan, bisa saja RUU diselesaikan. Tapi kami tidak punya cukup waktu untuk memperhitungkan kelemahan-kelemahan yang mungkin muncul," kata Saldi.

Saldi melanjutkan, negara tidak memiliki cukup waktu untuk memperhitungkan apakah norma-norma yang disusun dalam RUU saling mendukung atau bertentangan.

"Jika ada pasal yang berbenturan, hal ini akan diselesaikan oleh penafsiran penyelenggaraan pemilu," ujarnya.

Saldi pun berharap Presiden bukan hanya mengurusi masalah infrastruktur, namun juga permasalahan politik dan hukum, seperti RUU Pemilu 2019.

"Pembangunan infrastruktur memang penting tapi masalah politik dan hukum juga harus diperhatikan," ujar dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Imbau Masyarakat Tak Turun ke Jalan saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Imam Besar Masjid Istiqlal Imbau Masyarakat Tak Turun ke Jalan saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Nasional
Cerita Sandiaga soal Kegiatan Selama Vakum Politik hingga Kesepakatan Tampil Kembali

Cerita Sandiaga soal Kegiatan Selama Vakum Politik hingga Kesepakatan Tampil Kembali

Nasional
Polri Ungkap 3 Jaringan Internasional Narkoba WN Kamerun, Thailand, dan Indonesia

Polri Ungkap 3 Jaringan Internasional Narkoba WN Kamerun, Thailand, dan Indonesia

Nasional
Ketua DPP: PKB Incar 6 Pos Kementerian atas Usulan Kiai

Ketua DPP: PKB Incar 6 Pos Kementerian atas Usulan Kiai

Nasional
Catatan Jurnal Perempuan untuk Pemerintahan Jokowi-JK tentang Isu Perempuan

Catatan Jurnal Perempuan untuk Pemerintahan Jokowi-JK tentang Isu Perempuan

Nasional
Soal Menteri, Erick Thohir Ingin Jokowi-Ma'ruf Pilih yang Sudah 'Berkeringat'

Soal Menteri, Erick Thohir Ingin Jokowi-Ma'ruf Pilih yang Sudah "Berkeringat"

Nasional
Sandiaga Sebut Prabowo dan Edhy Prabowo Lebih Pantas Jadi Menteri Jokowi

Sandiaga Sebut Prabowo dan Edhy Prabowo Lebih Pantas Jadi Menteri Jokowi

Nasional
Kalla Kritik Pengeras Suara Masjid yang Jelek

Kalla Kritik Pengeras Suara Masjid yang Jelek

Nasional
Sandiaga Sebut Prabowo Berulang Kali Tawari Dirinya Kembali Jadi Wagub DKI

Sandiaga Sebut Prabowo Berulang Kali Tawari Dirinya Kembali Jadi Wagub DKI

Nasional
Tipo Tak Dikoreksi Melalui Rapat Paripurna, UU KPK Dinilai Tidak Sah

Tipo Tak Dikoreksi Melalui Rapat Paripurna, UU KPK Dinilai Tidak Sah

Nasional
Apel Pengamanan Pelantikan Presiden, Panglima TNI: Cermati Informasi Intelijen

Apel Pengamanan Pelantikan Presiden, Panglima TNI: Cermati Informasi Intelijen

Nasional
Jelang Pelantikan Presiden Kapolri Tak Larang Demo, tetapi...

Jelang Pelantikan Presiden Kapolri Tak Larang Demo, tetapi...

Nasional
Usai Bertemu Kalla, Bamsoet Pastikan Tak Jadikan MPR Lembaga Tertinggi

Usai Bertemu Kalla, Bamsoet Pastikan Tak Jadikan MPR Lembaga Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X