ICW Ungkap Dua Dana di Sektor Pendidikan yang Rawan Dikorupsi

Kompas.com - 18/05/2016, 06:06 WIB
Staf Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Rabu (30/9/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINStaf Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Rabu (30/9/2015).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Non Pengadaan Barang dan Jasa (Non PBJ) merupakan objek dana yang paling rentan dikorupsi di sektor pendidikan.

Hal ini disampaikan peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah, di Jakarta, Selasa (17/5/2016).

Menurut Wana, DAK merupakan objek dana yang paling banyak dan rentan dikorupsi. ICW mencatat ada 85 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp 377 miliar terkait DAK.

"Rentannya dikorupsi karena DAK dari penyusunan kebijakan sampai pada implementasinya masih rawan diselewengkan," kata Wana.

Dari banyak kasus, daerah berusaha mendapatkan DAK lebih besar, sehingga penjabat daerah menyewa calo untuk menyuap pejabat pemerintah pusat.

Selain itu, menurut Wana, pengelolaan DAK di daerah juga berpotensi diselewengkan, terutama pada penentuan sekolah penerima DAK.

"Potensi penyelewengannya semakin tinggi karena pengawasan dan pengelolaan DAK di daerah sangat lemah," ujar Wana.

Sedangkan, terkait dana Non PBJ, lanjut wana, sebanyak 247 kasus menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 466 miliar. Menurut dia, anggaran Non PBJ lebih besar dibandingkan PBJ.

Maka sering kali modus penggelapan adalah modus yang paling sering digunakan untuk pengadaan fiktif atau kegiatan operasional fiktif dalam anggaran non PBJ.

Tidak kalah pentingnya, modus mark up juga menjadi modus korupsi paling tinggi kedua. Modus ini paling banyak digunakan dalam proses pengadaan.

"Modus penggelapan menyumbang 132 kasus. Korupsi dan menimbulkan kerugian negara Rp 518 miliar. Sedangkan modus mark up menyumbang 110 korupsi dengan nilai kerugian negara Rp 448 miliar," kata Wana.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tolak Pilkada, PBNU: Kita Belum Punya Success Story Menekan Covid-19

Tolak Pilkada, PBNU: Kita Belum Punya Success Story Menekan Covid-19

Nasional
Ini Sanksi bagi Paslon yang Bawa Iring-iringan Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada

Ini Sanksi bagi Paslon yang Bawa Iring-iringan Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

Nasional
Digelar Hari Ini, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Hanya Boleh Dihadiri Pihak Terbatas

Digelar Hari Ini, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Hanya Boleh Dihadiri Pihak Terbatas

Nasional
KPK Setor Rp 1 Miliar Uang Pengganti dari Eks Pejabat PUPR Muara Enim

KPK Setor Rp 1 Miliar Uang Pengganti dari Eks Pejabat PUPR Muara Enim

Nasional
Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Dinilai Bertentangan dengan Aturan dan Kajian Ilmiah

Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Dinilai Bertentangan dengan Aturan dan Kajian Ilmiah

Nasional
Pelapor Harap Dewan Pengawas KPK Nyatakan Firli Bahuri Langgar Etik

Pelapor Harap Dewan Pengawas KPK Nyatakan Firli Bahuri Langgar Etik

Nasional
Nekat Gelar Konser di Pilkada 2020, Apa Sanksinya?

Nekat Gelar Konser di Pilkada 2020, Apa Sanksinya?

Nasional
Anggota DPD Ini Tetap Tolak Pilkada 2020, Minta Keselamatan Jiwa Warga Diutamakan

Anggota DPD Ini Tetap Tolak Pilkada 2020, Minta Keselamatan Jiwa Warga Diutamakan

Nasional
Kemendagri: Ada 9 Provinsi dengan Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Rendah

Kemendagri: Ada 9 Provinsi dengan Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Rendah

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi

Pilkada di Tengah Pandemi

Nasional
KNPA: Rakyat Semakin Kehilangan Ruang Hidup akibat Ekspansi Pemodal

KNPA: Rakyat Semakin Kehilangan Ruang Hidup akibat Ekspansi Pemodal

Nasional
Selain Konser, Ini Sejumlah Kegiatan Kampanye yang Dilarang di Pilkada 2020

Selain Konser, Ini Sejumlah Kegiatan Kampanye yang Dilarang di Pilkada 2020

Nasional
Resmi, KPU Larang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada 2020

Resmi, KPU Larang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada 2020

Nasional
Jaksa Pinangki Mulai Diadili, Ini Fakta-fakta yang Dibeberkan dalam Sidang

Jaksa Pinangki Mulai Diadili, Ini Fakta-fakta yang Dibeberkan dalam Sidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X