Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politik Transaksional dalam Munaslub Golkar seperti Kentut...

Kompas.com - 16/05/2016, 09:33 WIB
Dani Prabowo

Penulis

NUSA DUA, KOMPAS.com — Bakal calon ketua umum Partai Golkar, Mahyudin, mengaku belum melihat secara langsung adanya praktik transaksional dalam penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar.

Namun, lazimnya proses pemilihan ketua umum, kabar terjadinya praktik transaksional itu kerap kali terdengar.

"Politik transaksional itu kan kayak kentut saja. Tahu bunyinya, enggak tahu (siapa yang) kentutnya," kata Mahyudin di area Bali Nusa Dua Convention Center, Minggu (15/5/2016).

"Jadi, saya enggak berani menuduh siapa yang transaksional atau bukan," ujarnya.

Sejauh ini, Mahyudin baru sebatas mendengar informasi terkait adanya politik transaksional yang terjadi menjelang pemilihan ketua umum.

Namun, ia mengaku kurang mengetahui siapa pihak yang melakukan hal tersebut.

"Kemarin, katanya ada oknum DPP atau panitia atau siapa pun itu yang mengumpulkan DPD-DPD I dan II. Katanya, ada pengondisian. Itulah yang tidak fair," kata dia.

Wakil Ketua MPR itu mengingatkan agar semua pihak dapat menjaga sikap untuk tidak bermain curang selama penyelenggaraan munaslub.

Selain itu, Mahyudin juga meminta agar Komite Etik dapat bersikap tegas kepada siapa pun yang terindikasi melakukan politik transaksional.

Jika ketegasan itu tidak ditunjukkan, ada indikasi Komite Etik bekerja tidak transparan.

"Beresin itu masalah semua. Katanya melibatkan BIN, macam-macam, kok masih ada pertemuan yang enggak resmi itu, ya bagaimana kerja Komite Etik?" tutur Mahyudin.

Kompas TV JK Setuju "Voting" Caketum Golkar Tertutup
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com