Kompas.com - 17/05/2016, 14:05 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mempelajari informasi mengenai barter kontribusi tambahan bagi perusahaan pengembang yang ingin mendapatkan izin pelaksanaan proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

Informasi menyebutkan bahwa pemberian kontribusi tambahan tersebut tidak memiliki payung hukum.

"Kajian sedang berjalan, tapi perlu saya tegaskan bahwa penyelidikan dan penyidikan sedang berjalan," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/5/2016).

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan bahwa KPK akan mempelajari apakah ada payung hukum yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meminta kontribusi tambahan, sebelum izin pelaksanaan reklamasi diberikan kepada perusahaan pengembang.

Dalam informasi mengenai barter tersebut, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, disebut-sebut menggelontorkan uang ratusan miliar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membiayai sejumlah proyek di DKI.

Meski demikian, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku memiliki dasar hukum untuk menagih kontribusi tambahan kepada pengembang proyek reklamasi.

Dasarnya adalah perjanjian kerja sama.

Dalam perjanjian itu, tercantum tambahan kontribusi pengembang, yaitu 15 persen dikali nilai jual objek dan lahan yang dijual.

"Kami buatlah perjanjian (kerja sama dengan pengembang). Saya sudah serahkan kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kalau itu ada perjanjian antara kami," kata Ahok, di Balai Kota, Kamis (12/5/2016).

Hanya saja, Ahok tidak menjelaskan detil terkait perjanjian kerja sama itu.

Agar payung hukumnya lebih kuat, Pemprov DKI Jakarta memasukkan rancangan tambahan kontribusi pada revisi Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang tata ruang kawasan strategis pantai utara Jakarta.

Namun, raperda itu belum disahkan, seiring penghentian pembahasan oleh DPRD DKI Jakarta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MA Batasi Diri untuk Komentari Prapaeradilan Hakim Agung Gazalba Saleh

MA Batasi Diri untuk Komentari Prapaeradilan Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Revisi UU IKN, Menkeu Singgung Soal Kewenangan dan Pembiayaan

Revisi UU IKN, Menkeu Singgung Soal Kewenangan dan Pembiayaan

Nasional
Cerita Prabowo Ingin Jadi Panglima TNI tapi Tak Kesampaian, Kariernya Terhenti di Bintang Tiga

Cerita Prabowo Ingin Jadi Panglima TNI tapi Tak Kesampaian, Kariernya Terhenti di Bintang Tiga

Nasional
Menteri PUPR Bantah Menpora: Stadion Utama GBK Tidak Direnovasi

Menteri PUPR Bantah Menpora: Stadion Utama GBK Tidak Direnovasi

Nasional
Berstatus Tersangka, Hakim Agung Gazalba Saleh Belum Dinonaktifkan MA

Berstatus Tersangka, Hakim Agung Gazalba Saleh Belum Dinonaktifkan MA

Nasional
RUU Kesehatan Omnibus Law Dinilai Mudahkan Masyarakat dan Calon Dokter Spesialis

RUU Kesehatan Omnibus Law Dinilai Mudahkan Masyarakat dan Calon Dokter Spesialis

Nasional
Pengamat Nilai Acara Reuni Relawan Jokowi Tak Perlu Digelar karena Kontraproduktif

Pengamat Nilai Acara Reuni Relawan Jokowi Tak Perlu Digelar karena Kontraproduktif

Nasional
Kapolri Berharap Masih Ada Kabar Baik 3 Kru Helikopter Polri yang Hilang di Belitung Timur

Kapolri Berharap Masih Ada Kabar Baik 3 Kru Helikopter Polri yang Hilang di Belitung Timur

Nasional
Bareskrim Jadwalkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong Besok

Bareskrim Jadwalkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong Besok

Nasional
Saksi Arif Rachman Sebut Brigadir J Pakai Kaus Merah Bukan Putih Saat Tewas

Saksi Arif Rachman Sebut Brigadir J Pakai Kaus Merah Bukan Putih Saat Tewas

Nasional
Kerap Obral 'Endorsement', Jokowi Dinilai Belum Tentukan Dukungan Tetap ke Kandidat Capres 2024

Kerap Obral "Endorsement", Jokowi Dinilai Belum Tentukan Dukungan Tetap ke Kandidat Capres 2024

Nasional
PDSI Dukung RUU Kesehatan Omnibus Law demi Hilangkan Praktik Oligarki

PDSI Dukung RUU Kesehatan Omnibus Law demi Hilangkan Praktik Oligarki

Nasional
Soal Revisi UU IKN, Begini Tanggapan Kepala Otorita

Soal Revisi UU IKN, Begini Tanggapan Kepala Otorita

Nasional
Prabowo Pamer Rambut Putih Merespons Ucapan Jokowi soal 'Pemimpin Berambut Putih'

Prabowo Pamer Rambut Putih Merespons Ucapan Jokowi soal "Pemimpin Berambut Putih"

Nasional
KPK Panggil Hakim Agung Gazalba Saleh untuk Diperksa Hari Ini

KPK Panggil Hakim Agung Gazalba Saleh untuk Diperksa Hari Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.