Golkar dan Ketua Umum Baru yang Nyaris Jatuh Tertidur

Kompas.com - 18/05/2016, 06:06 WIB
Ketua DPR Setya Novanto (kanan) dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon selesai menyampaikan keterangan dan klarifikasi terkait kunjungan mereka dan sejumlah anggota DPR lain ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (14/9/2015). HERU SRI KUMOROKetua DPR Setya Novanto (kanan) dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon selesai menyampaikan keterangan dan klarifikasi terkait kunjungan mereka dan sejumlah anggota DPR lain ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (14/9/2015).
EditorWisnubrata

Limbah Beracun

Nama Setya sempat disebut-sebut dalam kasus impor limbah B3 (bahan beracun berbahaya) yang ditemukan di Pulau Galang Baru, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Akhir September 2004, media massa mengangkat soal penimbunan ribuan kantong “material organik” di Pulau Galang. Dari ribuan kantong itu, ditemukan limbah B3 seberat 1.149 ton.

Pemilik timbunan itu adalah PT Asia Pacific Eco Lestari (APEL) yang mengimpor "material organik" tersebut dari Singapura melalui Asia Resources Enterprises Ltd. Setya adalah Komisaris PT APEL.

Dalam dokumen kepabeanan disebut, material organik itu adalah pupuk. Namun, hasil analisa Sucofindo, Australia Laboratory Services Indonesia, dan Badan Tenaga Nuklir Nasional, "material organik" tersebut mengandung limbah radio aktif.

Komisi VII DPR yang membawahi persoalan lingkungan hidup bahkan membentuk Panitia Kerja (Panja) Penanganan Bahan Beracun Berbahaya untuk menindaklanjuti kasus ini.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan hukuman enam bulan penjara kepada Rudi Alfonso, Direktur PT APEL. Setya tak tersentuh.

Beras Vietnam

Usai urusan limbah beracun, pada 2006 nama Setya kembali disebut dalam kasus penyelundupan beras dari Vietnam sebanyak 60 ribu ton.

Setya yang saat itu menjadi Ketua DPP Partai Golkar bersama Direktur Utama PT Hexatama Finindo, Gordianus Setyo Lelono, dilaporkan ke polisi oleh Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) atas dugaan tindak pidana kepabeanan, pajak, penggelapan, dan penipuan.

Kasus yang dilaporkan terkait impor beras oleh Inkud dari Vietnam Southern Food Corporation. Menurut laporan itu, pada Februari-Desember 2003, Setya dan Setyo diduga dengan sengaja memindahkan 60.000 ton beras yang diimpor Inkud dari gudang pabean ke gudang nonpabean. Padahal, bea masuk dan pajak beras itu belum dibayar. Kerugian negara diperkirakan sebesar Rp 122,5 miliar.

Setya sempat diperiksa penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung pada 27 Juli 2006 sebagai saksi. Setya juga sempat dimintai keterangan oleh Badan Kehormatan DPR. Ia membantah terlibat dalam kasus ini.

PON Riau

Masih ada lagi. Pada tahun 2014 nama Setya kembali muncul dalam pusaran kaus suap penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Riau pada 2012. Dalam kasus tersebut mantan Gubernur Riau Rusli Zainal divonis 14 tahun di tingkat kasasi.

Rusli dijerat dua kasus yaitu soal penyalahgunaan izin kehutanan dan suap dalam kasus PON. Dalam kasus PON ia dinyatakan terbukti memberikan uang suap kepada sejumlah anggota DPR sebesar Rp 900 juta.

Nah, nama Setya disebut oleh mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Lukman Abbas saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru dalam persidangan Rusli.

Lukman bercerita, awal Februari 2012, ia pernah menemani Rusli untuk mengajukan proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp 290 miliar. Proposal itu, kata Lukman, disampaikan Rusli kepada Setya Novanto di ruang kerja Setya.

Untuk memuluskan pencairan dana, kata Lukman, harus disediakan dana 1.050.000 dollar AS (atau sekitar Rp 9 miliar). Setelah pertemuan tersebut, Lukman mengaku diminta menyerahkan uang kepada anggota Komisi X DPR Kahar Muzakir. Lukman kemudian menemuinya di lantai 12 Gedung Parlemen dan menyerahkan 850.000 dollar AS kepada ajudan Kahar.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lili: KPK Tak Bisa Jalan Sendirian, Butuh Sinergi Aparat Penegak Hukum

Lili: KPK Tak Bisa Jalan Sendirian, Butuh Sinergi Aparat Penegak Hukum

Nasional
Moeldoko Klaim Mahasiswa yang Unjuk Rasa Akan Nikmati Dampak Positif UU Cipta Kerja

Moeldoko Klaim Mahasiswa yang Unjuk Rasa Akan Nikmati Dampak Positif UU Cipta Kerja

Nasional
Komisi X Soroti Lambannya Kemendikbud Rilis Kurikulum Adaptif di Tengah Pandemi

Komisi X Soroti Lambannya Kemendikbud Rilis Kurikulum Adaptif di Tengah Pandemi

Nasional
Jelang Libur Panjang, Masyarakat Diminta Pertimbangkan Rencana Keluar Rumah

Jelang Libur Panjang, Masyarakat Diminta Pertimbangkan Rencana Keluar Rumah

Nasional
Perempuan Didorong Terlibat dan Kawal Proses Pilkada Serentak 2020

Perempuan Didorong Terlibat dan Kawal Proses Pilkada Serentak 2020

Nasional
Setahun Nadiem Jadi Mendikbud, Ketua Komisi X: Zonasi PPDB Belum Baik

Setahun Nadiem Jadi Mendikbud, Ketua Komisi X: Zonasi PPDB Belum Baik

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan

Nasional
Buruh di Bogor Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law, Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Buruh di Bogor Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law, Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Nasional
Satgas PEN Sebut Subsidi Upah Karyawan Gelombang 2 Cair November dan Desember

Satgas PEN Sebut Subsidi Upah Karyawan Gelombang 2 Cair November dan Desember

Nasional
Menkes Terawan: Angka Kesembuhan dan Kematian Covid-19 RI Lampaui Persentase Global

Menkes Terawan: Angka Kesembuhan dan Kematian Covid-19 RI Lampaui Persentase Global

Nasional
Bio Farma Bantah Harga Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Indonesia Lebih Mahal dari Brasil

Bio Farma Bantah Harga Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Indonesia Lebih Mahal dari Brasil

Nasional
Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Capai 50 Persen

Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Capai 50 Persen

Nasional
JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki

JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki

Nasional
Siapkan Langkah Preventif, KPU Harap Pilkada Tak Lonjakkan Covid-19 seperti Malaysia

Siapkan Langkah Preventif, KPU Harap Pilkada Tak Lonjakkan Covid-19 seperti Malaysia

Nasional
Setahun Jokowi-Maruf Amin: Ironi Tim Mawar di Lingkaran Pemerintah

Setahun Jokowi-Maruf Amin: Ironi Tim Mawar di Lingkaran Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X