Kompas.com - 18/05/2016, 12:30 WIB
Calon presiden nomor urut dua Joko Widodo dan istrinya, Iriana menunjukkan surat suara yang telah dilipat setelah mencoblos di TPS 18 Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/7).
AGUS SUSANTOCalon presiden nomor urut dua Joko Widodo dan istrinya, Iriana menunjukkan surat suara yang telah dilipat setelah mencoblos di TPS 18 Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/7).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diminta untuk segera menunjuk pelaksana otoritas terkait pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, apakah diajukan DPR atau pemerintah.

Sebab, jika pembahasannya tidak dimulai tahun ini maka pembentukan UU tersebut akan terlambat.

"Otoritas berkewenangan untuk membentuk RUU Pemilu ini belum ditunjuk," kata Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra, dalam seminar di PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (18/5/2016).

"Terlihat pemerintah dan dan DPR belum menunjukan langkah seriusnya," ucapnya.

Menurut Saldi, Presiden harus segera minta kepada Mendagri dan Menkumham untuk memperhatikan pembuatan RUU Pemilu.

Saat ini naskah akademik RUU pemilu sudah dipersiapkan, namun dibutuhkan waktu pembahasan yang tidak sedikit.

Negara dinilai Saldi punya waktu tiga tahun, jika pemilu 2019 diperkirakan diselenggarakan April, Mei, Juni.

Menurut Saldi, pelaksanaan pemilu serentak 2019 membutuhkan energi yang besar. Jika Presiden dan DPR tidak memulai persiapan RUU Pemilu tahun ini, dikhawatirkan tidak cukup waktu jika ada kelemahan dalam UU Pemilu 2019.

"Kalau tidak dimulai tahun ini dan dimulai tahun depan, bisa saja RUU diselesaikan. Tapi kami tidak punya cukup waktu untuk memperhitungkan kelemahan-kelemahan yang mungkin muncul," kata Saldi.

Saldi melanjutkan, negara tidak memiliki cukup waktu untuk memperhitungkan apakah norma-norma yang disusun dalam RUU saling mendukung atau bertentangan.

"Jika ada pasal yang berbenturan, hal ini akan diselesaikan oleh penafsiran penyelenggaraan pemilu," ujarnya.

Saldi pun berharap Presiden bukan hanya mengurusi masalah infrastruktur, namun juga permasalahan politik dan hukum, seperti RUU Pemilu 2019.

"Pembangunan infrastruktur memang penting tapi masalah politik dan hukum juga harus diperhatikan," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Isi Perjanjian FIR Indonesia-Singapura Belum Bisa Diakses Publik, Pakar Pertanyakan Klaim Pemerintah

Isi Perjanjian FIR Indonesia-Singapura Belum Bisa Diakses Publik, Pakar Pertanyakan Klaim Pemerintah

Nasional
KPK Dalami Uang Rp 200 Juta yang Diberikan Wali Kota Pepen ke Ketua DPRD Bekasi

KPK Dalami Uang Rp 200 Juta yang Diberikan Wali Kota Pepen ke Ketua DPRD Bekasi

Nasional
Sebagian FIR Masih Dikuasai Singapura, Kehormatan RI Sebagai Negara Besar Disorot

Sebagian FIR Masih Dikuasai Singapura, Kehormatan RI Sebagai Negara Besar Disorot

Nasional
PTM Berlanjut, Satgas: Bisa Dihentikan 2 Minggu jika Ada Temuan Kasus Covid-19

PTM Berlanjut, Satgas: Bisa Dihentikan 2 Minggu jika Ada Temuan Kasus Covid-19

Nasional
Kapolri: Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura Optimalkan Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional

Kapolri: Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura Optimalkan Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional

Nasional
MAKI Berharap Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Tak Hanya di Atas Kertas

MAKI Berharap Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Tak Hanya di Atas Kertas

Nasional
BNPB Uji Coba Blue Pass untuk Pelacakan Kontak Erat Covid-19

BNPB Uji Coba Blue Pass untuk Pelacakan Kontak Erat Covid-19

Nasional
Jaksa KPK Limpahkan Berkas Perkara 2 Terdakwa Kasus Korupsi Proyek Jalan di Bengkalis ke PN Tipikor Pekanbaru

Jaksa KPK Limpahkan Berkas Perkara 2 Terdakwa Kasus Korupsi Proyek Jalan di Bengkalis ke PN Tipikor Pekanbaru

Nasional
Akun Instagram Giring Sempat Hilang, PSI: Ini Operasi Buzzer Berbayar!

Akun Instagram Giring Sempat Hilang, PSI: Ini Operasi Buzzer Berbayar!

Nasional
KPK Buka Pengembangan Kasus Suap pada Proyek di Kabupaten Tulungagung

KPK Buka Pengembangan Kasus Suap pada Proyek di Kabupaten Tulungagung

Nasional
Dugaan Suap, Dua Pejabat Ditjen Pajak Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Dugaan Suap, Dua Pejabat Ditjen Pajak Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Nasional
Panglima TNI Ganti Nama Satuan Elite Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Panglima TNI Ganti Nama Satuan Elite Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Sedikit Naik, tapi Lebih Rendah dari Prediksi

Satgas: Kasus Covid-19 Sedikit Naik, tapi Lebih Rendah dari Prediksi

Nasional
Ini Rancangan Tahapan-Jadwal Pemilu 2024

Ini Rancangan Tahapan-Jadwal Pemilu 2024

Nasional
Hikmahanto Beberkan Kejanggalan Klaim Pemerintah Sudah Kuasai FIR dari Singapura

Hikmahanto Beberkan Kejanggalan Klaim Pemerintah Sudah Kuasai FIR dari Singapura

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.